Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Apa jadinya ketika perusahaan negara dipimpin tentara?

Apa jadinya ketika perusahaan negara dipimpin tentara? Parade militer dalam HUT TNI ke-67. ©2013 Merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Tidak lama setelah rezim Orde Baru mengambil alih kendali pemerintahan pada 1966, gagasan tokoh militer A.H Nasution soal dwifungsi tentara diterapkan di seluruh lini kehidupan masyarakat. Makna dwifungsi adalah menempatkan perwakilan tentara pada posisi-posisi penting dalam bidang sosial, politik, ekonomi, sampai kenegaraan, alias dominasi total terhadap roda pemerintahan republik.

Dominasi militer itu turut menjalar sampai ke pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pada masa jaya Orde Baru, perwira tinggi ABRI menjalankan perusahaan pelat merah yang strategis, seperti PT Pertamina ataupun PT Perusahaan Gas Negara.

Salah satu pimpinan BUMN dari kalangan militer yang paling menonjol adalah Kolonel Ibnu Sutowo sebagai Direktur Utama Pertamina sejak 1968. Pria yang awalnya berpendidikan dokter ini bisa berkecimpung dalam dunia perminyakan berkat perintah KASAD A.H Nasution yang menyuruhnya mengelola PT Tambang Minyak Sumatera Utara pada 1957.

Orang lain juga bertanya?

Hasilnya, Pertamina sempat jaya, tapi bukan karena kepemimpinan Sutowo. Melainkan produksi minyak Indonesia untung besar akibat harga dunia melonjak di awal 1970-an.

Tapi, periode Sutowo sekaligus menjadi salah satu paling suram dalam sejarah Pertamina. Harian Indonesia Raya pimpinan Mochtar Lubis pada edisi 30 Januari 1970 memberitakan dugaan korupsi sang dirut yang memiliki rekening sebesar Rp 90,48 miliar, ketika kurs rupiah hanya Rp 400 per dolar.

Presiden Soeharto sampai gerah dan membentuk tim khusus menguak korupsi tersebut. Pada 1975, terbukti, Pertamina ambruk terlilit krisis utang, dan Sutowo hengkang sebelum kasusnya terbongkar.

Ekonom Dawam Rahardjo dalam diskusi di Gedung Arsip Nasional, Jakarta, kemarin, menyatakan bahwa potensi penyimpangan BUMN sangat besar di masa Orde Baru. Sebab, kalangan yang tidak profesional, contohnya Sutowo yang berlatarbelakang dokter militer, dipaksakan memimpin perusahaan negara bidang energi.

Menyerahkan pengelolaan perusahaan negara pada tentara, imbuh Dawam, sangat berpotensi menimbulkan penyelewengan. "Banyak perusahaan pada masa Orde baru dipimpin oleh jenderal-jenderal dan berpotensi politik terhadap BUMN," ungkapnya di sela-sela diskusi.

Selain itu, di masyarakat juga muncul stigma atau pendapat negatif mengatakan jika perusahaan dipimpin oleh tentara maka perusahaan tidak akan menjadi profesional.

"Ada stigma mengatakan jika dipimpin militer akan menurunkan langsung produksi. BUMN tidak bisa jadi unit bisnis karena didukung orang yang bukan profesinya," kata Dawam.

Alasan lain muncul stigma itu karena di masa Orde Baru, pejabat militer yang memegang posisi direksi BUMN laporan tanggung jawabnya sering bukan kepada menteri terkait, tapi kepada atasannya. Sebab budaya militer menerapkan hirarki kepatuhan berjenjang, seperti dikutip dari buku Hegemoni Tentara(1998) karyaM.Najib Azca.

Soal laporan kinerja yang tidak transparan ini juga disepakati oleh pengamat BUMN Said Didu. Zaman kepemimpinan Soeharto, perusahaan pelat merah tidak perlu profesional karena seperti divisi sebuah kementerian. Misalnya, PTPN otomatis di bawah Kementerian Kehutanan, atau Bank BNI bagaikan direktorat khusus Kementerian Keuangan.

"Dulu kinerja BUMN menyatu dengan kinerja pemerintah, susah diukur. Ketika bekerja di BUMN, saya mengalami 3 periode menteri, kalau bukan profesional, maka dia akan menjadi sangat rawan intervensi, dan saya mengalami sendiri. Bahaya sekali kalau nonprofesional," kata pengamat BUMN Said Didu saat dihubungi merdeka.com, Selasa (4/6).

Walaupun rawan konflik kepentingan, baik Dawam maupun Didu sepakat bahwa tidak semua pimpinan BUMN dari unsur tentara jelek. Beberapa tokoh militer berhasil memajukan usaha perusahaan negara yang mereka pimpin. Tapi, idealnya, perusahaan negara dikendalikan oleh profesional yang kuat dalam manajemen dan rasional berbisnis.

"Musuh utama BUMN hanya intervensi, dan semakin profesional seseorang semakin susah dia diintervensi kepentingan lain yang bisa merugikan BUMN dan negara," kata Didu.

Karena itulah, Didu berharap pemerintah fokus pada semangat reformasi BUMN sejak keluar UU Nomor 19 Tahun 2003 yang awalnya diusahakan Tanri Abeng. Sejak masa perubahan ini, BUMN tidak lagi di bawah kendali menteri, membuka kesempatan mendapat suntikan dana dari swasta, serta yang paling penting, dijalankan profesional dan harus untung.

Karena itu, Didu menilai BUMN di masa sekarang kondisinya lebih baik dibanding masa Orde Baru.

"Sekarang BUMN lebih transparan, untuk menyebut kinerjanya bagus lebih terukur, menterinya juga cuma satu, sehingga pintu intervensinya berkurang. Ini harus dilanjutkan lah, intinya jangan sampai dipimpin nonprofesional," tandasnya. (mdk/ard)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Mahfud Sudah Ingatkan Banyak Pegawai BUMN dan ASN Terpapar Paham Radikal
Mahfud Sudah Ingatkan Banyak Pegawai BUMN dan ASN Terpapar Paham Radikal

Baru-baru ini, seorang karyawan KAI di Bekasi, Jawa Barat diduga masuk dalam jaringan terorisme.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Pedas PDIP Cecar Erick Thohir Sentil BUMN di DPR: Banyak Koboi, Bergantung di Beringin
VIDEO: Pedas PDIP Cecar Erick Thohir Sentil BUMN di DPR: Banyak Koboi, Bergantung di Beringin

Anggota DPR Fraksi PDIP Deddy Sitorus menyinggung banyaknya koboi bermunculan jelang pergantian pemerintahan ini.

Baca Selengkapnya
Moeldoko Tak Setuju TNI Boleh Berbisnis: Lah Nanti Gimana Urusan Kerjaannya?
Moeldoko Tak Setuju TNI Boleh Berbisnis: Lah Nanti Gimana Urusan Kerjaannya?

Moeldoko menyebut, pada zaman dulu TNI memiliki yayasan yang cenderung digunakan untuk alat bisnis. Saat ini hal tersebut sudah tidak ada lagi di TNI.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Bos RANS Dony Oskaria Jabat Wamen BUMN, PDIP di DPR Sebut Powernya Besar Dibanding Erick
VIDEO: Bos RANS Dony Oskaria Jabat Wamen BUMN, PDIP di DPR Sebut Powernya Besar Dibanding Erick

Terlebih hari ini Dony juga baru ditunjuk sebagai wakil komisari Garuda Indonesia

Baca Selengkapnya
VIDEO: Geger Mahfud Bongkar Pejabat TNI-Polri jadi Beking Kejahatan, Singgung Kasus Sambo
VIDEO: Geger Mahfud Bongkar Pejabat TNI-Polri jadi Beking Kejahatan, Singgung Kasus Sambo

Mahfud melihat masih banyak oknum pejabat, dari Polri maupun TNI, yang menjadi beking pelaku tindak kejahatan

Baca Selengkapnya
Prabowo Stres Jadi Pengusaha: Lebih Berat Daripada Seorang Jenderal
Prabowo Stres Jadi Pengusaha: Lebih Berat Daripada Seorang Jenderal

Prabowo Subianto mengaku menjadi seorang pengusaha lebih berat daripada jadi jenderal

Baca Selengkapnya
Menko Luhut: Ekspansi Bisnis yang Merugi Bukan Korupsi, Saya Tidak Sepakat Mantan Dirut Pertamina Dipenjara
Menko Luhut: Ekspansi Bisnis yang Merugi Bukan Korupsi, Saya Tidak Sepakat Mantan Dirut Pertamina Dipenjara

pemerintah tengah menyusun payung hukum bagi langkah ekspansi BUMN. Salah satunya PT Pertamina (Persero) ke beberapa sumber energi di luar negeri.

Baca Selengkapnya
Respons Jenderal Maruli Soal Aparat Diduga Beking Tambang Ilegal: Sekarang Sulit, Kalau Masuk Video Kita Takut
Respons Jenderal Maruli Soal Aparat Diduga Beking Tambang Ilegal: Sekarang Sulit, Kalau Masuk Video Kita Takut

Dugaan aparat membekingi tambang ilegal itu sebelumnya di singgung Cawapres Mahfud MD dalam debat Cawapres digelar KPU di JCC, Senayan, Jakarta, Minggu (21/1).

Baca Selengkapnya
Muliaman Hadad, Mantan Bos OJK Kini Jadi Kepala Badan Danantara Urus Superholding BUMN
Muliaman Hadad, Mantan Bos OJK Kini Jadi Kepala Badan Danantara Urus Superholding BUMN

Pada tahun 1996, Muliaman Hadad memperoleh gelar Doctor of Philosophy dari Monash University, Australia.

Baca Selengkapnya
DPR Minta Pemerintah Tak Buru-Buru Tutup BUMD yang Merugi: Evaluasi dan Restrukturisasi Dulu
DPR Minta Pemerintah Tak Buru-Buru Tutup BUMD yang Merugi: Evaluasi dan Restrukturisasi Dulu

Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Irawan mengingatkan Pemerintah untuk tidak tergesa-gesa mengambil langkah menutup ribuan BUMD yang mengalami kerugian.

Baca Selengkapnya
Aparat Diduga Beking Tambang Ilegal, Panglima TNI: Yang Melanggar Kita Hukum
Aparat Diduga Beking Tambang Ilegal, Panglima TNI: Yang Melanggar Kita Hukum

"Yang melanggar kita punishment (hukum), itu saja. Kita sudah ada aturannya," kata Panglima TNI

Baca Selengkapnya
Ini Harapan PDIP pada Revisi UU TNI-Polri
Ini Harapan PDIP pada Revisi UU TNI-Polri

Djarot berujar, memberikan kekuasaan yang berlebihan tanpa kontrol kepada suatu lembaga akan sangat berbahaya.

Baca Selengkapnya