Asosiasi minta tarif transportasi online disetarakan dengan angkutan umum
Merdeka.com - Anggota Asosiasi Driver Online (ADO), Christiansen FW mengatakan telah memberikan masukan kepada pemerintah saat Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 direvisi. Antara lain mengenai pengaturan tarif, kuota dan pengaturan terhadap perusahaan aplikasi.
Dia menjelaskan, selama ini permasalahan di lapangan dengan transportasi reguler disebabkan oleh tarif online yang dianggap lebih murah. Oleh karena itu, pihaknya meminta kepada pemerintah agar diatur soal tarif transportasi online.
"Oleh sebab itu kami mengusulkan tarif agar diatur paling tidak adanya kesetaraan. Permasalahan di lapangan dengan reguler adalah tarif karena transportasi online dianggap terlalu murah," katanya dalam sebuah diskusi di Warung Daun, Jakarta, Senin (2/10).
-
Apa yang dilakukan driver online tersebut? Sosoknya tak segan mengurus berkas sang penumpang hingga mendapat tindakan dari dokter.
-
Mengapa DPR RI minta perusahaan taksi online buat tombol darurat? Tujuannya, melindungi keselamatan penumpang maupun pengemudi taksi online.'Saya harap ada sistem semacam ‘tombol darurat’ di aplikasi guna melindungi customer maupun driver, dari hal-hal berbahaya seperti ini,' kata Sahroni, Senin (1/4).
-
Bagaimana driver online tersebut membantu penumpangnya? 'Diantarlah sampai ke RS, dibantu urus sampai ke dalam, dibantu uruskan BPJS, sampai papa bisa masuk dan segera ditangani dokter,' lanjutnya, demikian dikutip dari keterangan unggahan.
-
Siapa yang menjadi driver taksi online? 'Kami jual aset, dan suami berusaha cari kerja lagi. Karena pandemi, akhirnya dia jadi driver taksi online,' ungkap Ira.
-
Mengapa driver online tersebut membantu penumpangnya? Tiba-tiba papa mengeluh dadanya nyeri hebat dan minta kembali ke rumah. Tapi pak Nurahman menawarkan dibawa ke RS karena melihat kondisi papa yang sangat kesakitan,' sambungnya, demikian dikutip dari keterangan unggahan.
-
Siapa yang minta perusahaan taksi online buat tombol darurat? 'Saya harap ada sistem semacam ‘tombol darurat’ di aplikasi guna melindungi customer maupun driver, dari hal-hal berbahaya seperti ini,' kata Sahroni, Senin (1/4).
Lanjutnya, usulan kedua yakni soal kuota atau batasan penerimaan driver oleh perusahaan. Di mana saat ini perusahaan aplikasi terus menerus menerima pendaftaran driver online. Padahal telah disebutkan dalam Permen 26 tahun 2017 untuk tidak lagi menerima pendaftaran.
"Hampir setiap hari badan usaha menerima sekitar 150 driver. Bayangkan selama 3 tahu driver online ini ada di Indonesia, sudah berapa jumlah yang terdaftar. Melihat fenomena ini kami meminta kepada pemerintah mengatur kuota supaya tidak terjadi kelebihan suplai and demainnya. Yang otomatis kami pelaku usaha yg akan jadi korbannya," jelas dia.
Selanjutnya, ADO mengusulkan pengaturan kebijakan aplikasi. Sebab banyak pengaturan kebijakan aplikasi yang merugikan driver transportasi online. Katanya, pihak perusahaan aplikasi memberikan banyak tawaran -tawaran insentif menggiurkan yang bisa diperoleh driver.
Namun, dibalik tawaran itu ada persyaratan yang memberatkan. Sehingga hal tersebut dianggap sebuah permainan dari perusahaan karena pada kenyataannya driver sulit untuk meraih insentif yang ditawarkan.
Untuk itu, ADO meminta kepada Kementerian Perhubungan untuk mengatur transportasi online agar regulasinya lebih jelas.
"Jadi itu sebenarnya sebuah permainan subsidi silang oleh perusahaan aplikasi bagaimana memberikan insentif," ujarnya.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Biaya ojol dan taksi online di Jawa Timur kini diatur keputusan gubernur. Begini dampaknya.
Baca SelengkapnyaRibuan driver ojek online demo mendesak adanya aturan jelas mengenai tarif bagi pengguna jasa agar aplikator bertindak sewenang-wenang.
Baca SelengkapnyaMenurut Menhub Budi, perlu ada ketentuan dalam UU mengenai perlindungan dan kesejahteraan para pengemudi ojol.
Baca SelengkapnyaOjol berencana menggelar unjuk rasa pada hari ini soal pemotongan tarif yang dianggap membebankan mitra driver.
Baca SelengkapnyaRibuan pengemudi ojol menyampaikan uneg-uneg mereka soal kebijakan yang diberlakukan oleh pihak aplikator.
Baca SelengkapnyaMenteri UMKM Maman menyatakan pemerintah ke depan tetap memberi alokasi khusus kepada para pengemudi ojek online atau ojol agar bisa menggunakan BBM subsidi
Baca SelengkapnyaRibuan driver ojek online di Kota Batam melakukan aksi mogok dan menggeruduk kantor perwakilan aplikator, Maxim, Grab, dan Gojek.
Baca SelengkapnyaDriver ojol mengeluhkan sistem mitra dengan aplikator yang dinilai banyak merugikan
Baca SelengkapnyaPembelian BBM subsidi untuk transportasi umum dapat ditentukan berdasarkan jenis pelat kendaraan, yakni pelat berwarna kuning.
Baca SelengkapnyaMaxim Indonesia mengimbau mitra pengemudi untuk menyampaikan aspirasi sesuai dengan aturan yang berlaku.
Baca SelengkapnyaDemi mendapatkan insentif, pengemudi bahkan harus tetap bekerja saat hari raya.
Baca SelengkapnyaKebijakan ini dirancang sebagai upaya untuk menurunkan harga tiket pesawat.
Baca Selengkapnya