Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Apindo: Kalau kita cinta negara, tax amnesty harus jalan

Apindo: Kalau kita cinta negara, tax amnesty harus jalan Penyerahan SPT Pajak Penghasilan. ©2015 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Suryadi Sasmita berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) pengampunan pajak (tax amnesty) bisa segera diselesaikan. Menurutnya, UU ini bisa menumbuhkan perekonomian negara.

"Intinya pengusaha menunggu tax amnesty ini secepat mungkin kalau kita cinta negara kita kalau mau maju, sejahtera, dan mengurangi pengangguran. Tax amnesty harus jalan," kata Suryadi di Megawati Institut, Jakarta, Kamis (17/3).

Suryadi menambahkan, pihaknya akan mendukung disetujuinya tax amnesty, guna meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi jumlah pengangguran. Selain itu, pengusaha juga akan membantu pemerintah dalam sosialisasi jika tax amnesty sudah disetujui.

"Saat ini, yang akan meningkatkan perekonomian Indonesia adalah di bidang properti. Sayangnya properti kita tidak ada yang beli karena menunggu tax amnesty. Karena di SPT tidak ada uangnya," .

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebut, Indonesia membutuhkan aturan pengampunan pajak atau tax amnesty untuk membangun infrastruktur. Menurut Jokowi, pembangunan infrastruktur membutuhkan anggaran yang diperkirakan mencapai Rp 5.000 triliun.

Jokowi menyebut, dana sebanyak itu tidak dapat dipenuhi dengan mengandalkan APBN yang menurut perhitungannya hanya mampu membiayai sekitar Rp 1.500 triliun dalam waktu 5 tahun.

"Baik itu pelabuhan, baik itu jalan tol, baik pembangkit listrik, baik jalur kereta api, baik airport, semuanya itu butuh uang, butuh anggaran sehingga butuh kecepatan untuk membangun itu. Kalau hanya mengharapkan APBN tidak cukup," ucap Jokowi seperti ditulis situs Setkab.

Tax amnesty atau pengampunan pajak, menurut Jokowi dibutuhkan untuk mendukung pendanaan pembangunan, terutama pembangunan infrastruktur, dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

"Kita ingin agar ada aliran dana, aliran uang kembali, uang-uang kita yang di luar itu masuk ke negara kita karena kita membutuhkan dana, membutuhkan anggaran yang besar untuk pembangunan baik jangka pendek maupun jangka panjang, terutama yang membutuhkan uang gede untuk pembangunan infrastruktur," kata Jokowi.

Dengan adanya tax amnesty ini, Jokowi berharap akan adanya aliran dana yang masuk ke Indonesia sehingga ke depan akan memperkuat pemasukan negara dari sektor pajak.

Pemerintah sendiri telah mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak kepada DPR beberapa waktu lalu. Untuk itu, Presiden Jokowi menyerahkan sepenuhnya pembahasan RUU tersebut kepada DPR.

"Yang jelas sudah kita sampaikan ke Dewan, pertanyaannya ke DPR," kata Jokowi.

Tax amnesty atau pengampunan pajak adalah penghapusan pajak terutang bagi Wajib Pajak yang menyimpan dananya di luar negeri dengan imbalan pembayaran pajak yang tarifnya lebih rendah atau tidak dikenakan denda akibat tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak.

Dengan dilakukannya tax amnesty ini, diharapkan para pengusaha yang menyimpan dananya di luar negeri akan memindahkan dananya ke Indonesia sehingga dapat meningkatkan pendapatan pajak negara.

(mdk/bim)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
RUU Tax Amnesty Masuk Prolegnas 2025, Analis: Kebijakan Kurang Ideal dan Ciptakan Rasa Ketidakadilan
RUU Tax Amnesty Masuk Prolegnas 2025, Analis: Kebijakan Kurang Ideal dan Ciptakan Rasa Ketidakadilan

Tax amnesty ini akan memberikan rasa ketidakadilan terhadap wajib pajak yang telah patuh.

Baca Selengkapnya
Pengusaha Keluhkan Sejumlah Aturan Pemerintah Hambat Investasi Daerah, Ini Dia Detailnya
Pengusaha Keluhkan Sejumlah Aturan Pemerintah Hambat Investasi Daerah, Ini Dia Detailnya

Kelompok pengusaha juga bakal menyampaikan setumpuk rekomendasi spesifik kepada pemerintah terkait sejumlah peraturan daerah (Perda) bermasalah.

Baca Selengkapnya
Menteri Hadi Tjahjanto Ungkap  Prasyarat Indonesia Sebagai Negara High Income
Menteri Hadi Tjahjanto Ungkap Prasyarat Indonesia Sebagai Negara High Income

Pemerintah perlu menetapkan berbagai kebijakan guna memajukan perekonomian Indonesia.

Baca Selengkapnya
Cara Sri Mulyani Wujudkan Indonesia Sejahtera Lewat Pajak
Cara Sri Mulyani Wujudkan Indonesia Sejahtera Lewat Pajak

Dengan pajak, masyarakat dapat memperoleh hak dasar pendidikan. Khususnya, bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terluar dan terpencil dari kawasan Indonesia

Baca Selengkapnya
Siap-Siap, Tahun 2025 PPN Naik Jadi 12 Persen!
Siap-Siap, Tahun 2025 PPN Naik Jadi 12 Persen!

Pemerintah berencana menaikkan tarif PPN menjadi 12 persen di tahun 2025.

Baca Selengkapnya
Cerita Awal Mula dan Alasan Prabowo Keluarkan Aturan Hapus Utang UMKM
Cerita Awal Mula dan Alasan Prabowo Keluarkan Aturan Hapus Utang UMKM

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menceritakan awal mula Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan kebijakan penghapusan utang UMKM.

Baca Selengkapnya
Ini Alasan Penerapan Pajak PPN 12 Persen Harus Ditunda
Ini Alasan Penerapan Pajak PPN 12 Persen Harus Ditunda

Pemerintah bisa menunda kenaikan ppn 12 persen seperti penundaan pajak karbon, yang seharusnya efektif dimulai 1 April 2022.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Ajak Konten Kreator Bayar Pajak: Kalau Sudah Terkenal, Perbaiki Pajak Anda
Sri Mulyani Ajak Konten Kreator Bayar Pajak: Kalau Sudah Terkenal, Perbaiki Pajak Anda

Sri Mulyani menekankan pajak merupakan kewajiban seluruh warga negara.

Baca Selengkapnya
Dirut BRI Sunarso Ungkap Pentingnya Memformalkan UMKM untuk Peningkatan Tax Ratio
Dirut BRI Sunarso Ungkap Pentingnya Memformalkan UMKM untuk Peningkatan Tax Ratio

Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan bahwa UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional.

Baca Selengkapnya
Asta Cita Prabowo-Gibran dan Harapan Sistem Ekonomi Berbasis Pancasila dan UUD 1945
Asta Cita Prabowo-Gibran dan Harapan Sistem Ekonomi Berbasis Pancasila dan UUD 1945

Saat ini sistem ekonomi yang dibangun masih absen mengakar pada falsafah pendirian bangsa itu.

Baca Selengkapnya
Menko Airlangga Pede Rasio Pajak Naik 12 Persen Saat Core Tax Diterapkan
Menko Airlangga Pede Rasio Pajak Naik 12 Persen Saat Core Tax Diterapkan

Core tax administration system adalah suatu sistem teknologi informasi dalam administrasi perpajakan.

Baca Selengkapnya