Follow
APBDes Bakal Diprioritaskan untuk Penanganan Corona dan Program Padat Karya
Merdeka.com - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengimbau Kepala Desa di seluruh Indonesia untuk segera mengubah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk penanganan Covid-19 dan juga keperluan program padat karya tunai.
"Karena semua itu membutuhkan dana biaya. Jadi kegiatan untuk padat karya tunai sekaligus penanganan dan pencegahan Covid-19," kata Kepala Badan Penelitian, Pengembangan, Pendidikan Pelatihan dan Informasi, Eko Sri Haryanto di Jakarta, Selasa (31/3).
Eko menjelaskan perubahan APBDes perlu dilakukan sebagai dasar pencairan dana desa 2020 untuk penanganan Covid-19. Nantinya, sebagian desa tanggap Covid-19 bisa menggunakan dana desa dari apa yang sudah diatur melalui Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020.
-
Bagaimana DPR mendorong kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Namun, saya merasa hal ini justru bukan menjadi penghalang karena penggunaan Dana Desa juga bergantung kreativitas dari kepala desa dalam merumuskan program yang efisien dan tepat sasaran. Bahkan tadi, jika kinerjanya bagus, justru kita mendapatkan alokasi dana tambahan,' ungkap Puteri.
-
Mengapa DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mengajak kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Pastinya, kami ikut senang akan capaian ini dan semoga bisa memotivasi desa-desa lainnya. Sehingga, nantinya 179 desa yang ada di Bekasi bisa mendapat tambahan Dana Desa. Karenanya, kita perlu memperbaiki kinerja dalam pencapaian output dan outcome dari Dana Desa supaya bisa mendapatkan insentif tambahan,' ujar Puteri dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Bekasi, Rabu (24/10).
-
Apa yang Kemendagri minta kepala daerah lakukan terkait inflasi? Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta kepala daerah dengan inflasi tinggi agar mengevaluasi sejumlah upaya pengendalian yang telah dilakukan. Upaya pengendalian harus berdampak dan tak hanya bersifat seremonial.
-
Apa yang diminta Mendagri kepada Pemda terkait inflasi? Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) agar terus memonitor perkembangan inflasi di wilayahnya masing-masing.
-
Siapa yang diajak DPR untuk memperbaiki pengelolaan Dana Desa? Untuk itu, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mengajak kepala desa memperbaiki kinerja pengelolaan Dana Desa.
-
Bagaimana BPK bantu desa pakai Dana Desa? Kami sedang bangun agar rekomendasi BPK tidak hanya berbasis atas kepatuhan. Tetapi juga melihat apakah desanya sudah sejahtera dan mandiri. Jika belum, apa masalahnya dan solusi seperti apa. Rekomendasi harusnya itu. Karena maju tidaknya pembangunan Indonesia itu bergantung pada pembangunan di desa.
"Dana desa bisa digunakan untuk penyemprotan disinfektan dan pembelian hand sanitizer. Dana desa juga bisa digunakan penyiapan logistik untuk kepentingan warga desa," jelas dia.
Program Padat Karya
Sementara, pencairan program padat karya tunai diperlukan juga di tengah situasi pandemi Covid-19 untuk menjaga daya beli masyarakat. Nantinya, anggaran ini didapat sesudah daerah mengubah APBDes-nya.
"Mengapa perlu padat karya tunai, ini sebagai jaring pengaman sosial. Jadi warga desa lapisan bawah agar ekonomi desa terus bergerak," kata dia.
Dia menambahkan untuk program padat karya tunai akan diberikan oleh beberapa kelompok saja, seperti kelompok pekerja setengah pengangguran dan ekonomi lemah. "Tapi ini hati-hati di dalam pelaksanaan jaring pengaman sosial ini karena ini adalah kegiatan padat karya tunai, lalu protokolnya gimana kalau misalkan yang padat karya karena ada kerumunan orang ini harus diatur," katanya.
"Kalau sakit pake pelindung masker dan lain-lain. Lalu jaga jarak. Kita atur jaga jarak di dalam pekerja 2 meter atau lebih," tambahnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Pemerintah pusat telah memanfaatkan SIPD RI dalam melakukan pengawasan untuk menjamin transparansi penggunaan APBD.
Baca Selengkapnya
Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2023 akan disahkan menjadi Perda dalam rapat Paripurna Selasa 26 September mendatang.
Baca Selengkapnya
Mendagri menegaskan, penguatan desa perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya urbanisasi.
Baca Selengkapnya
Pemerintah juga telah menganggarkan dana desa hingga Rp70 Triliun pada tahun 2023.
Baca Selengkapnya
Kementerian Dalam Negeri sangat mengapresiasi pemerintah daerah (Pemda) yang telah membentuk TPAKD.
Baca Selengkapnya
Pernyataan Prabowo tersebut merespon pertanyaan Ganjar Pranowo saat Debat Capres KPU Minggu (9/1) malam.
Baca Selengkapnya
Kemenkeu mengalokasikan tambahan Dana Desa tahun 2023 sebesar Rp2 triliun untuk Desa yang berprestasi dalam mengelola Dana Desa.
Baca Selengkapnya
Eks Gubernur DKI Jakarta ini memperkirakan proses revitalisasi Pasar Purwodadi dapat dimulai pada akhir Agustus atau awal September mendatang.
Baca Selengkapnya:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4785577/original/024802800_1711464734-WhatsApp_Image_2024-03-26_at_20.28.17.jpeg)
Selain itu ada pula program pelatihan, pengembangan, dan pendampingan UMKM dengan prioritas pelaku UMKM perempuan dan disabilitas.
Baca Selengkapnya
"Dalam anggaran penyelenggara pemilu itu ada anggaran pemilu untuk situasi Covid," kata Hasyim
Baca Selengkapnya
Rapat dilakukan bersama Ketua dan jajaran DPRD Kota Tangerang, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Tangerang,
Baca Selengkapnya
Jokowi meminta pemerintah pusat dan daerah tidak membuat banyak program.
Baca Selengkapnya