Arcandra dicopot Jokowi, ekonomi RI tetap aman

Merdeka.com - Kasus kewarganegaraan ganda Menteri ESDM Arcandra Tahar akhirnya diputuskan oleh Presiden Jokowi. Secara resmi, Presiden Jokowi memberhentikan Arcandra dari posisi sebagai Menteri ESDM.

"Menyikapi pertanyaan-pertanyaan publik terkait dengan status kewarganegaraan Menteri ESDM saudara Arcandra Tahar, dan setelah memperoleh informasi dari berbagai sumber, presiden memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat saudara Arcandra Tahar dari posisi sebagai menteri ESDM," kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno dalam jumpa pers di kantor Presiden, Jakarta, Senin (15/8) malam.

Isu soal kewarganegaraan ganda Arcandra beredar sejak akhir pekan lalu. Arcandra disebut-sebut memiliki paspor Amerika Serikat sejak tahun 2012.

Berdasarkan Undang-undang 12/2006 tentang Kewarganegaraan, Indonesia tidak menganut sistem kewarganegaraan ganda. WNI yang mengambil sumpah atau berpindah kewarganegaraan, otomatis status kewarganegaraan Indonesianya gugur.

Dalam Undang-undang Kementerian, syarat seorang menteri juga diatur harus seorang warga negara Indonesia.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly sebelumnya mengatakan, kementeriannya belum pernah mengeluarkan surat mencabut kewarganegaraan Indonesia terhadap Arcandra. Namun dia mengakui bahwa Arcandra memiliki paspor Amerika Serikat.

Posisi Arcandra untuk sementara diisi Menko kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. Luhut ditunjuk sebagai pelaksana tugas Menteri ESDM.

"Menunjuk saudara Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Kemaritiman, sebagai pelaksana tugas wewenang dan tanggung jawab sampai dengan diangkatnya menteri ESDM definitif. Efektif diberhentikan mulai besok pagi karena ditetapkan malam ini," katanya.

Untuk itu, Presiden Joko Widodo diminta lebih mengutamakan kepentingan nasional dan bisa di pertanggungjawabkan dalam menunjuk menteri menyusul kasus kepemilikan kewarganegaraan negara ganda Arcandra Tahar. Kasus Arcandra Tahar diminta menjadi pelajaran Presiden Joko Widodo supaya kepercayaan publik kepadanya tak menurun.

"Kesalahan dalam merekrut menteri akan mendegradasi kepercayaan publik pada lembaga kepresidenan," kata Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro saat dihubungi merdeka.com, Selasa (16/8).

Dia mengatakan, penunjukan seorang menteri merupakan hak prerogatif seorang presiden. Akan tetapi dia menegaskan, pemilihan pos menteri itu lebih mengutamakan nasional untuk menghindari kasus Arcandra Tahar tak terulang.

"Yang terbaca di publik atau masyarakat luas adalah Arcandra Tahar diberhentikan karena memiliki kewarganegaraan ganda. Tuntutan publik dan public pressure membuatnya terjungkal. Ini merupakan pelajaran berharga agar lembaga kepresidenan lebih berhati- hati dan cermat," kata Siti Zuhro.

Jabatan Arcandra hanya berlangsung kurang lebih 20 hari. Kondisi ini dinilai memberikan ketidakpastian investor di bidang minyak dan gas bumi.

Namun, seumur jagungnya jabatan pria asal minang ini tak terlalu mempengaruhi kondisi perekonomian Indonesia. Berikut rangkuman merdeka.com atas kondisi ekonomi usai Arcandra dicopot Jokowi: