Arcandra ingin alat pencatat penyaluran BBM tak hanya untuk BBM subsidi
Merdeka.com - Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengatakan rencana pemasangan alat pencatat penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) pada keran penyaluran (nozzle) dari dispenser di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) ke kendaraan belum disampaikan ke ESDM.
Namun, dirinya menyambut baik rencana tersebut. Menurutnya, sudah seharusnya penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) dicatat dengan baik menggunakan alat pencatat dengan memanfaatkan teknologi informasi.
"Belum sampai ke saya tapi alangkah baiknya kalau kita punya terukur, idenya bagus," kata Arcandra, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (17/5).
-
Bagaimana Pertamina memastikan BBM subsidi tepat sasaran? Sudah berjalan dan terus kami evaluasi adalah Program Subsidi Tepat untuk JBT Solar dan mulai awal tahun ini dijalankan Subsidi Tepat LPG 3 Kg,' terang Riva.
-
Bagaimana menghitung konsumsi BBM? Untuk menentukan konsumsi bahan bakar menggunakan metode full to full, pertama-tama catat angka odometer pada saat mengisi tangki bensin hingga penuh. Setelah itu, catat angka odometer lagi setelah melakukan pengisian ulang. Hitung selisih antara kedua angka tersebut dan bagi dengan jumlah liter bahan bakar yang diisi ulang.
-
Kenapa Pertamina perlu menjamin ketersediaan BBM subsidi? 'Jadi selain memastikan transparansi data, Pertamina Patra Niaga juga terus menjamin ketersediaan produk, termasuk BBM dan LPG subsidi agar selalu tersedia. Ini menjadi komitmen kami untuk melayani, memberi, dan memenuhi kebutuhan energi disetiap kegiatan masyarakat termasuk ke wilayah pelosok,' tukas Riva.
-
Bagaimana cara BPH Migas pastikan BBM subsidi tepat sasaran? 'Terkait dengan penggunaan BBM yang digunakan kendaraan untuk pengerjaan pembangunan infrastruktur atau sarana fasilitas yang dibiayai oleh APBN harus menggunakan BBM non subsidi. Dengan hal tersebut insya Allah akan berpengaruh terhadap penggunaan BBM subsidi, agar digunakan oleh yang berhak dan tepat sasaran,' jelas Halim.
-
Bagaimana cara BPH Migas memastikan BBM subsidi tepat sasaran? Dengan adanya masukan dari berbagai pihak, ketika Surat Keputusan ini ditetapkan dan kemudian diberlakukan akan memudahkan dan juga menjadikan subsidi lebih tepat sasaran.
-
Bagaimana Pertamina memantau BBM? Pertamina menggunakan sistem Pertamina Integrated Enterprise Data and Command Center (PIEDCC) untuk memantau alur distribusi BBM dari hulu hingga hilir.
Menurut Arcandra, dengan dipasangnya alat pencatat penyaluran BBM yang terintegrasi teknologi informasi, maka penghitungan konsumsi BBM dapat dilakukan dengan akurat dan bisa dijadikan acuan penyediaan BBM yang sesuai dengan kebutuhan. Dia pun menginginkan, pencatatan tidak hanya dilakukan pada BBM bersubsidi, tetapi juga non subsidi.
"Kalau bisa semuanya jadi kita bisa berapa kebutuhan real kita, dari nozzle kan bisa," tuturnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Fanshurullah Asa mengatakan, pemasangan alat pencatat penyaluran BBM tersebut bertujuan untuk menghitung detail subsidi BBM yang dikeluarkan. Penggunaan teknologi informasi sempat dilakukan pada penyaluran BBM ke kendaraan, dengan memasangkan sistem Radio Frequency Identification (RFID).
"Kita ingin ini mengulang kembali RFID, yang batal," tandasnya.
Untuk diketahui, saat itu RFID membatasi konsumsi BBM bersubsidi, namun penerapannya gagal karena pemerintah telah mencabut subsidi BBM jenis premium dan subsidi solar tetap.
Reporter: Pebrianto Eko Wicaksono
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sebaliknya kata Luhut, ke depan penjualan BBM akan menggunakan teknologi Artificial Intelligence (AI).
Baca SelengkapnyaPenggunaan teknologi informasi bisa mengurangi risiko penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Baca SelengkapnyaTujuan dari revisi Perpres 191 adalah untuk menghindari penyalahgunaan subsidi yang seharusnya ditujukan kepada masyarakat kelas bawah.
Baca SelengkapnyaKunjungan kerja ini merupakan salah satu wujud tugas dan fungsi BPH Migas terhadap kelancaran dan ketepatan pelaksanaan pendistribusian BBM subsidi.
Baca SelengkapnyaAplikasi ini juga mempermudah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menerbitkan Surat Rekomendasi.
Baca SelengkapnyaSinergi dengan pemerintah daerah sangat penting untuk memperkuat pengendalian BBM Subsidi.
Baca SelengkapnyaSecara umum, finalisasi naskah PKS antara BPH Migas dan Pemprov Kalbar berjalan lancar.
Baca SelengkapnyaFokus utama pemerintah sekarang itu meningkatkan kualitas BBM subsidi.
Baca SelengkapnyaPendaftaran sebagai penerima surat rekomendasi bisa dilakukan secara kelompok atau perorangan.
Baca SelengkapnyaPemerintah membuat aturan baru mengenai siapa saja yang berhak menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Baca SelengkapnyaAudiensi dilakukan untuk memastikan kelancaran penyaluran BBM di Bengkulu.
Baca SelengkapnyaMasukan dari masyarakat akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan revisi regulasi tersebut.
Baca Selengkapnya