Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Arcandra dicopot Jokowi, ekonomi RI tetap aman

Arcandra dicopot Jokowi, ekonomi RI tetap aman Arcandra Tahar. ©esdm.go.id

Merdeka.com - Kasus kewarganegaraan ganda Menteri ESDM Arcandra Tahar akhirnya diputuskan oleh Presiden Jokowi. Secara resmi, Presiden Jokowi memberhentikan Arcandra dari posisi sebagai Menteri ESDM.

"Menyikapi pertanyaan-pertanyaan publik terkait dengan status kewarganegaraan Menteri ESDM saudara Arcandra Tahar, dan setelah memperoleh informasi dari berbagai sumber, presiden memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat saudara Arcandra Tahar dari posisi sebagai menteri ESDM," kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno dalam jumpa pers di kantor Presiden, Jakarta, Senin (15/8) malam.

Isu soal kewarganegaraan ganda Arcandra beredar sejak akhir pekan lalu. Arcandra disebut-sebut memiliki paspor Amerika Serikat sejak tahun 2012.

Berdasarkan Undang-undang 12/2006 tentang Kewarganegaraan, Indonesia tidak menganut sistem kewarganegaraan ganda. WNI yang mengambil sumpah atau berpindah kewarganegaraan, otomatis status kewarganegaraan Indonesianya gugur.

Dalam Undang-undang Kementerian, syarat seorang menteri juga diatur harus seorang warga negara Indonesia.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly sebelumnya mengatakan, kementeriannya belum pernah mengeluarkan surat mencabut kewarganegaraan Indonesia terhadap Arcandra. Namun dia mengakui bahwa Arcandra memiliki paspor Amerika Serikat.

Posisi Arcandra untuk sementara diisi Menko kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. Luhut ditunjuk sebagai pelaksana tugas Menteri ESDM.

"Menunjuk saudara Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Kemaritiman, sebagai pelaksana tugas wewenang dan tanggung jawab sampai dengan diangkatnya menteri ESDM definitif. Efektif diberhentikan mulai besok pagi karena ditetapkan malam ini," katanya.

Untuk itu, Presiden Joko Widodo diminta lebih mengutamakan kepentingan nasional dan bisa di pertanggungjawabkan dalam menunjuk menteri menyusul kasus kepemilikan kewarganegaraan negara ganda Arcandra Tahar. Kasus Arcandra Tahar diminta menjadi pelajaran Presiden Joko Widodo supaya kepercayaan publik kepadanya tak menurun.

"Kesalahan dalam merekrut menteri akan mendegradasi kepercayaan publik pada lembaga kepresidenan," kata Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro saat dihubungi merdeka.com, Selasa (16/8).

Dia mengatakan, penunjukan seorang menteri merupakan hak prerogatif seorang presiden. Akan tetapi dia menegaskan, pemilihan pos menteri itu lebih mengutamakan nasional untuk menghindari kasus Arcandra Tahar tak terulang.

"Yang terbaca di publik atau masyarakat luas adalah Arcandra Tahar diberhentikan karena memiliki kewarganegaraan ganda. Tuntutan publik dan public pressure membuatnya terjungkal. Ini merupakan pelajaran berharga agar lembaga kepresidenan lebih berhati- hati dan cermat," kata Siti Zuhro.

Jabatan Arcandra hanya berlangsung kurang lebih 20 hari. Kondisi ini dinilai memberikan ketidakpastian investor di bidang minyak dan gas bumi.

Namun, seumur jagungnya jabatan pria asal minang ini tak terlalu mempengaruhi kondisi perekonomian Indonesia. Berikut rangkuman merdeka.com atas kondisi ekonomi usai Arcandra dicopot Jokowi:

(mdk/sau)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kapolri Tersingkat Sepanjang Sejarah
Kapolri Tersingkat Sepanjang Sejarah

Sepanjang sejarah Indonesia ternyata ada Kapolri yang dijabat dalam waktu singkat.

Baca Selengkapnya
Pramono Anung Yakin Jokowi Tak Tunjuk Seskab Definitif
Pramono Anung Yakin Jokowi Tak Tunjuk Seskab Definitif

Jokowi sendiri telah menunjuk Menteri Sekretaris Negara, Pratikno sebagai Plt Seskab.

Baca Selengkapnya
Ditanya Cawe-cawe Golkar, Bola Dipegang Jokowi
Ditanya Cawe-cawe Golkar, Bola Dipegang Jokowi

Jokowi menyatakan, pengunduran diri Airlangga menjadi urusan internal Golkar.

Baca Selengkapnya
Airlangga Memastikan Tidak Ada Menteri yang Mundur
Airlangga Memastikan Tidak Ada Menteri yang Mundur

Airlangga mengingatkan periodesasi pemerintah sudah diatur dan berjalan setiap lima tahun.

Baca Selengkapnya
Airlangga Jawab Isu Sri Mulyani Mundur: Hoaks, Bu Ani Kan Teman Saya
Airlangga Jawab Isu Sri Mulyani Mundur: Hoaks, Bu Ani Kan Teman Saya

Isu Sri Mulyani akan mundur dari kabinet Indonesia Maju diembuskan oleh ekonom senior, Faisal Basri.

Baca Selengkapnya
Jokowi Tunjuk Airlangga Hartarto Jadi Ad Internim Menteri Ketenagakerjaan
Jokowi Tunjuk Airlangga Hartarto Jadi Ad Internim Menteri Ketenagakerjaan

Airlangga menggantikan Ida Fauziyah setelah pelantikan sebagai Anggota DPR-RI.

Baca Selengkapnya
Kepala Otorita IKN Mundur, Menteri Basuki Yakin Tak Pengaruhi Kepercayaan Investor
Kepala Otorita IKN Mundur, Menteri Basuki Yakin Tak Pengaruhi Kepercayaan Investor

Basuki justru berharap kepercayaan investor tetap tinggi kendati Bambang mundur. Sebab, IKN kini dipimpin oleh seorang menteri.

Baca Selengkapnya
Istana Respons Kabar Kabinet Presiden Jokowi Sudah Tidak Kompak: Jelas Tak Sesuai Fakta
Istana Respons Kabar Kabinet Presiden Jokowi Sudah Tidak Kompak: Jelas Tak Sesuai Fakta

Kabar teresebut diungkap Mahfud MD yang menyebut suasana kabinet sudah tidak seperti dulu

Baca Selengkapnya
Isu Pemakzulan, Ketum Golkar Tegaskan Jokowi Didukung 80 Persen Susunan Kabinet
Isu Pemakzulan, Ketum Golkar Tegaskan Jokowi Didukung 80 Persen Susunan Kabinet

Airlangga memandang, keadaan sekarang berbeda dengan pemilu sebelumnya yang panas imbas pilgub DKI 2017.

Baca Selengkapnya
VIDEO: eaksi Keras Istana Usai Hasto PDIP Buat Isu Menteri Tak Nyaman di Kabinet
VIDEO: eaksi Keras Istana Usai Hasto PDIP Buat Isu Menteri Tak Nyaman di Kabinet

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menepis pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto

Baca Selengkapnya
Istana Respons Isu Menkeu Sri Mulyani Mundur: Tujuannya Goyang Pemerintah yang Sudah Baik
Istana Respons Isu Menkeu Sri Mulyani Mundur: Tujuannya Goyang Pemerintah yang Sudah Baik

Menkeu Sri Mulyani dan sejumlah menteri kabinet Indonesia Maju disebut-sebut akan mundur

Baca Selengkapnya
Bantah Dadakan, Istana: Pembicaraan Mundurnya Kepala dan Wakil OIKN Sudah Lama
Bantah Dadakan, Istana: Pembicaraan Mundurnya Kepala dan Wakil OIKN Sudah Lama

Pratikno mengaku tidak tahu alasan Kepala dan Wakil OIKN mundur.

Baca Selengkapnya