APTRI sebut Bulog gagal stabilkan harga gula

Merdeka.com - Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Andalan Petani Tebu Rakyat Indonesia (DPN APTRI), Soemitro Samadikoen menyebut Bulog telah gagal melaksanakan amanat pemerintah untuk menstabilkan harga sejumlah komoditas pangan, khususnya gula.

Terbukti, tahun 2016 Bulog tidak mampu menstabilkan harga gula terutama saat menjelang Hari Raya Idul Fitri yang lalu yang menembus harga Rp 14.000 per kg. Padahal, pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi (HET) Rp 12.500 per kg dan BULOG juga saat itu mengantongi Izin impor 100.000 ton white sugar dan ditambah impor raw sugar 267.000 ton.

"Mestinya, dengan kegagalan tersebut pemerintah tidak lagi memberikan penugasan impor gula lagi kepada Bulog," ujar Soemitro di Jakarta, Rabu (8/2).

Sekjen DPN APTRI, Nur Khabsin menambahkan, ketika rencana impor digulirkan tahun lalu, Kementerian BUMN menjanjikan kompensasi kepada petani berupa rendemen 8,5 persen. Janji tersebut dingkari, isapan jempol saja, sehingga petani tetap merugi. Impornya jalan terus rendemennya tetap di kisaran angka 5 persen hingga 6 persen.

Menurut keterangan resmi pemerintah, tingginya harga gula nasional akibat kurangnya stok gula nasional. Karena itu perlu kebijakan impor. Tahun 2016 Kementerian BUMN menugaskan BULOG untuk mengimpor 100.000 ton white sugar dan raw sugar 267.000 ton.

"Impor tersebut selain mengakibatkan petani tebu merugi, juga tidak berpengaruh pada stabilisasi harga gula di tingkat eceran. Anehnya lagi, sebagian gula impor tersebut saat masih berada di gudang."

Selain itu, DPN APTRI juga mengingatkan penegak hukum, baik Polri maupun KPK untuk segera mengusut adanya dugaan fee Rp 1.000 dari setiap kg raw sugar impor yang diduga diberikan kepada oknum Bulog.

Selain kegagalan menstabilkan harga gula, urgensi pemerintah untuk mengevaluasi Bulog juga terkait kebijakan pembelian pabrik gula PT Gendhis Multi Manis (PT GMM) oleh Perum Bulog pada September 2016. Akuisisi perusahaan gula swasta di Blora, Jawa Tengah dinilai APTRI menimbulkan tanda tanya besar, dimana pada saat ini rencana penutupan 11 Pabrik Gula BUMN (9 diantaranya ada di Jawa Timur) sudah didepan mata, justru BULOG tidak mengambil alih Pabrik Gula tersebut, tanpa harus mengeluarkan keuangan sebagaimana yang dilakukan dengan pembelian PT GMM.

"Hasil kajian Bahana Securitas menyimpulkan bahwa perusahaan tersebut tidak efisien. Tapi anehnya Bulog tetap ngotot membelinya. APTRI sudah menginformasikan juga temuan ini ke Indonesia Coruption Watch bulan lalu. Saat ini masih dikaji," pungkasnya.