Asosiasi minta ada sosialisasi soal pajak e-commerce
Merdeka.com - Ketua Indonesian E-commerce Association (IdEA), Aulia Marinto mendukung rencana pemerintah memberlakukan pajak e-commerce. Namun sebelum itu, mesti ada dialog lebih dulu dengan pelaku usaha supaya tidak terkesan sepihak.
"Bahwa pajak itu harus dikutip, kita dukung. Tapi kalau diberlakukan sepihak itu yang menjadi harus dibahas ulang. Jadi saya harapkan kita dengan pemerintah ada dialog dulu nih," kata Aulia di Museum Nasional, Jakarta, Rabu (4/10).
Lebih lanjut, tujuan dari dialog itu agar mengenal siapa penjual atau pemilik usaha. Sebab di media sosial sulit untuk diketahui. Oleh karena itu banyak yang perlu didiskusikan.
-
Bagaimana UMKM bisa berkembang lewat e-commerce? Dirinya kembali menambahkan, bahwa UMKM lokal akan bisa lebih berkembang melalui e-commerce.'Kamu semua bisa jualan bahkan sampai ke luar negeri, semuanya ada lengkap kan? Kaya mas Ardi ini sampai diajarin buka toko dan pakai fitur-fitur di Kampus Shopee, jadi omset bisa tambah banyak,' tambah Zulkifli Hasan.
-
Siapa yang berdialog dengan Pelaku UMKM di Banyumas? Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo menghadiri silaturahmi bersama Asosiasi Pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Selasa (9/1/2024).
-
Siapa yang mengingatkan e-commerce tentang pelanggaran? 'e-commerce kan selalu dievaluasi, ya kalau ada yang melanggar (menjual iPhone seri 16 dan Google Pixel) nanti, tentu kita kasih tahu,' ujar Budi, sebagaimana dikutip dari Antara pada Rabu (6/11).
-
Siapa yang akan membantu memediasi Interim Agreement antara Indonesia dan PEA? Ida Fauziyah meyakini melalui Dubes Husin Bagis bersama jajarannya, kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah PEA dapat lebih berkembang. 'Saya harap Bapak Dubes dapat membantu memediasi progres penyusunan Interim Agreement antara pihak Indonesia dan pihak PEA agar kesepakatan ini dapat segera diimplementasi, ' ujarnya.
-
Apa yang Pegadaian lakukan untuk mendukung UMKM di Bali? Selain gadai, dukungan untuk UMKM yang bisa dilakukan oleh pegadaian pun kian beragam. Salah-satunya adalah KUR Syariah dimana dapat diberikan pinjaman hingga Rp 10 juta tanpa jaminan.'Di wilayah Bali Nusra sudah hampir 31 ribu orang yang memanfaatkan dengan nilai total Rp 314 miliar,' jelasnya.
-
Siapa yang memimpin delegasi Indonesia di pertemuan Konsultasi? Dalam pertemuan tersebut, delegasi Indonesia dipimpin Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Djatmiko Bris Witjaksono.
"Di medsos itu, jangankan penjualnya, pemilik medsos saja anda tidak ketemu. Jangan hari ini cuma berpikir Instagram, Facebook. Tiga tahun lagi kalau muncul lagi bagaimana, kalau muncul yang spesial ASEAN gimana. Tahu-tahu Anda bilang 'ini ada yang keren baru nih'. Pemiliknya saja pemerintah tidak kenal, kan kalau pemilik marketplace kenal tuh. Kalau yang medsos kan tidak," jelasnya.
Dengan demikian, katanya, bukan masalah keberatan atau tidak pro pajak melainkan keinginan adanya pembicaraan lebih dulu.
"Satu hari nanti saat situs e-commerce menghasilkan yang besar, kita bayar pajak," ucapnya.
Pihaknya masih berpikir sama-sama dengan berbagai stakeholder bagaimana caranya menarik pajak untuk medsos. Menurutnya, dalam hal itu tentunya pemerintah yang lebih mengetahui.
Sebelumnya, Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Kepatuhan Pajak, Suryo Utomo mengaku tengah berdiskusi terkait pemungutan pajak bagi e-commerce atau platform online. Sebab, saat ini transaksi melalui online sedang menjadi tren di Indonesia sehingga berpotensi menambah penerimaan pajak dari dalam negeri.
"Definisi kira-kira model transaksi dan bagaimana cara pemajakan e-commerce mudah-mudahan dalam jeda waktu yang tidak terlalu lama lagi kita bisa menentukan," katanya di Kementerian Keuangan, Senin (21/8).
Dia menegaskan, potensi tersebut cukup tinggi terbukti dari banyak pedagang konvensional beralih ke penjualan secara online. Hal itu dinilai karena bisnis online lebih menjanjikan.
"Pedagang yang tadinya buka toko lalu kemudian juga jualan secara online, jadikan artinya para pedagang itu melihat dengan berjualan secara online itu dia akan membuka pasarnya jauh lebih besar dari bandingan hanya sekedar buka toko," jelasnya.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kementerian Keuangan juga menargetkan belanja online melalui e-commerce yang saat ini baru menyumbang 4 persen terhadap total pertumbuhan konsumsi rumah tangga.
Baca SelengkapnyaPemerintah bakal memisahkan e-commerce dan media sosial, khususnya di platform TikTok.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut bahwa regulasi yang sedang dirancang akan mengatur antara media sosial dan platform perdagangan atau e-commerce.
Baca SelengkapnyaProyeksi pemerintah yang memperkirakan bahwa ekonomi digital Indonesia akan tumbuh hingga empat kali lipat atau mencapai nilai Rp 5.800 Triliun.
Baca SelengkapnyaTikTok dikabarkan akan bertemu Presiden Jokowi untuk membahas e-commerce.
Baca SelengkapnyaBudi mengaku telah melakukan komunikasi bersama Dirjen Pajak Suryo Utomo terkait rencana pemerintah untuk menaikkan menaikkan PPN menjadi 12 persen pada 2025.
Baca SelengkapnyaRapat digelar di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (25/8).
Baca SelengkapnyaTikTok dikabarkan akan bertemu Jokowi untuk membahas e-commerce.
Baca SelengkapnyaPemerintah memastikan bahwa TikTok Shop tidak merugikan pelaku UMKM di tanah air.
Baca SelengkapnyaDengan katalog elektronik, LKPP membantu pelaku usaha lokal di Surakarta agar produknya bisa dibeli oleh dinas-dinas di Solo dan bahkan di luar kota
Baca SelengkapnyaMendag bilang Tiktok Indonesia siap patuh pada peraturan tersebut.
Baca SelengkapnyaPemerintah resmi melarang TikTok untuk melakukan transaksi jual beli online.
Baca Selengkapnya