Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Atasi kesenjangan ekonomi, Hipmi dukung pengesahan RUU Kewirausahaan

Atasi kesenjangan ekonomi, Hipmi dukung pengesahan RUU Kewirausahaan Kemiskinan kota meleset. ©2013 Merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mendorong percepatan pembahasan rancangan undang-undang kewirausahaan nasional (RUU Kewirausahaan). Percepatan RUU ini sebagai salah satu upaya mengatasi kesenjangan penguasaan aset atau kekayaan negara yang selama ini sebanyak 50,3 persen masih dikuasai oleh masyarakat kaya.

"Negara harus hadir untuk meningkatkan pemerataan ekonomi. Memperhatikan struktur ekonomi kita, ratio gini dan lain-lain, termasuk menekan gap antara pertumbuhan dengan pemerataan," ujar Ketua Umum BPP Hipmi Bahlil Lahadalia di Gedung DPR-MPR, Jakarta, Rabu (6/6).

Bahlil menjelaskan, ketimpangan penguasaan lahan menjadi masalah sosial serius bagi negara. Sebab itu, sedini mungkin kesenjangan tersebut mesti diperkecil atau diatasi sehingga memunculkan keseimbangan baru dalam perekonomian nasional.

Orang lain juga bertanya?

Bahlil mengatakan, perekonomian nasional terus mengalami pertumbuhan yang positif sebab ditunjang oleh potensi dan stabilitas yang kuat. Namun pertumbuhan tidak berlangsung dengan sehat, sebab pertumbuhan tersebut hanya dinikmati oleh sekelompok orang.

"Ekonomi terus tumbuh, namun dikuasai sekelompok orang dan hanya menguntungkan segelintir kalangan orang atau terjadi oligarki dan monopoli dalam perekonomian," jelas Bahlil.

Adapun urgensi percepatan pembahasan RUU Kewirausahaan, pertama untuk mendorong percepatan pertumbuhan wirausaha nasional terutama pertumbuhan wirausaha muda di Indonesia. Kedua dapat menaikkan kelas usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) menjadi pelaku usaha besar

"Kita mempercepat lahirnya wirausaha nasional, terutama wirausaha muda. Kedua dapat menaikkan kelas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi pelaku usaha besar serta meningkatkan nasionalisme wirausahawan sehingga dapat memperkuat kualitas perekonomian nasional," jelas Bahlil.

Bahlil menambahkan, pihaknya mengusulkan draft RUU ini sebanyak 55 pasal yang diawali dari 258 daftar isian masalah (DIM) dan sekitar 60 DIM baru dimasukan oleh HIPMI. Bahlil berharap RUU ini disahkan paling lambat akhir tahun ini sehingga dapat diimplementasikan secepatnya.

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Kembali Singgung Ruwetnya Perizinan Investasi di Indonesia
Jokowi Kembali Singgung Ruwetnya Perizinan Investasi di Indonesia

Jokowi menyebut bahwa saat ini pemerintah bukan hanya fokus pada marketingnya, tetapi penyelesaian di dalam negeri.

Baca Selengkapnya
Menko Airlangga: Reforma Agraria untuk Mengatasi Kemiskinan Ekstrem dan  Memperhatikan Hak-Hak Rakyat
Menko Airlangga: Reforma Agraria untuk Mengatasi Kemiskinan Ekstrem dan Memperhatikan Hak-Hak Rakyat

Reforma Agraria yang juga salah satu program strategis nasional, berkontribusi terhadap pemulihan ekonomi nasional

Baca Selengkapnya
Cak Imin: Salah Satu Kekacauan Hukum Pemain Bisnis Jadi Pembuat Aturan
Cak Imin: Salah Satu Kekacauan Hukum Pemain Bisnis Jadi Pembuat Aturan

Cak Imin menegaskan dalam kepemimpinannya nanti bersama Anies Baswedan, harus dilandasi pada objektifitas, kalkulatif dan memahami skala prioritas.

Baca Selengkapnya
Anggota DPR Sebut Banyak Petani dan Pelaku UMKM Tersandera Utang
Anggota DPR Sebut Banyak Petani dan Pelaku UMKM Tersandera Utang

Herman Khaeron menyebut penghapusan utang bagi pelaku UMKM, petani, dan nelayan mampu memperbaiki ekonomi masyarakat.

Baca Selengkapnya
Indonesia Punya Kekayaan Alam Melimpah Tapi Rakyatnya Masih Banyak yang Miskin, Apa Solusinya?
Indonesia Punya Kekayaan Alam Melimpah Tapi Rakyatnya Masih Banyak yang Miskin, Apa Solusinya?

Rektor Universitas Muhammadiyah Kupang, Zainur Wula mengatakan, kemandirian ekonomi salah satu tujuan fundamental yang harus dicapai

Baca Selengkapnya
Akar Masalah Kemiskinan di Indonesia: Sengaja Dibuat, Fee Proyek sampai Budaya Politik
Akar Masalah Kemiskinan di Indonesia: Sengaja Dibuat, Fee Proyek sampai Budaya Politik

Ahli Patologi Sosial dari Universitas Indonesia, Ester Jusuf, mengungkapkan, kemiskinan di beberapa wilayah terlihat sengaja dipertahankan.

Baca Selengkapnya
Pengusaha Usul Nama Kementerian Koperasi dan UKM Diganti, Begini Ceritanya
Pengusaha Usul Nama Kementerian Koperasi dan UKM Diganti, Begini Ceritanya

Dia menekankan agar Kementerian Koperasi dan UKM mampu memberikan respons yang tidak biasa-biasa saja.

Baca Selengkapnya
2.500 Desa Masuk Kawasan Hutan, Menteri ATR/BPN: Harus Selesai dalam GTRA Summit 2023
2.500 Desa Masuk Kawasan Hutan, Menteri ATR/BPN: Harus Selesai dalam GTRA Summit 2023

Permasalahan ini harus diselesaikan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Baca Selengkapnya
Jokowi Ungkap Banyak Investor Kabur dari RI: Percuma Marketing, Pembebasan Lahan Saja Gagal dan Izin Ruwet
Jokowi Ungkap Banyak Investor Kabur dari RI: Percuma Marketing, Pembebasan Lahan Saja Gagal dan Izin Ruwet

Menurut Jokowi, percuma memasarkan sesuatu kepada investor tetapi penyelesaian masalah dalam negeri belum selesai.

Baca Selengkapnya
Ungkap Ragam Konflik Agraria, Menteri Hadi Tjahjanto: Negara Harus Hadir Menyelesaikan
Ungkap Ragam Konflik Agraria, Menteri Hadi Tjahjanto: Negara Harus Hadir Menyelesaikan

Reforma agraria dinilai bisa menjawab semua ragam konflik tanah masyarakat.

Baca Selengkapnya
Hilirisasi Masih Banyak Kekurangan, Menteri Bahlil: Kayak Bayi Baru 5 Tahun, Jatuh Bangun Biasa
Hilirisasi Masih Banyak Kekurangan, Menteri Bahlil: Kayak Bayi Baru 5 Tahun, Jatuh Bangun Biasa

Program hilirisasi baru berkalan 5 tahun terakhir.

Baca Selengkapnya
Cak Imin: Petani Hanya Punya Lahan Setengah Hektare, Tapi Ada Orang yang Punya Tanah 500 Ribu Hektare
Cak Imin: Petani Hanya Punya Lahan Setengah Hektare, Tapi Ada Orang yang Punya Tanah 500 Ribu Hektare

Kata Ketum PKB ini, dengan kesadaran maka bahwa pembangunan nasional, kebijakan nasional harus berpijak kepada yang namanya Keadilan.

Baca Selengkapnya