Area Pemukiman yang Terbakar Harus Jadi Zona Merah Depo Pertamina Plumpang

Merdeka.com - Pengamat Tata Ruang Kota, Nirwono Joga mengatakan, tanah milik PT Pertamina di Depo Plumpang saat ini sebesar 151 hektare. Di mana tanah tersebut sudah dilakukan proses kepemilikan melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN). Namun saat ini tanah yang digunakan oleh Depo Plumpang baru 48,35 hektare.

"Pertamina dan ATR/BPN memproses kepemilikan lahannya 151 hektar, di mana yang digunakan untuk Depo baru 48,35 hektar," ujar Nirwono kepada Merdeka.com, Senin (6/3).

Dia menjelaskan, apabila ada warga yang memiliki sertifikat Hak Milik (SHM) di atas tanah Pertamina, maka batal demi hukum kembali ke pemilik untuk dijadikan buffer zone atau zona penyangga. Sedangkan lahan yang bukan milik Pertamina dapat diproses ganti untung dengan pemerintah untuk dibebaskan dan dijadikan buffer zone.

Dia meminta kepada Pertamina dan Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta untuk segera menyepakati lebar jarak aman nya untuk memastikan berapa rumah yang akan direlokasi. "Semakin lebar jarak, maka semakin banyak rumah yang harus direlokasi dan disediakan unit rusun," terang dia.

Menurutnya, rumah yang sudah terbakar harus ditetapkan sebagai zona merah dari buffer zone yang tidak boleh dibangun kembali. "Kalau atas dasar untuk kepentingan masyarakat apalagi menyangkut distribusi BBM nasional dan demi keselamatan dan keamanan jiwa warga, negara berhak bertindak menata ulang kawasannya," kata dia.

Lebih lanjut, Nirwono menyampaikan saat ini pemerintah hanya memiliki waktu 1 hingga 2 minggu atau waktu emas untuk mempercepat penataanya. Lewat dari itu warga akan kembali ke lokasi dan membangun rumahnya, dan proses pembebasan lahan akan jadi lebih sulit dan penataannya pun kecil kemungkinan dapat segera dilakukan.