Asosiasi: Regulasi pemerintah jadi biang masalah logistik nasional

Merdeka.com - Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menilai persoalan lamanya waktu tunggu dan bongkar muat atau dwelling time bukan menjadi persoalan utama dalam sektor logistik nasional. Sebab, persoalan utama yang terjadi dalam sektor logistik di Tanah Air adalah regulasi pemerintah.

Sekretaris Jenderal DPP ALFI M Akbar Djohan mengatakan ‎isu dwelling time hanya berkontribusi sekitar 10 persen terhadap logistik nasional. Persoalan krusial dalam logistik di Indonesia adalah regulasi yang dikerap bertentangan dengan upaya pemerintah memperbaiki persoalan logistik nasional.

"Isu dwelling time itu hanya 10 persen daripada masalah logistik nasional. Hanya kurang dari 10 persen kontribusinya terhadap logistik nasional. Yang menjadi masalah utama adalah regulasi itu sendiri sebagai output dari pemerintah sebagai regulator yang masih produktif mengeluarkan aturan yang kontraproduktif. Saling bertentangan," ujar dia dalam keterangan tertulis, Jakarta, Minggu (3/4).

Dia mencontohkan, peraturan pinalti 900 persen di hari kedua yang bertentangan dengan produk deregulasi yang dikeluarkan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian. Peraturan tersebut justru menghambat perbaikan di sektor logistik nasional.

"Di satu sisi Kemenko Perekonomian dengan giatnya mengeluarkan produk deregulasi untuk meng-cut semua regulasi yang menghambat logistik nasional," jelas dia.

Menurut dia, hal terpenting yang harus diselesaikan pemerintah adalah perbaikan kelancaran arus barang di dua arah (cargo balance). Sebab, jika hanya berkutat pada dwelling time itu dinilainya bukan sebagai solusi untuk sektor logistik.

"Karena dwelling time itu hanya berkecimpung di ekspor-impor dan menjadi kasus hanya di Tanjung Priok. Sedangkan kita punya lebih dari 10 pelabuhan utama. Ada Tanjung Perak, Tanjung Mas, Belawan, Makassar. Ini yang harus dioptimalkan, bukan hanya case di Tanjung Priok," jelas dia.

Selain itu, kata Akbar, sinergi antar satu kementerian dengan kementerian lain juga diperlukan. Karena, regulasi yang ada banyak melibatkan stakeholder yang terkait dengan logistik nasional.

"Jangan lagi berpikir untuk membuat peraturan, tapi mensinergikan dan mengharmonisasikan itu kuncinya. Itu quick win. Biayanya murah daripada bangun infrastruktur," pungkas dia.