APBN 2016 disahkan, Jokowi mau kementerian tancap gas lelang proyek

Merdeka.com - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memberikan arahan, menyusul disahkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 untuk digunakan oleh Kementerian/Lembaga.

Menurut Menteri Bambang, arahan secara khusus diberikan pada Kementerian/Lembaga yang memiliki proyek-proyek infrastruktur, agar segara melaksanakan lelang. Hal ini sesuai dengan rencana pemerintah yang akan menggenjot proyek-proyek infrastruktur.

"Di dalam sidang kabinet barusan, Presiden memberikan arahan bahwa setiap K/L, terutama yang mempunyai belanja modal dalam bentuk belanja infrastruktur, sudah harus segera menyelenggarakan lelang mulai hari ini," kata Menteri Bambang di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (2/11).

Menteri Bambang mengatakan ada empat kementerian yang harus segera melakukan lelang lebih cepat, lantaran punya banyak proyek infrastruktur, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian ESDM. "Mereka diminta segera melakukan lelang," ucapnya.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), lanjutnya, diperkirakan akan selesai awal Desember. Setelah lelang dilakukan dan DIPA selesai, maka kontrak antara pemerintah dengan pihak ketiga yang akan menjadi pelaksana dari proyek infrastruktur tersebut bisa segara dilakukan.

"Januari, setelah Desember ditandatangani, termin pembayaran tahap pertama, berikut konstruksi dari proyeknya bisa segera dilakukan. Dengan demikian, kita berharap penyerapan 2016 akan lebih baik. Tidak hanya di timing, tapi juga dari segi besaran yang bisa diserap. Karena sekarang akan banyak proyek yang sudah bisa mulai per Januari," jelasnya.

Proses kali ini, menurut Bambang berbeda. Biasanya, di masa lalu pada konteks anggaran APBN induk, kebanyakan proyek baru dimulai antara bulan Maret, April, bahkan Mei. "Nah mudah-mudahan, dengan UU APBN 2016 disetujui DPR di mana kita juga bisa segera melakukan upaya mencari pembiayaan, maka Januari kita bisa segera mendorong adanya proyek," imbuhnya.

Sementara itu, terkait dengan kesepakatan pemerintah dengan DPR, untuk penyertaan modal negara (PMN) kepada BUMN, Menteri Bambang mengatakan, pembahasannya bersama DPR akan dilakukan ketika pemerintah menyampaikan RAPBNP 2016. "Jadi ada penundaan, tetapi yang paling penting PMN tetap ada dalam UU APBN 2016," tutup Menteri Bambang.