Follow
Apindo nilai Tapera lemahkan daya saing pekerja Indonesia
Merdeka.com - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Soekamdani mengatakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) melemahkan daya saing para pekerja Indonesia menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
"Kami diskusi sama Real Estat Indonesia (REI), Pak Eddy Hussy bilang bahwa pengembang yang menjalankan misi pembangunan perumahan bingung karena dananya tidak ada. Terlebih cost-nya mahal dan masih dipungut juga PPN (Pajak Pertambahan Nilai)," ujar Haryadi kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Jumat (26/2).
Haryadi menambahkan dalam lima tahun terakhir, kenaikan upah minimum sudah sebesar 14 persen. Selain itu, dengan iuran seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kesehatan hingga cadangan pesangon, pemberi kerja harus menanggung 30,24-31,74 persen dari upah.
-
Bagaimana BP Tapera membiayai rumah susun? 'Makanya ke depan mindset untuk membiasakan masyarakat hidup di rumah vertikal itu juga jadi tantangan karena kredit KPR maupun Tapera itu juga kita gunakan untuk membiayai rumah vertikal atau rumah susun, bukan hanya rumah tapak,' bebernya.
-
Bagaimana cara Pemda mengatasi masalah keuangan dalam rekrutmen PPPK? Karena hal itu, Pemda bersangkutan tetap menggunakan PPPK paruh waktu dan tidak menggunakan PPPK penuh waktu karena terkait keuangan gaji dan lainnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
-
Siapa yang mengalami kesulitan keuangan? Meskipun kabar suami Zaskia Gotik yang sedang mengalami kesulitan keuangan, rumah tangga mereka dengan Sirajuddin semakin harmonis.
-
Mengapa rumah ini terbengkalai? Setelah lebih dari satu abad berdiri,tampak rumah ini sekarang menjadi terbengkalai,' demikian dikutip dari keterangan video.
-
Siapa pemilik rumah terbengkalai? Rumah ini dulunya dimiliki oleh almarhum artis Suzzanna.
-
Bagaimana kondisi rumah di permukiman terbengkalai? Rata-rata, rumah di permukiman padat tersebut masih berbentuk utuh, dan tak jauh dari pinggir jalan.Semakin dalam masuk ke dalam gang, beberapa rumah yang awalnya masih layak ditinggali, perlahan-lahan berganti menjadi rumah yang tampak rusak karena tidak terurus lama.
"Saya ilustrasikan, andaikata upah Rp 1 juta dengan iuran JKK 0,24 persen maka kenaikan upahnya adalah Rp 140 ribu karena 14 persen. Bagaimana dengan kenaikan Jaminan Sosial dan cadangan pesangonnya yang 10,24 persen dikali Rp1,14 juta yang hasilnya Rp207 ribu. Jadi kenaikannya Rp140 ribu ditambah Rp207 ribu atau Rp347 ribu. Inilah yang saya sampaikan kita menolak," tuturnya.
Haryadi menegaskan pengusaha ikut dibebankan dengan tingkat suku bunga bank Indonesia di sekitar ASEAN.
"Filipina itu suku bunga kreditnya 3 persen, Malaysia 5-6 persen, Singapura 5 persen."
(mdk/yud)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Penolakan atas kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) secara masif dilakukan di berbagai tempat.
Baca Selengkapnya
Moeldoko menjelaskan, pemerintah ingin menunjukkan kehadirannya dalam semua situasi yang dihadapi masyarakat, khususnya persoalan rumah.
Baca Selengkapnya
Beban pungutan yang telah ditanggung pemberi kerja saat ini sebesar berkisar 18,24 sampai 19,74 persen.
Baca Selengkapnya
Iqbal juga menyebut sekalipun dalam waktu setahun tabungan yang terkumpul Rp12,6 juta
Baca Selengkapnya
Heru menegaskan bahwa pemotongan gaji karyawan untuk program Tapera masih belum dilakukan.
Baca Selengkapnya
Jarak ini untuk memudahkan mobilitas penerima manfaat Tapera.
Baca Selengkapnya
KSPI menyinggung soal dugaan Tapera untuk menutupi defisit anggaran negara.
Baca Selengkapnya
Kebijakan Tapera itu sebelumnya mendapat penolakan salah satunya Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).
Baca Selengkapnya
Tapera diperluas dan diterapkan untuk pekerja mandiri dan swasta
Baca Selengkapnya
Moeldoko menyebut penerapan iuran Tapera kepada pegawai swasta dan mandiri sebagai upaya mempermudah masyarakat Indonesia untuk membangun rumah.
Baca Selengkapnya
KIP menyayangkan pemerintah tidak melakukan sosialisasi Tapera secara masif terlebih dahulu kepada publik.
Baca Selengkapnya
Masalah kepemilikan rumah tak kunjung selesai, meski negara sudah memberi suntikan besar melalui satu bank pelat merah.
Baca Selengkapnya