Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umrah Datangi Kantor Menko Airlangga, Ada Apa?

Merdeka.com - Ketua Dewan Pembina Forum SATHU, Fuad Hasan Mansyur mendatangi kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Dalam pertemuan tersebut, Fuad meminta pemerintah memberikan kebijakan untuk para penyelenggara umrah dan haji yang selama 2 tahun terakhir terpuruk akibat pandemi Covid-19.

"Kami juga salah satu yang mengalami dampak luar biasa. Sampai saat ini selama 2 tahun tidak ada satupun jemaah yang bisa berangkat," ungkap Fuad usai bertemu dengan Airlangga di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (16/11).

Fuad mengatakan, sebelum pandemi Covid-19 terjadi, perusahaan jasa travel umroh dan haji telah banyak memberikan kontribusi kepada pemerintah. Untuk itu, kali ini dia mendatangi pemerintah untuk diberikan kebijakan meminta keberpihakan pemerintah kepada pelaku usaha.

"Jadi kami sebagai anak dan mitra pemerintah kami datang ke Pak Menko untuk memberikan masukan-masukan dan keluh kesah kami," kata dia.

Dalam pertemuan tersebut Fuad mengaku mendapatkan secercah harapan karena mendapatkan kabar Pemerintah Arab Saudi memberi sinyal penerimaan jemaah umrah dari Indonesia. Meski belum ada kepastian waktu pembukaan, namun hal tersebut bisa membuat para pelaku usaha memiliki semangat untuk keluar dari kondisi krisis.

"Alhamdulillah sudah diberikan secercah harapan, bukan hanya untuk penyelenggara tetapi juga masyarakat," kata dia.

"InsyaAllah dalam waktu dekat akan ada koordinasi dengan Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan dengan Pemerintah Saudi. Kami berkeyakinan insyaallah dalam waktu depan masyarakat umum tidak lama lagi kita bisa menuju baitullah," sambungnya.

Sinyal dari Arab Saudi

Sebagai informasi, Pemerintah Arab Saudi telah memberikan sinyal dibukanya kembali perjalanan haji dan umrah dari Indonesia. Hanya saja, otoritas setempat meminta Pemerintah Indonesia untuk memberikan vaksin booster bagi jemaah yang menerima vaksin Sinovac dan Sinopharm.

Sinyal tersebut direspon Pemerintah Indonesia dengan mengirimkan utusannya dalam waktu dekat. Sebab kebijakan penggunaan vaksin booster untuk selain tenaga kesehatan masih belum memungkinkan.

"Kita akan segera tindak lanjuti dan Pak Menko (Airlangga) sudah menjanjikan nanti akan ada tim dan sudah dikomunikasikan dengan Menkes dan Bu Menlu," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono.