Asosiasi ritel minta pemda tak intervensi harga kantong plastik
Merdeka.com - Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) meminta pemerintah daerah tak ikut campur dalam penentuan harga kantong plastik. Sebab, itu menjadi kewenangan dari peritel.
Wakil Ketua Umum Aprindo melihat sejumlah pemerintah daerah telah mematok harga kantong plastik terlalu mahal. Semisal, DKI Jakarta yang berencana mematok harga kantong plastik Rp 5 ribu per lembar.
Padahal, berdasarkan kesepakatan Aprindo dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, harga kantong plastik sebesar Rp 200 per lembar.
-
Mengapa pengusaha rela mengeluarkan biaya besar? 'Setiap kalori harus berjuang untuk hidupnya,' kata Jhonson.
-
Kenapa kerugian negara dibebankan ke PT Timah? 'Sehingga kewajiban ini melekat ada di PT Timah,' ujar Febri di Jakarta, Kamis, (30/5).
-
Kenapa perdagangan di Banten berkembang? Keberadaan Banten yang terhubung langsung ke Samudra Hindia melalui Selat Sunda membuatnya jadi pintu masuk jalur perdagangan yang strategis.
-
Apa saja yang mendorong pertumbuhan industri telekomunikasi di Indonesia? Program utama 'Peta Jalan Indonesia Digital 2022-2024' menjadi bukti nyata. Saat ini, Indonesia memiliki lebih dari 100 ribu menara BTS yang tersebar di seluruh negeri, yang memberikan akses internet ke lebih dari 94% kota di Indonesia.
-
Kenapa Pertamina menyalurkan Pertalite? Dengan menyediakan BBM subsidi Pertamina berharap dapat menjaga pemenuhan energi untuk masyarakat dan di saat yang sama menjaga perekonomian nasional' ungkap Fadjar.
-
Kenapa Pertamina menebar paket sembako? Kegiatan ini digelar untuk memberikan kebermanfaatan dan berkah di Bulan Suci Ramadan bagi masyarakar sekitar dalam semangat energi kebersamaan.
"Dengan Rp 200 ini saja belum selesai, pemerintah daerah sudah mengatakan Rp 5 ribu, Rp 7.500, Rp 10 ribu," ujarnya di Jakarta, Rabu (24/2).
Jika pemerintah daerah intervensi, Menurut Tutum, harga kantong plastik bisa berbeda-beda. Ini akan membingungkan peritel dan konsumen.
"Dengan adanya batasan harga bikin orang bingung. Selain itu, mekanisme kami kan dengan computerized. Kalau tiap kota beda-beda nanti jadi kacau," ungkapnya.
"Kalau kami diminta tanggung jawab, kami belum siap. Itu kalau kantong plastik berbayar ini dianggap pungutan. Jadi kami meminta janganlah kami dibebani dengan hal-hal yang demikian."
(mdk/yud)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pelaku usaha ritel menolak wacana kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek atau plain packaging produk tembakau.
Baca SelengkapnyaTutum menilai aturan ini akan menimbulkan kerancuan saat pembelian produk tembakau dan akan menimbulkan berbagai faktor lain.
Baca SelengkapnyaHari ini kondisi ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja, bahkan omzet pedagang turun dampak daya beli rakyat.
Baca SelengkapnyaLangkah untuk turun ke jalan menyuarakan aspirasi pun menjadi pertimbangan mengingat pihaknya telah berkirim surat kepada pemangku kepentingan.
Baca SelengkapnyaMenurut RK, dalam permasalahan itu pasti ada jalan keluarnya.
Baca SelengkapnyaMenurut Ridho, perlu mendalami lebih jauh apakah memang terjadi praktik jual rugi yang sengaja dilakukan oleh pedagang masakan Padang di Cirebon.
Baca SelengkapnyaPetani termbakau tegas menolak aturan-aturan yang berdampak pada mata pencariannya.
Baca SelengkapnyaAturan ini tengah digodok Kemenkes melalui Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan.
Baca SelengkapnyaDesakan kepada Kemenkes ini diambil setelah adanya kekhawatiran serius tentang dampak negatif aturan itu.
Baca SelengkapnyaAli menegaskan sebaiknya pemerintah menerima masukan dari para pelaku usaha yang terlibat langsung pada penjualan rokok atas rencanan aturan ini.
Baca SelengkapnyaSelama ini produk rokok telah memberikan kontribusi besar bagi pendapatan pedagang kecil
Baca SelengkapnyaDraft aturan tersebut dinilai bertujuan menyeragamkan kemasan produk tembakau dan rokok elektronik, serta melarang pencantuman logo ataupun merek produk.
Baca Selengkapnya