Apindo dukung penunggak pajak dibui

merdeka.com Sekitar 9 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Ketua Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mendukung upaya paksa badan (gijzeling) terhadap penunggak pajak dilakukan pemerintah. Penyanderaan itu dinilai bisa memberikan efek jera ke para wajib pajak nakal.

"Saya sebenarnya mendukung selama diatur dengan baik. Gijzeling itu tahap terakhir. Kalau tak didengar pengusaha, itu tahap terakhir ya disandera itu," ujar Sofjan, Jakarta, Selasa (3/2).

Koordinator tim ahli wakil presiden itu mengakui masih banyak pengusaha tak taat aturan. Salah satu bentuk ketidakatatan itu adalah lalai memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar.

Orang lain juga bertanya?

"Itu yang harus ditertibkan," katanya. "Kalau yang baik tidak perlu takut. Kita banyak sekali yang belum bayar. Mereka main-main terus saya pikir. Di Amerika itu dipenjara, betul-betul dihukum. Di Indonesia hanya 6 bulan. Ini yang harus ditegakkan."

Kementerian Keuangan telah memesan satu blok penjara kelas II A di Lembaga Pemasyarakatan Salemba, Jakarta Pusat. Itu untuk para penunggak pajak di atas Rp 100 juta.

Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Kemenkeu Dadang Suwarna menjelaskan, penunggak pajak diberi kesempatan menyelesaikan kewajibannya selama 30 hari. Jika tak kunjung melunasi, penunggak pajak bakal dicekal selama enam bulan dan hanya bisa diperpanjang satu kali.

"Jika dalam 6 bulan kedua, si wajib pajak ini tetap tidak membayarkan tunggakan pajaknya, maka akan dilakukan upaya gijzeling atau penyanderaan dengan menjemput paksa."

Penunggak pajak bakal dijebloskan maksimal satu tahun. Setelah masa itu habis, pemerintah bakal membebaskannya, meskipun masih menunggak.

"Namun, kami akan tetap melakukan penelusuran terkait aset-aset yang dimiliki si wajib pajak. Setelah ditemukan asetnya maka akan kami lakukan penyitaan," papar Dadang.

Sekedar informasi, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro telah mengeluarkan Surat Izin Penyanderaan No. SR-366/MK.03/2015 pada 28 Januari 2015. Ditindaklanjuti Surat Perintah Penyanderaan dari Kepala kantor pelayanan pajak (KPP) No. Porint.02/WPJ/.07/KP/2015. (mdk/yud)