Aturan baru Menteri Susi bikin Maluku kehilangan Rp 10 miliar
Merdeka.com - Gubernur Maluku, Said Assagaff mendukung rencana kebijakan baru Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti terkait pembebasan retribusi untuk kapal nelayan kecil. Selama ini, nelayan kecil tersebut harus membayar retribusi sebagai pendapatan daerah.
Said menyebut, selama ini retribusi kapal nelayan kecil yang diterima daerahnya mencapai Rp 10 miliar per bulan. Dia tidak mempermasalahkan jika potensi ini hilang karena aturan baru. Sebab dia sepakat bahwa nelayan kecil harus dibantu bukan diberatkan.
"Saya tidak khawatir APBD berkurang. Sekarang banyak kapal di bawah 10 GT bayar retribusi. Yang kecil kecil itu memang harus dihapus retribusi. Biasanya Rp 10 miliar per tahun dan kami enggak masalah itu hilang," ucap Said ketika ditemui di Kantor Susi, Jakarta, Kamis (13/11).
-
Mengapa Susi Pudjiastuti tidak menjadikan Pulau Susi sebagai pulau pribadi? Susi merasa itu bukan pulau pribadinya. Untuk itu, dia tidak mengkomersilkam pulau tersebut.
-
Apa yang dilakukan Polri di Maluku Utara? 'Polri melalui Ditpolairud Polda Maluku Utara (Malut) menghadirkan perpustakaan terapung untuk meningkatkan minat baca dan belajar kepada anak-anak di Desa Talaga, Kabupaten Halmahera Barat, Malut,' seperti dikutip dari keterangan unggahan video akun Instagram @divisihumaspolri.
-
Bagaimana cara mencapai keberlanjutan di Sumut? Untuk menciptakan kehidupan yang berkelanjutan, kita dapat memulainya dengan memilih gaya hidup yang sustainable setiap hari.
-
Apa yang diberikan Dinas Perikanan Kutai Timur kepada nelayan? 'Bantuan berupa mesin 13 PK sebanyak 11unit dan Has sebanyak 11unit untuk Kelompok Nelayan Teluk Dalam 2 di Kecamatan Teluk Pandan,' katanya, Senin (11/12).
-
Kenapa keberlanjutan di Sumut penting? Keberlanjutan memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan mencegah kerusakan pada ekosistem.
-
Bagaimana angin muson mempengaruhi perikanan di Sumut? Di sisi lain, perikanan juga mengalami dampak dari angin muson karena perubahan pola arus laut yang membawa hasil laut ke perairan yang berbeda.
Said mengklaim punya rencana serupa dengan Menteri Susi. Bahkan, kata dia, rencana ini sudah digagas sejak lama. Hanya saha rencana ini baru akan terealisasi di pemerintahan Susi di KKP.
"Kita dukung dan kita mendukung itu, kita ingin dari dulu tapi baru di Ibu Susi (bisa terwujud), saya senang sekali dan saya setuju," tegasnya.
Said juga mengaku senang dengan kebijakan Menteri Susi yang akan memberikan DAK (Dana Alokasi Khusus) kepada Pemda yang kehilangan retribusi selama ini. "Kan Ibu Susi akan berikan DAK. Pokoknya tidak masalah," tutupnya. (mdk/noe)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Terjadi kondisi yang menimbulkan persaingan antara daerah.
Baca SelengkapnyaMenurut Sri Mulyani, hal ini perlu diberitahukan agar masyarakat mengetahuinya.
Baca SelengkapnyaTerdapat tujuh poin yang disampaikan dalam surat edaran efisiensi anggaran dinas tersebut.
Baca SelengkapnyaKeputusan untuk menyuntik mati PLTU Cirebon-1 juga harus dipastikan tidak melanggar peraturan yang berlaku.
Baca SelengkapnyaBambang mengaku anggaran Badan Otorita Ibu Kota Nusantara tahun 2024 diblokir Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Baca SelengkapnyaTidak ada pemerintah provinsi di Papua yang mengalokasikan anggaran pendidikan lebih dari 10 persen.
Baca SelengkapnyaNamun ada 12 kewenangan khusus yang akan diberikan kepada Jakarta.
Baca SelengkapnyaTarif adjustment listrik merupakan ketentuan tarif listrik bagi pelanggan non subsidi yang dievaluasi setiap tiga bulan secara berkala.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani menjelaskan, Permendag 36 Tahun 2023 memang membuat dari sisi volume maupun dari sisi alur tertahan dan terjadi penumpukan di kedua pelabuhan.
Baca Selengkapnya