Follow
Atasi kemacetan, Menko Rizal dukung proyek tol Pasteur-Cileunyi
Merdeka.com - Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menemui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli untuk meminta bantuan dalam pembebasan lahan proyek tol Pasteur-Cileunyi. Proyek sepanjang 20 kilometer (km) terkendala lahan milik 18 kementerian dan lembaga.
Kendati demikian, Menko Rizal mengatakan proyek tersebut bisa dilanjutkan, lantaran dalam undang-undang kementerian dan lembaga harus menyerahkan lahannya untuk kepentingan publik.
"Ada aturan UU bahwa tanah negara kalau tidak bisa dipakai diserahkan untuk penggunaan publik tanpa perlu diganti," ujar Rizal di kantornya, Jakarta, Selasa (24/11).
-
Siapa yang berhak atas legalisasi aset? Legalisasi aset merupakan hak bagi seluruh warga negara Indonesia.
-
Siapa saja yang wajib patuhi hukum? Menurut Aristoteles hukum tidak hanya memiliki arti kumpulan aturan yang bisa mengikat dan berlaku kepada masyarakat saja. Namun juga berlaku kepada hakim itu sendiri. Dengan kata lain, hukum tak diperuntukkan dan ditaati oleh masyarakat saja, namun juga wajib dipatuhi oleh para pejabat negara.
-
Apa yang Rusli rencanakan dengan sertifikat tanahnya? Ketika ditanya mengenai akan dimanfaatkan untuk apa sertipikat yang diterimanya, Rusli menceritakan rencananya memanfaatkan sertifikat sebagai penambahan modal melaut.
-
Apa itu Obligasi Pemerintah? Adapun obligasi pemerintah adalah surat utang yang diterbitkan pemerintah untuk mendapatkan pendanaan.
-
Bagaimana cara mengurus legalitas tanah? Namun sebaliknya, anda perlu mengurus sendiri surat-surat dan dokumen legalitas tanah. Hal tersebut mungkin memerlukan bantuan notaris dan tentunya akan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit.
-
Bagaimana Rusli mendapat sertifikat tanahnya? 'Prosesnya sebulanan yang lalu, cepat ini (prosesnya), sekarang sudah jadi,' ucapnya.
Menurut dia, proyek tersebut untuk mempercepat pembangunan Kota Bandung. Selain itu, jalan tol ini mengantisipasi kemacetan setiap akhir pekan.
"Jadi kalau weekend tambah jadi banyak sekali, akhirnya macet dimana-mana. Pak wali kota (Ridwan Kamil) ada ide untuk membangun transportasi sejenis namanya tablet seperti monorel," kata dia.
Di tempat yang sama, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil meminta seluruh warga dan turis asing yang berkunjung ke Bandung untuk menggunakan seluruh akses masuk ke kota tersebut. Dia menegaskan terdapat lima akses jalan tol untuk bisa masuk ke Bandung.
"Kenapa selalu memilih lewat Pasteur. Mau ditambah satu lagi di Gede Bage. Bagi turis-turis dan warga Jakarta pergunakan pintu tol lain untuk kepentingan kelancaran urusannya juga," kata Kang Emil sapaan akrabnya.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Raja Juli Antoni menilai Pulau Mendol, Pelalawan, Riau bisa segera dijadikan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)
Baca Selengkapnya
Namun pemerintah tak ingin perusahaan tol baik BUMN maupun swasta kesulitan secara finansial lewat sistem itu.
Baca Selengkapnya
Basuki menyebutkan bahwa untuk lahan tanah Tol Gilimanuk-Mengwi saat itu dibebaskan pemrakarsa dan sekarang dibebaskan oleh negara.
Baca Selengkapnya
Beberapa proyek yang masih dalam proses kajian, seperti tol Puncak dan tol dari Kulonprogo menuju Cilacap, termasuk dalam kebijakan penghentian ini.
Baca Selengkapnya
Penikmat simpul ekonomi baru itu adalah para pengusaha kecil dan menengah.
Baca Selengkapnya
syarat ini berlaku untuk semua jenis kendaraan mulai dari motor, mobil, bus, hingga truk
Baca Selengkapnya
Anies melakukan kampanye di sejumlah titik di Pekanbaru. Seperti di kawasan UMMK perajin batu bata jalan Budi Agung, Kelurahan Sail Tenayan.
Baca Selengkapnya
Pada Minggu (26/5) satu unit minibus berwarna merah terperosok di sekitar bahu jalan nasional Lembah Anai.
Baca Selengkapnya
Nusron menjelaskan, dari luas 2.806 hektare itu, ada sebagian lahan yang ditempati oleh penduduk.
Baca Selengkapnya
Menteri ATR/Kepala BPN memberikan pujian kepada masyarakat yang rela memberikan sebagian tanahnya demi pembangunan.
Baca Selengkapnya
Perpres No. 75 tahun 2024 yang disahkan pada 11 Juli 2024 telah menampung hak-hak warga terdampak pembangunan itu.
Baca Selengkapnya