Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

APEKSI Usul Penambahan Pajak Sampah dalam RUU HKPD

APEKSI Usul Penambahan Pajak Sampah dalam RUU HKPD ilustrasi pajak. ©Istimewa

Merdeka.com - Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) menyepakati usulan pemerintah dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) terkait penambahan jenis pajak baru untuk pemerintah kabupaten kota.

Ketua APEKSI, Bima Arya mengatakan, dalam konteks mengatasi permasalahan sampah di perkotaan, pihaknya mengusulkan adanya penambahan jenis pajak khusus untuk pemerintah kota yaitu pajak sampah.

"APEKSI mengusulkan adanya penambahan jenis pajak yang khusus untuk pemerintah kota yaitu pajak sampah," kata Bima Arya dalam RDPU Panja KHPD Komisi XI DPR-RI, Jakarta, Kamis (8/7).

Bima menyadari usulan ini akan menimbulkan pro dan kontra di masyarakat dan ruang publik. Sebab ada perubahan kebijakan pungutan dari retribusi kebersihan menjadi pajak sampah. Perdebatan panjang juga sudah diprediksi akan terjadi atas usulannya tersebut.

"Memang pada prosesnya nanti ketika mengubah pungutan sampah jadi pajak sampah ini akan ada pro kontra dan perdebatan panjang," kata dia.

Namun usulan tersebut memiliki tujuan agar masyarakat juga ikut terlibat dalam proses pengelolaan sampah. Minimal masyarakat bisa lebih bertanggungjawab dan mulai mengurangi produksi sampah dari rumah masing-masing.

"Menurut kami ini cara untuk mengatasi masalah sampah agar warga juga ikut bertanggung jawab untuk mengurangi produksi sampah," kata dia.

Selain itu, dalam RUU HKPD ini APEKSI juga mengusulkan agar dibuat mekanisme pemilik kendaraan bermotor melakukan mutasi kendaraan ke kota/kabupaten tempat digunakan kendaraannya tersebut. Sebenarnya aturan ini memang sudah ada, namun Wali Kota Bogor ini menilai aturan tersebut belum jelas dan tidak efektif.

Akibatnya banyak kendaraan yang tidak memberikan kontribusi terhadap wilayah tempat dia berkegiatan sehari-hari. Dia mencontohkan kemacetan yang kerap terjadi di Kota Bogor sebenarnya dikontribusi juga dengan kendaraan berplat nomor di luar Kota Bogor.

"Banyak sekali orang yang menggunakan plat di luar Bogor tapi hari-hari pakainya di Bogor, bikin macet iya tapi kontribusinya minimal," kata dia.

(mdk/azz)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Berlaku 1 Januari 2025, Begini Cara Warga Jakarta Bisa Bebas Biaya Retribusi Kebersihan
Berlaku 1 Januari 2025, Begini Cara Warga Jakarta Bisa Bebas Biaya Retribusi Kebersihan

Pembebasan ini merupakan insentif untuk mendorong warga Jakarta agar lebih peduli terhadap pengelolaan sampah.

Baca Selengkapnya
Listrik Rumah 1.300 VA ke Atas Bakal Kena Retribusi Kebersihan Tahun Depan
Listrik Rumah 1.300 VA ke Atas Bakal Kena Retribusi Kebersihan Tahun Depan

Ada tiga kategori rumah tinggal yang diatur dalam kebijakan ini.

Baca Selengkapnya
Jogja Darurat Sampah, Pakar UGM Usulkan Perda Ini
Jogja Darurat Sampah, Pakar UGM Usulkan Perda Ini

Kondisi pembuangan sampah di Jogja makin mengkhawatirkan usai TPST Piyungan ditutup sementara.

Baca Selengkapnya
PSI Tangsel Ajak Ratusan Anak Muda jadi Buser Sampah
PSI Tangsel Ajak Ratusan Anak Muda jadi Buser Sampah

Andreas Arie menyoroti masalah kritis yang melanda kota ini dan menuntut alternatif selain TPA Cipeucang yang saat ini sudah mencapai kapasitas maksimal.

Baca Selengkapnya
Puan Maharani Dorong Kebijakan Hijau ke Masyarakat untuk Atasi Sampah
Puan Maharani Dorong Kebijakan Hijau ke Masyarakat untuk Atasi Sampah

Puan Maharani mendorong Pemerintah memperbanyak program kebijakan hijau (green policy) untuk mengatasi krisis sampah.

Baca Selengkapnya
Heru Budi Ingin DLH DKI Tiru Singapura, Sampah Jakarta Bisa Dikelola di Laut atau Teluk
Heru Budi Ingin DLH DKI Tiru Singapura, Sampah Jakarta Bisa Dikelola di Laut atau Teluk

Heru Budi Ingin DLH DKI Tiru Singapura, Sampah Jakarta Bisa Dikelola di Laut atau Teluk

Baca Selengkapnya
Terungkap, Ini Tujuan di Balik Kebijakan Pemprov DKI Naikkan Pajak BBM
Terungkap, Ini Tujuan di Balik Kebijakan Pemprov DKI Naikkan Pajak BBM

Luhut mengatakan, pemerintah saat ini masih terus mengkaji mana jalan terbaik untuk bisa memitigasi polusi udara.

Baca Selengkapnya
FOTO: Yogyakarta Darurat, Sampah Menumpuk di Mana-Mana Imbas Penutupan TPA Piyungan
FOTO: Yogyakarta Darurat, Sampah Menumpuk di Mana-Mana Imbas Penutupan TPA Piyungan

Penutupan TPA Piyungan membuat sampah menumpuk di mana-mana. Seperti di trotoar, bahkan hampir menutupi jalan. Simak fotonya!

Baca Selengkapnya
Rencana Pengenaan Pajak Ojol dan Online Shop Buat Tambah Pendapatan Daerah
Rencana Pengenaan Pajak Ojol dan Online Shop Buat Tambah Pendapatan Daerah

Pemprov DKI Jakarta mengusulkan pengenaan pajak ojol dan online shop.

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI dan DPRD Sepakati APBD Perubahan 2023 Rp79,52 Triliun
Pemprov DKI dan DPRD Sepakati APBD Perubahan 2023 Rp79,52 Triliun

Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2023 akan disahkan menjadi Perda dalam rapat Paripurna Selasa 26 September mendatang.

Baca Selengkapnya
Rumah di Jakarta Wajib Bayar Retribusi Kebersihan Mulai Awal 2025, Segini Tarifnya
Rumah di Jakarta Wajib Bayar Retribusi Kebersihan Mulai Awal 2025, Segini Tarifnya

Kebijakan retribusi kebersihan ini akan dikenakan kepada rumah tinggal dan kegiatan usaha, dengan tarif yang ditentukan berdasarkan daya listrik.

Baca Selengkapnya
Sebabkan Pencemaran Lingkungan, Ini 5 Cara Pemkab Sleman Atasi Masalah Produksi Sampah Rumah Tangga
Sebabkan Pencemaran Lingkungan, Ini 5 Cara Pemkab Sleman Atasi Masalah Produksi Sampah Rumah Tangga

Pengelolaan sampah menjadi tindakan darurat yang harus segera dilakukan

Baca Selengkapnya