Atasi masalah ketimpangan, ini 7 hal dibahas dalam IDF 2018

Merdeka.com - Pemerintah Jokowi-JK terus mengejar target menjadikan Indonesia kekuatan ekonomi baru dunia pada 2025 mendatang. Berbagai cara dilakukan, salah satunya dengan pemerataan pembangunan dan kemandirian daerah yang berkelanjutan di wilayah Tanah Air melalui sinergi pembangunan di seluruh sektor yang berkualitas, transparan, akuntabel, dan inovatif.

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengatakan, cara lain mencapai target tersebut adalah dengan menggelar Indonesia Development Forum (IDF) 2018.

"Setidaknya, ada tujuh sub tema besar yang diharapkan dapat memberikan masukan solusi dan inovasi pembangunan untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut," kata Menteri Bambang di Jakarta.

Ketujuh sub tema tersebut meliputi,

1. Pengembangan pusat pertumbuhan. Sebagai upaya untuk mengurangi ketimpangan antara KBI dan KTI, telah banyak pusat-pusat pertumbuhan yang telah dibangun khususnya di luar Jawa. Oleh karena itu, forum ini akan menjadi sangat penting untuk mencari upaya-upaya mengoptimalkan peran pusat-pusat pertumbuhan tersebut.

2. Upaya mengurangi kesenjangan daerah tertinggal dan perbatasan. Indonesia masih memiliki 122 kabupaten tertinggal yang sebagian besar tersebar di wilayah timur Indonesia. Dengan demikian dalam upaya mengentaskan daerah tertinggal tersebut dibutuhkan pendekatan yang baik dan inovatif yang disesuaikan dengan karakteristik budaya dan adat masyarakat lokal dalam rangka pemerataan pembangunan.

3. Perbaikan pelayanan dasar untuk mengurangi kesenjangan wilayah. Pemenuhan akses terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan, air minum, dan sanitasi, adalah layanan dasar yang sifatnya krusial bagi peningkatan kualitas kehidupan bangsa Indonesia dan berpengaruh langsung pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kualitas SDM yang baik tentu akan sangat berpengaruh terhadap pembangunan wilayah.

4. Memanfaatkan potensi ekonomi digital untuk mendorong pembangunan daerah. Peran TIK sangat krusial sebagai penghubung masyarakat, meningkatkan inovasi dan produktivitas, memperbaiki kualitas hidup, meningkatkan daya saing serta modernisasi ekonomi, dan menjembatani ketimpangan ekonomi dan sosial serta mampu mengurangi kemiskinan. Berbagai peluang tersebut menjadikan ekonomi digital sebagai salah satu cara dalam mengatasi kesenjangan wilayah yang terjadi di Indonesia.

5. Penguatan konektivitas Indonesia sebagai negara kepulauan. Dari sudut pandang ekonomi, jaringan transportasi yang terhubung dengan simpul-simpul produksi dan konsumsi akan membangkitkan pertumbuhan volume pergerakan yang disertai penurunan biaya pergerakannya, sehingga berdampak pada perbaikan ekonomi nasional. Untuk itu, penguatan konektivitas antar dan intra pulau perlu dilakukan dengan memperhatikan sebaran simpul-simpul pertumbuhan ekonomi yang spesifik disertai keterkaitan dengan daerah-daerah disekitarnya (termasuk daerah terluar, tertinggal dan terdepan) guna menciptakan pemerataan ekonomi antar wilayah.

6. Inovasi dalam tata kelola pemerintahan daerah. Dengan perbedaan karakteristik geografis, topografis, demografis, sosiologis wilayah di Indonesia, maka permasalahan pembangunan wilayah pun berbeda-beda. Oleh karena itu, peranan tata kelola dan inovasi pembangunan daerah yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah menjadi krusial dalam pembangunan wilayah.

7. Pengoptimalan sumber pendanaan pembangunan. Saat ini telah banyak skema pendanaan pembangunan, baik bersumber dari APBN maupun Non-APBN, seperti skema PINA dan KPBU. Namun, banyak hasil pembangunan daerah belum berdayaguna secara optimal karena pengalokasian pendanaan pembangunan dan pemanfaatan sumber lain yang belum optimal serta belum sepenuhnya menyasar untuk mengatasi kesenjangan antar wilayah. Oleh karena itu, forum ini sangat diperlukan untuk mengelaborasi bagaimana strategi yang tepat untuk mengelola dan memanfaatkan berbagai sumber pendanaan pembangunan tersebut.

Kegiatan IDF 2018 akan berlangsung pada 10-11 Juli 2018 di Jakarta. IDF 2018 akan mengusung tema 'Pathways to Tackle Regional Disparities Across the Archipelago.'

Melalui IDF 2018 ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan akan mendiskusikan berbagai tantangan pembangunan wilayah di masa depan, sekaligus menghasilkan pemikiran-pemikiran baru dalam mencari solusi inovatif atas persoalan ketimpangan wilayah yang sedang dihadapi Indonesia.

"Hasil IDF 2018 ini diharapkan akan dapat menjadi masukan bagi penyusunan RPJMN 2020-2024 ke depan," tutup Bambang.