Arif Budimanta Klaim Pengelolaan Anggaran Pemerintah Semakin Baik
Merdeka.com - Ekonom Arif Budimanta mengungkapkan bahwa kinerja pemerintah dalam mengelola anggaran semakin baik, sehingga membuat kondisi perekonomian Indonesia semakin kuat secara fundamental.
Indikator tersebut, kata Arif yang juga wakil ketua Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN), antara lain dapat dilihat dari kinerja penerimaan negara yang terus membaik. Hingga akhir Oktober, realisasi penerimaan perpajakan sudah lebih dari Rp 1.160 triliun atau 71,73 persen dari target.
"Sampai sekarang pajak masih memiliki porsi terbesar dari total penerimaan kita. Karena itu, capaian tersebut menjadi sangat penting," paparnya kepada wartawan di Jakarta, Senin (10/12).
-
Bagaimana pertumbuhan ekonomi RI di kuartal II-2023? “Bila dibandingkan dengan triwulan II-2022 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,17 persen,“ kata Deputi Bidang Neraca dan Analis Statistik BPS Moh Edy Mahmud saat Konferensi Pers di Jakarta, Senin.
-
Apa pertumbuhan ekonomi RI di Kuartal II-2023? Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 5,17 persen secara tahunan (yoy) pada kuartal II-2023.
-
Kenapa pertumbuhan ekonomi RI di Kuartal II-2023 lebih tinggi? “Pertumbuhan ekonomi kita secara kuartal (q-to-q) lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang ini sejalan dengan pola yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya, yaitu pertumbuhan triwulan II selalu lebih tinggi dibandingkan di triwulan I,“ terang Edy.
-
Bagaimana KKP menargetkan indeks kepatuhan pelaku usaha? Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Sakti Wahyu Trenggono juga menargetkan indeks kepatuhan pelaku usaha pada 2025 sebesar 82 persen.
-
Bagaimana capaian realisasi investasi tahun 2023? Capaian tersebut, kata Bahlil, juga mencapai 129 persen dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar Rp 1.099 triliun.
-
Bagaimana Kementerian Penerimaan Negara dapat meningkatkan penerimaan? 'Saya sangat optimis kita akan dapat modal dari luar negeri sebagai modal investasi, nanti juga ada modal dari perbaikan sistem pajak, perpajakan, sistem cukai kita, ada banyak program-program yang akan dimulai untuk menutup kebocoran-kebocoran,' jelas Hasyim.
Pernyataan tersebut disampaikan saat merespons kritik Sandiaga Uno, Calon Wakil Presiden dari Prabowo tentang keinginannya membangun tanpa utang. Selain itu, lanjut Arif, defisit keseimbangan primer di APBN juga kian menyempit.
Kondisi ini, kata dia, membuktikan bahwa fundamental APBN kian kuat. Jika pada 2015 defisitnya masih Rp 142,5 triliun, maka pada 2017 menjadi Rp 124,4 triliun. Sedangkan pada Oktober 2018 tersisa Rp 23 triliun.
"Mestinya Sandiaga sebagai calon wakil presiden berbicara lebih komprehensif dan fundamental, tidak parsial hanya soal besaran utang. Penurunan tajam pada defisit keseimbangan primer kan menunjukkan fundamental APBN kita yang makin baik," paparnya.
Terkait dengan utang Arif juga menegaskan, secara konstitusional masih sangat aman.Kata dia, Undang-Undang Keuangan Negara Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan jumlah pinjaman pemerintah dibatasi maksimal 60 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara saat ini di bawah 30 persen.
Secara komprehensif, soal utang juga bisa dilihat dari sisi pemanfaatannya. Selama ini, jalan yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampak jelas untuk kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, Arif menyarankan agar para pemangku kepentingan melihat pada sejumlah indikator hasilnya, antara lain kemiskinan dan pengangguran.
Pada Maret 2018, tingkat kemiskinan telah mencapai titik terendah sepanjang sejarah, yaitu di posisi 9,8 persen. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2018 hanya 5,13 persen. "Ini menunjukkan bahwa hasil pengelolaan fiskal sangat baik," paparnya.
Apalagi, APBN dimanfaatkan untuk membangun fundamental bangsa ke depan, seperti pengembangan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM). Sesuai APBN 2019, anggaran infrastruktur mencapai Rp 415 triliun dan pendidikan Rp 492,5 triliun.
"Hasil akan terlihat jangka panjang. Ini menjelaskan bahwa Presiden Jokowi adalah seorang negarawan, tidak memanfaatkan APBN sekadar kepentingan jangka pendek," ujar Arif.
Berdasarkan data Potensi Desa (Podes) 2018 menunjukkan bahwa indeks pembangunan desa terus membaik. Jika pada 2014 jumlah desa tertinggal masih 19.750 desa atau 26,81 persen dari total desa, pada 2018 tersisa 13.232 atau 17,96 persen.
Sedangkan desa mandiri meningkat dari 2.894 desa menjadi 5.559. "Ini menunjukkan pembangunan desa telah memberikan hasil yang sangat baik," tandas Arif.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jika dilihat dalam perjalanannya, penerimaan pajak sempat mengalami penurunan yang signifikan yakni pada tahun 2020.
Baca SelengkapnyaAngka tersebut sudah mencapai 101,3 persen dari targetAPBN 2023.
Baca SelengkapnyaAngka ini sudah 88,69 persen dari target Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Baca SelengkapnyaSelain sektor penerimaan, Bea Cukai turut mendukung APBN 2023 dengan menjaga stabilitas kondisi ekonomi.
Baca SelengkapnyaMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati optimis outlook penerimaan pajak tahun ini bisa melebihi target yang sudah ditentukan sebesar Rp1.818,2 triliun.
Baca SelengkapnyaAPBN hingga pertengahan bulan Desember 2023 tercatat positif dari target yang ditentukan
Baca SelengkapnyaPenerimaan pajak sejak Januari-Agustus 2024 telah mencapai Rp1.196,54 triliun atau 60,16 persen dari target APBN.
Baca SelengkapnyaMenurut Sri Mulyani, capaian pendapatan negara tahun 2023 yang tembus melebihi target merupakan pencapaian yang luar biasa baik.
Baca SelengkapnyaHingga September 2023, penerimaan pajak capai Rp1.387,78 Triliun.
Baca SelengkapnyaPemerintah selama 8 bulan terakhir sukses menjaga realisasi pendapatan lebih besar dibanding pengeluaran atau belanja pemerintah.
Baca SelengkapnyaKinerja APBN masih menunjukkan hasil positif hingga September 2023. Pendapatan negara dan belanja negara tetap tumbuh.
Baca SelengkapnyaKendati begitu, angka ini masih lebih kecil dibandingkan dengan pagu defisit APBN 2024.
Baca Selengkapnya