Arahan APBN 2018, Jokowi ingin uang pajak bisa kembali ke masyarakat
Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan setiap uang pajak yang diambil negara bisa dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk pelayanan maksimal. Ini merupakan arahan presiden untuk pihaknya menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018.
Menteri Sri Mulyani melanjutkan, agar keinginan presiden bisa diwujudkan, maka proses perencanaan harus disusun sebaik mungkin. Selain itu, presiden meminta jajarannya tidak bekerja secara rutin (business as usual).
"Karena beliau (Jokowi) juga mengatakan bahwa setiap belanja itu berarti kalau kita mengambil pajak berarti kembali ke masyarakat sehingga bisa manfaatnya bisa dipakai oleh masyarakat," ujarnya saat ditemui di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (24/7).
-
Apa yang diungkapkan Sri Mulyani tentang bukber Kabinet Jokowi? Sangat terbatas, tidak semua menteri hadir termasuk dari PDIP, PKB dan NasDem.
-
Kapan Jokowi menyampaikan pesan tentang pengelolaan anggaran? Jokowi menyampaikan alasan mengapa semua negara memiliki ketakutan terhadap hal-hal tersebut.'Karena begitu bunga pinjaman naik sedikit saja, beban fiskal itu akan sangat, sangat besar,' jelasnya.
-
Bagaimana Jokowi meminta kepala daerah mengelola anggaran? 'Fokus. Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas semuanya diberi skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10% semua diberi 10 persen. Enggak jelas prioritasnya yang mana,' kata Jokowi.
-
Apa yang dilakukan Sri Mulyani setelah bertemu Jokowi? Namun, Sri Mulyani enggan bicara banyak setelah rapat bersama Jokowi. Dia menolak memberikan pernyataan dan enggan tanya jawab dengan awak media. Sembari menjawab singkat, ia cuma menunjukkan gestur minta maaf dengan tangannya.
-
Apa yang diminta anak buah Jokowi? Ramai-Ramai Anak Buah Jokowi Minta Tambah Anggaran Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga pemerintah ramai-ramai meminta tambahan anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
-
Siapa yang diingatkan Jokowi soal pengelolaan anggaran? Jokowi mengingatkan Pemda agar program-program harus berorientasi kepada hasil, sehingga ada return ekonomi.
Penggunaan pajak yang optimal, tambahnya, juga berimplikasi pada bergeraknya roda perekonomian. Sebab, Indonesia tahun depan masih berjuang dalam pemulihan akibat dampak gejolak ekonomi global.
"Oleh karena itu, penerimaan pajak maupun dari keseimbangan belanjanya akan dibuat agar momentum pertumbuhan ekonomi tetap terjaga," tuturnya.
Menteri Sri Mulyani bercerita pagi tadi juga telah melakukan pertemuan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Pertemuan masih seputar kondisi perekonomian terkini.
"Itu juga membahas mengenai ekonomi terkini, apakah ekonominya, denyutnya membaik, apakah ada indikator yang perlu diwaspadai. Itu ya."
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Kembali Singgung UU Perampasan Aset: Bolanya Ada di DPR
Baca SelengkapnyaMuhadjir menjelaskan presiden juga mengundang masyarakat untuk bertemu dan berdialog.
Baca SelengkapnyaPrabowo menegaskan APBN merupakan uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan
Baca Selengkapnyaokowi ingin agar rencana pembangunan jangka panjang hingga menengah baik di daerah dan pusat berjalan sinkron.
Baca SelengkapnyaDalam rapat, sejumlah menteri hingga Kapolri Listyo Sigit dan Panglima TNI Agus Subianto memperhatikan serius
Baca SelengkapnyaDalam perumusan R-APBN 2025, saat ini tengah dibahas bersama dengan Badan Anggaran DPR RI. Topiknya adalah pembicataan pendahuluan penyusunan R-APBN 2025.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani kembali akan menjadi Menteri Keuangan di kabinet Prabowo.
Baca SelengkapnyaJokowi ingatkan para menteri untuk mencapai target realisasi belanja APBN minimal 95 persen.
Baca SelengkapnyaMomen Menkeu Sri Mulyani temui Prabowo Subianto sampaikan laporan penting.
Baca SelengkapnyaPertemuan keduanya akan digelar di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (2/2) siang.
Baca SelengkapnyaPresiden Prabowo memerintahkan agar Menteri Keuangan dan jajarannya meneliti kembali APBN
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan pemerintah telah mendesak agar RUU tersebut segera diketok di DPR
Baca Selengkapnya