Arcandra geram pengeboran minyak ilegal di blok milik Pertamina

Merdeka.com - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arcandra Tahar mengaku geram adanya praktik pengeboran minyak ilegal di wilayah kerja Pertamina EP Asset 1 Field Ramba, Kabupaten Musi Bayuasin,Sumatera Selatan. Hal ini kata Arcandra melanggar UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas.

"Yang jelas illegal drilling itu melanggar hukum. Itu dulu. Kemudian bila ada kejadian diselisik dulu kegiatan pengeboran ilegal itu di wilayah kerja siapa. KKKS yang punya izin di wilayah itu yang harus memulai dengan lapor ke Dirjen Migas dan SKK Migas lalu bersama lakukan tindakan dengan aparat," ujar Arcandra di Jakarta, Rabu (26/4).

Dia pun mengakui saat ini Kementerian ESDM masih menunggu laporan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin terkait pengeboran ilegal yang dilakukan masyarakat setempat. "Nanti akan saya cari tahu dulu kenapa sampai diundur, penyebabnya apa? Baru kita tentukan langkah- selanjutnya," katanya.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas Bupati Muba Yusnin menyatakan Pemkab Muba akan menutup 27 sumur di wilayah kerja dan menjadi aset negara yang dikelola Pertamina EP Asset 1 Field Ramba di Mangunjaya. Dari total 104 sumur minyak tua di wilayah kerja Field Ramba di Muba, sekitar 74 persen sudah dilakukan penyemenan oleh pihak Pertamina EP bekerja sama dengan aparat kepolisian dan TNI serta Pemkab Muba pada Oktober tahun lalu.

Penertiban dilakukan karena manajemen Pertamina EP menilai kegiatan pengeboran minyak itu melanggar hukum dan membahayakan penambang karena aktivitas itu tidak melalui standar prosedur operasi pengeboran minyak. Di sisi lain, kegiatan pengeboran minyak itu juga membahayakan bagi para penambang dan juga masyarakat sekitar, selain adanya kerusakan lingkungan akibat limbah minyak yang tumpah. Beberapa kejadian ledakan pada sejumlah sumur minyak ilegal di luar wilayah KKKS menimbulkan korban jiwa dan puluhan penambang terbakar.

Anggota Dewan Energi Nasional, Syamsir Abduh menyebut, praktik illegal drilling bukan hanya terkait aspek keamanan maupun sosial semata tetapi juga disebabkan adanya celah regulasi yang memungkinkan terjadinya tindakan illegal drilling. Di antara regulasi yang ditengarai berpotensi menimbulkan praktik tersebut adalah Peraturan Menteri ESDM Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua.

Untuk itu, Syamsir mengusulkan sejumlah langkah strategis untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Pertama, pemerintah diminta segera menyelesaikan revisi RUU Migas sebagai payung hukum yang komprehensif di sektor migas. Kedua, perlu komitmen pemerintah dan/atau pemda serta badan usaha atas penyelesaian komprehensif dan integratif terhadap praktik illegal drilling agar tidak menimbulkan dampak keamanan, keselamatan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Ketiga, perlu pengawasan secara ketat dan berkelanjutan agar praktik ini tidak merugikan para pihak.

"Selain itu, perlu adanya sosialisasi (penyuluhan dan edukasi) masyarakat agar tujuan meningkatkan produksi minyak bumi nasional dengan mereaktivasi sumur tua dapat tercapai, dan di sisi yang lain tidak bermasalah dengan aspek keamanan, keselamatan dan kelestarian fungsi lingkungan," jelas Syamsir.

Assisten Deputi Koordinasi Penanganan Kejahatan Nasional dan kejahatan Terhadap kekayaan Negara Kementerian Politik Hukum dan Keamanan Brigadir Jenderal (Pol) Supriyanto Tarah, mengatakan untuk menertibkan praktik ilegal di sektor migas perlu sinergi di antara semua pemangku kepentingan, baik Kementerian ESDM, SKK Migas, KKKS, pemerintah daerah, dan aparat keamanan (TNI/Polri). Para pihak ini perlu bersinergi terutama dalam sosialisasi penutupan sumur minyak dan bahaya kegiatan illegal drilling.

"Di sisi lain juga perlu diperhatikan aspek sosial sebagai dampak dari penutupan sumur-sumur minyak yang dikelola secara ilegal. Ini perlu sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dengan KKKS dan SKK Migas," pungkas Supriyanto.