Asal Usul THR di Indonesia, Pernah Bikin Buruh di Era Soekarno Mogok Kerja

Merdeka.com - Tunjangan Hari Raya (THR) menjadi hal yang ditunggu oleh sebagian besar para pekerja dan masyarakat Indonesia. Umumnya, THR diberikan perusahaan sebelum perayaan Idul Fitri.

Namun, tahukah anda bagaimana sejarah uang THR?

Perlu diketahui, uang tunjangan yang diberikan setiap akhir bulan puasa itu dimulai pertama kali di era pemerintahan orde lama, Soekarno. Di masa pemerintahan itu, Soekarno melantik Soekiman Wirjosandjojo sebagai Perdana Menteri Indonesia ke-6. Soekiman juga merupakan salah seorang pendiri dan ketua umum pertama Partai Masyumi.

Salah satu program kerja kabinet Soekiman adalah meningkatkan kesejahteraan pamong pradja atau sekarang dikenal dengan Pegawai Negeri Sipil. Seorang peneliti LIPI, Saiful Hakam saat itu mengatakan bahwa di era kabinet Soekiman membayar tunjangan kepada pegawai di akhir bulan Ramadan itu sebesar Rp125-Rp200.

"Bukan hanya itu, mula-mula kabinet ini juga memberikan tunjangan beras setiap bulannya," kata Hakam.

Pemberian tunjangan itu kemudian memantik kecemburuan dari kaum buruh. Mereka merasa kabinet bersikap tidak adil. Sebagai pekerja, tentu mereka juga merasa berhak mendapatkan tunjangan untuk merayakan hari lebaran.

Pada tahun 13 Februari 1952, kaum buruh melakukan aksi mogok kerja dan menuntut agar pemerintah memberikan tunjangan kepada kaum buruh. Tuntutan itu tak langsung ditanggapi oleh kabinet Soekiman. Tentara saat itu diterjunkan untuk menghentikan aksi para buruh.

Di satu sisi, sebagai pendiri partai terbesar saat itu, Soekiman melakukan gerilya politik kepada para priyai, kelompok elit agar mereka tetap mendukung kabinet.

Agar dukungan politik terus mengalir ke kabinet Soekiman, dia mengambil kebijakan dengan memberikan THR kepada PNS dan diikuti oleh perusahaan-perusahaan yang memberikan tunjangan untuk pekerjanya.

THR PNS 2023 Segera Diumumkan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengumumkan skema pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan 2023 dalam waktu dekat. Kabar baik ini disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

"Kita akan masuk lebaran, Bapak Presiden akan mengumumkan terkait THR dalam beberapa minggu ke depan," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, ditulis Rabu (15/3).

Meski demikian, Sri Mulyani tidak menyebut secara pasti terkait pengumuman pembayaran THR oleh Jokowi. Dirinya juga tidak menyebut apakah pembayaran THR tahun ini dilakukan secara penuh seiring terjaganya pemulihan ekonomi nasional.

Bendahara Negara ini optimis pembayaran THR akan mendorong pertumbuhan ekonomi 5,0 persen sampai 5,3 persen pada kuartal I-2023. Mengingat, dana THR dapat mendorong belanja masyarakat di momentum bulan puasa pada akhir bulan Maret.

"Kita berharap di kuartal I juga 5,0 persen. Kita lihat dalam 1,5 bulan ke depan karena kita masuk Lebaran ini juga akan memberikan efek musiman yang positif," ungkapnya.

Sri Mulyani berharap pertumbuhan ekonomi tinggi tersebut juga diikuti dengan terjaganya laju inflasi di level 3,6 persen secara year on year (yoy). Mengingat per Februari 2023 tingkat inflasi 0,16 persen (mtm) dan pertumbuhan konsumsi menyumbang andil 5,47 persen.