Apindo: Tax Amnesty jangan hanya fokus ambil WP besar
Merdeka.com - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani meminta agar semua pihak tidak fokus menyoroti wajib pajak (WP) besar dalam program pengampunan pajak atau Tax Amnesty. Menurutnya, saat ini sudah banyak WP kecil yang mulai berbondong-bondong mengikuti program tersebut.
"Ini saya ingatkan jangan disorot perusahaan besar saja lho. Perusahaan kecil yang wajib pajak biasa juga banyak sekarang ini masuk. Hari ini banyak yang mengalir. Akan lumayan berat di akhir bulan (September), karena yang pribadi-pribadi sudah mulai banyak lagi," ujarnya dalam konferensi pers di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (8/9).
Selain menyinggung WP kecil, Hariyadi juga memprediksi jika sektor UMKM yang akan mengikuti progran Tax Amnesty akan minim peserta hingga awal tahun mendatang. Alasannya, tarif tebusan UMKM sebesar 0,5 persen bersifat tetap dan tidak berubah hingga berakhirnya program Tax Amnesty pada 31 Maret 2017 mendatang.
-
Apa program yang diinisiasi APINDO? Ida Fauziyah juga mengapresiasi program Gerakan 1.000 Pengusaha Mengajar.
-
Apa itu Program Indonesia Pintar? Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan.
-
Apa itu keringanan PBB di Jakarta? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan kemudahan dan keringanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2024.
-
Siapa yang dilibatkan dalam program padat karya? Pada setiap awal pelaksanaan kegiatan padat karya infrastruktur, pihaknya sudah memberikan data KK (kepala keluarga) miskin kepada kelompok untuk dilibatkan dalam pekerjaan padat karya.
-
Siapa yang bisa ikut program Ayo BerAKSI? PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) membuka kesempatan bagi seluruh karyawannya untuk mengimplementasikan nilai-nilai pada core values AKHLAK secara langsung kepada masyarakat melalui program Ayo BerAKSI.
-
Siapa yang mendukung program ini? 'Program ini juga dianjurkan oleh lembaga internasional sekelas WFP, yang berarti program ini berbasis sains, bukan akal-akalan atau gimik,' kata juru bicara calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka, Emil Elestianto Dardak.
"Jadi mereka (UMKM) santai-santai aja. Tapi kalau yang berubah tarif kan mereka nyari tarif termurah. Kalau enggak bulan Oktober nanti kan naiknya 50 persen. Jadi kalau yang UKM karena dia tahu itu. Tapi UMKM bisa saja karena sosialisasinya pemerintah kurang menggerakan mereka," tuturnya.
Dia memprediksi pada bulan Februari hingga Maret, WP dari UMKM mulai berbondong-bondong mengikuti program Tax Amnesty. "Kemungkinan di Bulan Februari - Maret mereka akan berbondong-bondong," pungkasnya.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Maka itu perlu adanya gagasan supaya kebijakan tidak salah arah.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta pemerintah pusat dan daerah tidak membuat banyak program.
Baca SelengkapnyaKelompok pengusaha juga bakal menyampaikan setumpuk rekomendasi spesifik kepada pemerintah terkait sejumlah peraturan daerah (Perda) bermasalah.
Baca SelengkapnyaDJP mengaku hanya membentuk komite kepatuhan wajib pajak yang bertujuan untuk mengawasi pengelolaan risiko kepatuhan.
Baca SelengkapnyaPrinsipnya membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Menguatkan yang lemah tanpa melemahkan yang lemah.
Baca SelengkapnyaTemuan izin usaha bule ini terungkap saat anggota Imigrasi menggelar operasi
Baca SelengkapnyaDia menekankan agar Kementerian Koperasi dan UKM mampu memberikan respons yang tidak biasa-biasa saja.
Baca SelengkapnyaUpaya tersebut diperlukan untuk menjaga peluang pertumbuhan pasar kripto domestik yang baru berkembang.
Baca SelengkapnyaAwalnya, Anies mengaku, bakal membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Itulah yang akan menjadi kebijakan dari Anies-Muhaimin (Amin).
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan membeberkan beberapa langkah untuk mensejahterakan UMKM.
Baca SelengkapnyaKebijakan fiskal nasional yang berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah bisa berupa mengubah tarif pajak dan retribusi.
Baca Selengkapnya