Asosiasi Akui Sulit Bangun Mal di Jakarta, Ini Alasannya
Merdeka.com - Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Stefanus Ridwan mengakui, saat ini sulit untuk membangun mal di Jakarta. Sebab, ada sejumlah tantangan yang dihadapi pelaku usaha. Tantangan pertama berasal dari sisi peraturan, yaitu Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Perpasaran Swasta di DKI Jakarta.
"Buat Jakarta agak berat kita bangun. Karena ada Perda nomor 2. Iya yang 20 persen. Jadi mal itu sudah impossible lah dibangun di Jakarta. (Di Jakarta?) Sementara ini begitu," kata dia saat ditemui di sela-sela peluncuran 'Indonesia Great Sale', di Jakarta, Kamis (11/7).
Sebagai informasi, peraturan itu menyatakan mal harus memberikan ruang sebesar 20 persen untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan PKL. "Sebab terlalu banyak, pajak sudah bayar, pajak ini, itu, terus apalagi ada kewajiban itu. Kita lagi negosiasi lah bagaimana baiknya supaya bisa berkembang. Kalau tidak kan mati semua. Persyaratan kan berat banget," ungkapnya.
-
Apa dampak dari kebijakan Kemendag di Pasar Tanah Abang? Kebijakan Kementerian Perdagangan memberi dampak signifikan bagi para pedagang fisik seperti di Tanah Abang ini. 'Selain laris, yang berbelanja sudah mulai ramai. Pembeli memang belum pulih seperti dulu, tetapi wajah penjual sudah mulai tersenyum. Kalau ditanya apakah sudah ada yang belanja, sebagian besar bilang sudah,'
-
Siapa pelopor pajak penjualan? Romawi Kuno disebut sebagai pelopor aturan pajak penjualan (kini PPN di Indonesia). Aturan ini diterapkan oleh penguasa Romawi Kuno saat itu, Julius Caesar yang menerapkan pajak penjualan dengan tarif tetap 1% di seluruh wilayah kekaisaran.
-
Kenapa Kemendag membuat aturan tentang perdagangan daring dan luring? 'Itulah gunanya sesuatu itu ditata dan diatur agar semua bisa berkembang dengan baik. Beberapa hari yang lalu di Semarang, Jawa Tengah, sudah mulai ada geliat perdagangan sehingga pedagang sudah mulai tersenyum,'
-
Bagaimana perubahan nama DKI Jakarta berpengaruh ke ekonomi? Perubahan ini tidak hanya sekedar perubahan nama, tetapi juga mengandung dampak besar dalam hal kebijakan ekonomi dan pemerintahan.
-
Siapa yang mendorong Kemenpan RB buat aturan? Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendorong Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk membuat aturan yang bisa mencegah terjadinya kasus pelecehan seksual di kalangan aparatur sipil negara (ASN).
-
Bagaimana Kediri meningkatkan layanan pasar? Pada kesempatan itu, Pj Wali Kota Kediri juga memberikan pesan agar manajemen pengelolaan pasar harus lebih profesional untuk meningkatkan mutu layanan dan menjamin kualitas produk. Sehingga Pasar Grosir Ngronggo ini menarik lebih banyak konsumen dan dampaknya bisa menguntungkan semua pihak.
Saat ini, pihaknya tengah membahas peraturan tersebut dengan pemerintah provinsi DKI Jakarta. "Jadi dalam rundingan. Kita support UMKM 100 persen, tapi caranya tolong dong, kita kerja sama," ujarnya.
Selain itu, tantangan yang lain terkait dengan biaya pembangunan yang tinggi dengan jangka waktu balik modal yang cukup lama. Guna menghadapi tantangan ini, pengembang tidak lagi membangun mal sebagai fasilitas yang berdiri sendiri.
"mal tetap dibutuhkan. Bahkan Jakarta kan perlu. Kalau mal berdiri sendiri sudah nggak akan ada yang mau. Pasti dia ada apartemen ada hotelnya. Kenapa? Karena break even poinnya panjang banget. itu 12-an tahun kalau terlalu banyak makanan lebih panjang lagi bisa 15 tahun. Sebab biaya pembangunan jadi lebih besar butuh ex-house nya, AC mesti lebih besar," tandasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jika proyek pengerjaan lahan parkir minimarket dilanjutkan, setidaknya ada 14 pohon yang akan ditebang.
Baca SelengkapnyaAnies menilai pemerintah dan swasta perlu ada dorongan untuk mengambil produk UMKM untuk dijual kembali.
Baca SelengkapnyaMendag beri penjelasan kebijakan ini justru untuk mengendalikan kemudahan aktivitas impor ke dalam negeri.
Baca SelengkapnyaKetua Umum GAPMMI, Adhi S. Lukman memandang, bahwa aturan ini seakan-akan menjadikan gula sebagai barang haram.
Baca SelengkapnyaCalon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung mengakui rumah DP Rp0 program Anies Baswedan tidak mudah untuk dijalankan.
Baca SelengkapnyaSelama ini produk rokok telah memberikan kontribusi besar bagi pendapatan pedagang kecil
Baca SelengkapnyaAnies menilai aturan baru yang dibuat punya dampak langsung ke warga Jakarta.
Baca SelengkapnyaMenko Airlangga mengatakan, hasil rapat terbatas bersama Prasiden Joko Widodo (Jokowi) meminta ada perubahan aturan untuk memperlancar masuknya barang impor.
Baca SelengkapnyaMenkes Budi Gunadi Sadikin tengah membuat Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang produk tembakau dan rokok elektronik.
Baca SelengkapnyaTutum menilai aturan ini akan menimbulkan kerancuan saat pembelian produk tembakau dan akan menimbulkan berbagai faktor lain.
Baca SelengkapnyaPembangunan Alfamidi tersebut sudah rampung sehingga sekarang hanya menunggu izin turun.
Baca SelengkapnyaSemangat pemerintah agar impor dikendalikan, tetapi dalam implementasinya tidak mudah.
Baca Selengkapnya