Follow
Asosiasi minta pemerintah ubah penyalur KUR lewat bank
Merdeka.com - Pemerintah memberikan pinjaman kredit usaha rakyat (KUR) tanpa dikenakan agunan atau jaminan. Namun pada kenyataannya, sejumlah bank penyalur KUR masih mengenakan agunan.
Ketua Asosiasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia (Akumindo) M Ikhsan mengatakan, kebijakan tersebut dianggap tidak menarik. Sebab, sampai saat ini masih banyak UMKM yang menggunakan jasa pinjaman rentenir.
"Yang menarik untuk UMKM syaratnya adalah harus lebih ringan, misalnya Anda mau berusaha track record di bank Anda tidak ada, tapi Anda berusaha, usahanya bagus, ya kasih dong uang (pinjamannya), kan ini tidak," ujar Ikhsan di kantor BKPM, Jakarta, Senin (11/4).
-
Apa itu UMKM? UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai jenis usaha kecil yang dijalankan oleh individu atau kelompok dengan modal terbatas, tetapi memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara.
-
Mengapa UMKM penting? UMKM tidak hanya menjadi tulang punggung perekonomian di Indonesia, tetapi juga di banyak negara lain karena kemampuannya dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
-
Bagaimana BRI mendukung UMKM? Berbagai program yang dilakukan BRI, termasuk program pemberdayaan, nyatanya terbukti sukses dalam memutar perekonomian secara umum.
-
Bagaimana Kemnaker dorong perusahaan bantu UMKM? 'Kita dorong perusahaan-perusahaan lain melakukan hal yang sama, yakni mendukung tumbuh dan berkembangnya UMKM,' ucapnya.
-
Apa saja syarat kredit UMKM di bank? Ketika mengajukan pinjaman, anda sudah berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah, memiliki NPWP (untuk KUR Kecil), calon debitur memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dibuktikan dengan kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), dan telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 tahun.
-
Siapa yang mendapat bantuan modal UMKM? Mereka adalah mayoritas pedagang kecil yang mendapatkan modal bantuan Rp500 per orang. Beberapa pelaku UMKM yang mendapatkan bantuan antara lain adalah pedagang gorengan, nasi uduk, minuman, jajanan anak-anak dan para pemilik warung kecil di pinggir jalan.
Menurut dia, nihilnya catatan nasabah membuat perbankan enggan memberi pinjaman karena khawatir tidak bisa membayar. "Karena tidak ada track record anda, Anda tidak bisa bayar makanya bank tidak mau kasih," kata dia.
Untuk itu, lanjut dia, pihaknya meminta pemerintah mengganti penyalur dana KUR. Ikhsan berpendapat, dengan peralihan penyalur KUR maka akan bisa di optimalkan oleh UMKM.
"Melalui pemerintah lah atau melalui koperasi, tapi koperasi pun tidak dikasih KUR," pungkas dia.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Bank penyalur KUR kerap melakukan kecurangan kepada debitur.
Baca Selengkapnya
Kemenkop UKM juga menemukan ada dana KUR yang diterima tidak sepenuhnya dipakai untuk modal usaha.
Baca Selengkapnya
Skema Pembiayaan Ini Bisa Dilakukan Agar Produksi UMKM Meningkat
Baca Selengkapnya
Adanya pelaku UMKM yang mengajukan pinjaman melalui Fintech lending, disebabkan mereka yang selama ini belum dapat mengakses industri perbankan.
Baca Selengkapnya
Pemerintah telah menyediakan berbagai skema pembiayaan untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah.
Baca Selengkapnya
Program ini sangat efektif untuk membantu UMKM mendapatkan akses pembiayaan.
Baca Selengkapnya
Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan Ombudsman menemukan 12 debitur KUR di wilayah Kota Padang yang dimintai agunan oleh pihak bank.
Baca Selengkapnya
Hingga akhir Agustus 2024 BRI telah berhasil menyalurkan KUR kepada 2,6 juta debitur UMKM dengan total nilai mencapai Rp126,12 triliun.
Baca Selengkapnya
Gede mencontohkan bahwa layanan KUR relatif lebih aman ketimbang pinjaman online yang kerap ditimpa persoalan data pribadi nasabah.
Baca Selengkapnya
Sebanyak 29,2 juta pelaku UMKM saat ini belum memperoleh akses pembiayaan dari perbankan.
Baca Selengkapnya
OJK bersama kementerian/lembaga lain sudah menutup lebih dari 5.800 pinjol ilegal yang telah menimbulkan kerugian akibat investasi ilegal di atas Rp100 triliun.
Baca Selengkapnya
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki meminta lebih banyak UMKM yang terlibat dalam rantai pasok industri.
Baca Selengkapnya