Atasi bank bangkrut, LPS boleh pinjam dana ke pemerintah

Merdeka.com - Dalam Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) yang kini sudah diubah judul menjadi RUU Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK), mekanisme penyelamatan bank kolaps saat krisis tidak lagi menggunakan bailout.

Artinya pemerintah tidak langsung menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk melakukan bailout. Usaha penyelamatan bank kolaps akan melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Apabila dana LPS tidak cukup untuk menyuntik bank yang kolaps, maka LPS diperkenankan untuk mengajukan pinjaman kepada pemerintah.

"Pemerintah tidak akan berikan langsung kepada perbankan, tapi kepada LPS dalam bentuk pinjaman," kata Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro di Komisi XI DPR RI, Senin (7/3).

Apabila LPS mengajukan pinjaman kepada pemerintah untuk menyelamatkan bank yang bangkrut, pemerintah akan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) di luar rencana dalam APBN. SBN akan dibeli oleh Bank Indonesia (BI) dan uangnya akan dipinjamkan kepada LPS untuk menyelamatkan bank kolaps.

"Uangnya nanti dari BI yang telah membeli SBN yang diterbitkan pemerintah," kata Bambang.

Bambang menegaskan, karena dana tersebut sifatnya hanya pinjaman, maka ada kewajiban LPS untuk mengembalikan kepada pemerintah. Bambang berkaca pada sejarah bailout yang pernah terjadi di Indonesia, dana bailout tidak kembali.

"Kalau bailout, penerima manfaat tidak perlu mengembalikan uangnya. Karena tujuannya diselamatkan. Nah kita tak berikan ke bank langsung tapi ke LPS, dengan konsekuensi LPS harus mengembalikan uang tersebut," pungkas dia.