Apindo soal buruh tuntut UMP naik 25 persen: Naik 8,03 saja pengusaha teriak

Merdeka.com - Buruh menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 25 persen di 2019. Direktur Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Research Institute, Agung Pambudi, menyebutkan angka tersebut tidak masuk akal.

"Kita kayak hidup di mana, tak menapak kaki di bumi di lahan tempat kita berbisnis dengan segala kompleksitasnya," kata Agung dalam sebuah acara diskusi di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (24/10).

Dia mengungkapkan, kenaikan upah 8,03 persen seperti yang ditetapkan pemerintah pun dinilai cukup memberatkan dunia usaha. "Naik 8,03 persen pun sebenarnya di dunia usaha khususnya padat karya teriak minta ampun," ujarnya.

Agung mengaku heran angka tuntutan kenaikan sebesar 25 persen datang darimana. "Saya juga tak tahu angka 25 persen datang darimana atau hitungannya seperti apa. Mohon kami dikasih tahu seperti apa," ujarnya.

Dia menyebutkan, upah cukup atau tidak cukup itu relatif. Agung menambahkan, perusahaan akan menaikkan upah bahkan lebih dari ketentuan jika kontribusi pekerja kepada perusahaan meningkat. "Dunia usaha akan dengan sendirinya menaikkan lebih dari UMP ketika kontribusi di perusahaan tersebut juga lebih dari yang diharapkan," tutupnya.

Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2019 atau UMP 2019 sebesar 25 persen. Angka ini jauh di atas kenaikan yang telah ditetapkan sebesar 8,03 persen.

Presiden KSPI, Said Iqbal, menyatakan pihaknya menolak kenaikan upah minimum sebesar 8,03 persen sebagaimana yang disampaikan Menteri Ketenagakerjaan dalam surat edaran tertanggal 15 Oktober 2018.

Dia menuturkan, kenaikan upah minimum sebesar 8,03 persen akan membuat daya beli buruh jatuh. Hal ini karena kenaikan harga barang, antara lain beras, telur ayam, transportasi (BBM), listrik, hingga sewa rumah, kenaikannya lebih besar dari 8,03 persen.

Dia menegaskan, idealnya kenaikan upah minimum pada 2019 adalah sebesar 20 hingga 25 persen. Kenaikan sebesar itu didasarkan pada hasil survei pasar kebutuhan hidup laik yang dilakukan FSPMI-KSPI di beberapa daerah.

"Kenaikan upah minimum sebesar 20-25 persen kami dapat berdasarkan survei pasar di berbagai daerah seperti Jakarta, Banten, Bekasi - Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Sumatera," ujar dia.