Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Antam tunggu putusan pemerintah ambil divestasi saham Freeport

Antam tunggu putusan pemerintah ambil divestasi saham Freeport Freeport. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com - PT Freeport Indonesia telah mengeluarkan surat penawaran saham sebesar 10,64 persen sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 77 tahun 2014. Surat ini ditujukan langsung kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Salah satu perusahaan tambang dalam negeri, PT Antam mengaku siap mengambil alih saham Freeport. Keputusan ambil alih akan diputuskan pemerintah tahun ini.

"Belum diputuskan meski harus tahun ini. Prinsipnya kita siap berpartisipasi mengambil alih 10,64 persen yang akan di divestasi itu," ucap Senior Vice President Corporate Secretary PT Antam, Trenggono Sutioso saat ditemui di Tambang Emas Pongkor, Bogor, Jawa Barat, Rabu (14/9).

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) belum menentukan harga penawaran dari divestasi saham perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut.

"Berapa angkanya kami belum bisa sebutkan. Karena ini kan hasil negosiasi dengan PT Freeport," kata Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN, Aloysius Kiik Ro, di Kantor Kementerian BUMN.

Lebih lanjut, Aloy mengatakan BUMN telah mengumpulkan dana untuk divestasi saham melalui penggalangan dana (fundraising) dari perusahaan-perusahaan pelat merah. Seperti PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum), PT Aneka Tambang (Antam), PT Bukit Asam, dan PT Timah.

"Iya (patungan). Kita berharapnya konsorsium, tapi kita tidak bicara harga karena itu kan negosiasi," imbuhnya.

Seperti diketahui, Kementerian ESDM telah menerima surat penawaran saham dari PT. Freeport. Dalam penawaran tersebut, perusahaan tambang asal Amerika Serikat ini mengajukan tawaran saham 10,64 persen sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 77 tahun 2014.

"Mereka menawarkan 10,64 persen dan tentunya dalam pengeluaran tersebut yang 100 persen USD 16,2 miliar, kemudian yang 10,64 persen jadi USD 1,7 miliar atau Rp 23,6 triliun. Setelah menyampaikan tawarannya tugas pemerintah melakukan evaluasi, nanti kita akan membahas dengan tim lintas kementerian," ujar Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba), Bambang Gatot.

Nantinya, kata dia, penawaran 10,46 persen akan dievaluasi pemerintah. Untuk itu, pihaknya akan menunjuk independent value atau tim lintas kementerian guna mengevaluasi saham yang ditawarkan.

(mdk/sau)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Minta Bahlil Selesaikan Divestasi Saham PT Freeport: Secepatnya Harus Diclearkan
Jokowi Minta Bahlil Selesaikan Divestasi Saham PT Freeport: Secepatnya Harus Diclearkan

Terlebih, smelter PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur, saat ini sudah rampung.

Baca Selengkapnya
Divestasi Saham 10 Persen Freeport Tak kunjung Terlaksana, Begini Penjelasan Erick Thohir
Divestasi Saham 10 Persen Freeport Tak kunjung Terlaksana, Begini Penjelasan Erick Thohir

Pemerintah menilai kepemilikan saham pemerintah di PT Freeport Indonesia akan bertambah 10 persen.

Baca Selengkapnya
Menteri Bahlil Sebut Divestasi Vale Selesai Dalam Waktu Dekat
Menteri Bahlil Sebut Divestasi Vale Selesai Dalam Waktu Dekat

Bahlil memastikan proses divestasi saham tersebut sudah berjalan tanpa kendala.

Baca Selengkapnya
Perpanjangan Kontrak Freeport Hingga 2061 Disebut Terburu-buru, Erick Thohir Beri Penjelasan Begini
Perpanjangan Kontrak Freeport Hingga 2061 Disebut Terburu-buru, Erick Thohir Beri Penjelasan Begini

Erick mengatakan, jika Freeport ingin mengembangkan potensi, maka perusahaan mesti melakukam investasi mulai dari sekarang.

Baca Selengkapnya
ESDM Akhirnya Buka-bukaan soal Rencana Penghapusan BBM Pertalite di 2024
ESDM Akhirnya Buka-bukaan soal Rencana Penghapusan BBM Pertalite di 2024

Penghapusan Pertalite bukan hanya putusan satu instansi saja. Banyak hal juga yang perlu dipertimbangkan.

Baca Selengkapnya
Freeport Bakal Beroperasi hingga 2061, Menteri Bahlil: Izin Masih Diproses
Freeport Bakal Beroperasi hingga 2061, Menteri Bahlil: Izin Masih Diproses

PT Freeport Indonesia akan mendapatkan perpanjangan IUPK selama 20 tahun hingga 2061 setelah berakhirnya kontrak pada 2041 mendatang.

Baca Selengkapnya
Respons Bos Freeport Usai Disentil Bahlil karena Lamban Urus Izin Tambang
Respons Bos Freeport Usai Disentil Bahlil karena Lamban Urus Izin Tambang

Beberapa waktu lalu, Bahlil Lahadalia sempat menyentil proses pemenuhan syarat oleh Freeport Indonesia terkait perpanjangan IUPK.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Beri Sinyal Freeport Bisa Lanjut Gali Emas Papua Hingga 2061
Pemerintah Beri Sinyal Freeport Bisa Lanjut Gali Emas Papua Hingga 2061

Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Freeport Indonesia berakhir di 2041.

Baca Selengkapnya
Produksi Tambang Papua Habis di 2040, Pemerintah Percepat Perpanjangan Kontrak Freeport
Produksi Tambang Papua Habis di 2040, Pemerintah Percepat Perpanjangan Kontrak Freeport

Produksi mineral di Tambang Grasberg, Papua bakal menurun tanpa adanya eksplorasi.

Baca Selengkapnya
Divestasi Saham Vale Belum Ada Putusan, Erick Thohir: Saya Pelajari Dulu
Divestasi Saham Vale Belum Ada Putusan, Erick Thohir: Saya Pelajari Dulu

Masa operasi dan kontrak Vale Indonesia diketahui akan berakhir pada 2025.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Revisi Aturan, Buka Jalan Perpanjang Kontrak Freeport di Papua
Pemerintah Revisi Aturan, Buka Jalan Perpanjang Kontrak Freeport di Papua

Arifin menjelaskan, aturan perpanjangan kontrak pertambangan juga sebenarnya telah tertuang dalam Pasal 196 UU No. 3 Tahun 2020

Baca Selengkapnya
Info Terbaru: Perpanjangan Izin Usaha Freeport Terbit Sebelum Jokowi Selesai
Info Terbaru: Perpanjangan Izin Usaha Freeport Terbit Sebelum Jokowi Selesai

Pemerintah sudah balik modal atau mencapai titik break-even dari pembelian saham Freeport sebesar 51 persen pada 2018.

Baca Selengkapnya