Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Apindo sebut dana hasil repatriasi bisa langsung masuk ke perusahaan

Apindo sebut dana hasil repatriasi bisa langsung masuk ke perusahaan Ilustrasi Mafia Pajak. ©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani menyambut baik disahkannya Undang Undang Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak. Menurutnya, langkah ini bisa menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi yang sedang lesu.

Meski demikian, Hariyadi memberi sedikit masukan terkait penyerapan dana yang kembali ke Indonesia atau repatriasi. Sebab, instrumen pemerintah seperti Suran Berharga Negara (SBN) sangat terbatas sebesar yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga perlu asupan instrumen lainnya.

"Kita sepakati selain instrumen yang terkait dengan pasar uang, seperti obligasi, saham, bisa juga langsung ke perusahaan. Jadi masih luas untuk instrumen seperti deposito, pasar modal ataupun masuk juga masuk ke sektor riil," tutur Hariyadi saat ditemui di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (11/7).

Orang lain juga bertanya?

Sebelumnya, Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Jusuf Kalla, Sofjan Wanandi bersama para bankir dan pengusaha mendatangi Kantor Kementerian Keuangan di Lapangan Banteng, Jakarta. Dalam kunjungan ini, Sofyan mengaku memberi masukan agar UU Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Tadi ada semua bank dan kami memberikan masukan, dari perbankan, capital market, konsultan pajak, apa yang harus kita lakukan agar Tax Amnesty ini berhasil. Bagaimana membuat uang yang masuk ke dalam negeri, baik repatriasi atau uang di dalam negeri yang belum dilaporkan bisa dipakai untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi," ucap Sofyan di Jakarta, Senin (11/7).

Selain itu, para bankir serta Sofyan Wanandi juga memberi masukan mengenai penggunaan uang yang kembali ke Indonesia atau repatriasi modal. Uang akan diarahkan agar lebih berguna untuk pembangunan, salah satunya infrastruktur.

"Selama 3 tahun ini apakah dipakai untuk beli SBN untuk infrastruktur atau usaha macam macam selama uang ini di dalam negeri 3 tahun, nah ini dimakzulkan masukan masukan oleh perbankan," katanya.

Laporan: Linda Juliawanti

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Diprotes Pengusaha, Airlangga Ngotot Dana Hasil Ekspor Wajib Disimpan di Dalam Negeri
Diprotes Pengusaha, Airlangga Ngotot Dana Hasil Ekspor Wajib Disimpan di Dalam Negeri

Airlangga bilang, aturan penempatan DHE SDA (Sumber Daya Alam) telah ditetapkan mulai 1 Agustus 2023.

Baca Selengkapnya
Mahfud Sindir Bahlil soal Belum Ada Investor Masuk IKN: Cari Terus, Mas Bahlil
Mahfud Sindir Bahlil soal Belum Ada Investor Masuk IKN: Cari Terus, Mas Bahlil

Baru-baru ini, Bahlil mengakui belum ada investor asing yang menanam modal di proyek IKN.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Ngamuk PDIP Skak Bahlil di DPR, Panas Masalah IKN Terbongkar Belum Ada Investasi
VIDEO: Ngamuk PDIP Skak Bahlil di DPR, Panas Masalah IKN Terbongkar Belum Ada Investasi

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia rapat dengan Komisi VI DPR, Selasa (11/6).

Baca Selengkapnya
Gara-Gara Kebijakan Ini Industri Petrokimia Terancam Batal Dapat Investasi Rp511 Triliun
Gara-Gara Kebijakan Ini Industri Petrokimia Terancam Batal Dapat Investasi Rp511 Triliun

Dana segar tersebut akan disalurkan untuk 6 proyek yang akan digarap di Tanah Air.

Baca Selengkapnya
Bahlil Akui Belum Ada Investasi Asing Masuk ke IKN
Bahlil Akui Belum Ada Investasi Asing Masuk ke IKN

Sebelumnya, Presiden Jokowi juga secara terang-terangan mengaku belum ada investor asing masuk ke IKN.

Baca Selengkapnya
Fantastis! Ternyata Segini Harga Pasir Laut yang Bakal Diekspor ke Luar Negeri
Fantastis! Ternyata Segini Harga Pasir Laut yang Bakal Diekspor ke Luar Negeri

Meski harganya fantastis, Trenggono mengungkap banyak perusahaan yang berminat untuk melakukan ekspor pasir laut.

Baca Selengkapnya
Tak Ada Minimal Masa Kerja, Begini Proses Pencairan Tapera
Tak Ada Minimal Masa Kerja, Begini Proses Pencairan Tapera

Heru menekankan agar data peserta yang tercatat di sistem Tapera benar.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Pernah Ngutang ke Rakyat untuk Pembangunan Usai Merdeka
Pemerintah Pernah Ngutang ke Rakyat untuk Pembangunan Usai Merdeka

Dewan Pertimbangan pusat bagian ekonomi pada masa Jepang, mengusulkan agar pemerintah menarik dana dari masyarakat.

Baca Selengkapnya
Pensiun Dini PLTU Batubara Kerap Terhalang Pendanaan
Pensiun Dini PLTU Batubara Kerap Terhalang Pendanaan

Pemerintah akan menggunakan APBN untuk menyetop operasional PLTU Batubara.

Baca Selengkapnya