Asosiasi tolak rencana Menteri Susi larang ekspor rumput laut
Merdeka.com - Asosiasi Rumput Laut Indonesia (ARLI) mengecam rencana Kementerian Kelautan dan Perikanan melarang ekspor vegetasi laut tersebut.
"Kami menolak rencana Menteri Susi dalam program hilirisasi yang melarang ekspor rumput laut secara bertahap dengan alasan supaya industri berkembang," kata Ketua Umum ARLI Safari Aziz saat ditemui di Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Jakarta, Rabu (17/2).
Ketimbang melarang, menurut Safari, pemerintah sebaiknya mengatur tata kelola produksi rumput laut. Dia menilai, selama ini, pemerintah hanya fokus pada kebijakan hilirisasi dalam bentuk pengenaan bea keluar dan larangan ekspor bertahap.
-
Apa yang ingin KKP dorong di sektor perikanan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong penerapan zero waste pada perikanan. Semua bagian pada ikan dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomis, seperti aneka ragam makanan hingga produk farmasi.
-
Kenapa KKP mendorong konsumsi ikan yang berkelanjutan? Fakta yang menggembirakan harus didukung ketersediaan ikan yang bermutu secara kontinyu dan mudah diakses oleh masyarakat. Mengingat kecukupan kebutuhan ikan berbanding lurus dengan ketersediaan sumber daya perikanan,' ujar Budi.
-
Mengapa penting konsumsi ikan laut? Ikan laut merupakan bahan pangan yang kaya akan yodium. Zat ini diperlukan oleh tubuh untuk dapat membentuk hormon tiroksin.
-
Siapa Menteri Kelautan dan Perikanan di kabinet Prabowo - Gibran? Presiden Prabowo Subianto menunjuk kembali Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KP).
-
Gimana cara Mentan mengurangi impor? 'Apresiasi juga kepada Pak Amran yang dengan semangat untuk mengurangi impor hasil-hasil pertanian seperti beras, gula, jagung, dan seterusnya. Saya percaya kalau seluruh potensi bangsa ini didorong untuk memenuhi kebutuhan itu, pasti impor kita dapat dikurangi dan kita kembali bergantung pada hasil dalam negeri,' katanya.
-
Mengapa pengelolaan sumber daya air di pulau-pulau terluar sangat diperlukan? Menteri Basuki mengatakan bahwa pengelolaan sumber daya air terintegrasi di pulau-pulau terkecil dan terluar sangat diperlukan untuk menghadapi perubahan iklim dan kenaikan muka air laut.
Sebaliknya, minim dukungan untuk pengembangan pasar luar negeri.
"Pemerintah ambil langkah yang strategis agar pengembangan komoditas rumput laut bisa optimal baik dari sisi industri pengolahannya hingga perdagangannya agar bisa optimal baik dari sisi pengolahan hingga ke perdagangannya," tuturnya.
Tahun lalu, produksi rumput laut mencapai 10.335.000 ton basah atau 1.033.500 ton kering.
Serapan industri dalam negeri dinilai masih sangat rendah. Hanya 87.429 ton kering.
(mdk/yud)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Muzani mengingatkan, jangan sampai kebijakan yang diambil pemerintah soal ekspor pasir laut malah membawa banyak kerugian untuk masyarakat.
Baca SelengkapnyaRieke Diah Pitaloka ikut kritik kebijakan pemerintah soal ekspor pasir laut melalui Instagram.
Baca SelengkapnyaMereka memprotes kebijakan Presiden Jokowi yang kembali membuka keran ekspor pasir laut setelah 20 tahun dilarang.
Baca SelengkapnyaKebijakan ekspor pasir laut berdampak kecil terhadap penerimaan negara. Sebaliknya, kebijakan ini justru lebih banyak menguntungkan para pengusaha.
Baca SelengkapnyaHarga rumput laut belakangan anjlok sehingga dikeluhkan para petani di Kampung Sembilangan, Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi.
Baca SelengkapnyaKegiatan ekspor pasir laut harus melalui proses ketat.
Baca SelengkapnyaMenKopUKM meyakinkan, kemampuan olahan rumput laut dalam menyubstitusi tepung terigu impor memiliki pasokan bahan baku yang cukup.
Baca SelengkapnyaKementerian Kelautan dan Perikanan membuka kemungkinan pemanfaatan hasil sedimentasi di laut untuk diekspor.
Baca SelengkapnyaPetani termbakau tegas menolak aturan-aturan yang berdampak pada mata pencariannya.
Baca SelengkapnyaPenenggelaman melalui teknik pengeboman ini dipopulerkan oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.
Baca Selengkapnya