Aturan cukai rokok milik Kementerian Keuangan menuai kritik

Merdeka.com - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menerbitkan aturan terkait pengaturan tarif cukai hasil tembakau dalam PMK 146 tahun 2017. Penerbitan beleid ini mendapat kritik dari beberapa pihak dan juga pelaku usaha atau Industri Hasil Tembakau (IHT) karena dapat memunculkan persaingan usaha yang tidak sehat.

Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati mengatakan, kekhawatiran muncul karena pemerintah berencana menggolongkan industri berdasarkan kapasitas produksi (layer). Padahal langkah ini berpotensi menghilangkan industri yang memiliki modal kecil.

"PMK ini yang pertama 2019 ini kan akan penggabungan 2A dan 2B menjadi satu golongan, golongan 2A. Tentu 2A dan 2B dimaknai antara menengah dan kecil, kalau digabungkan dikhawatirkan yang kecil-kecil ini secara persaingan usaha kalah dengan menengah. Sehingga ini membuat industri kelompok kecil akan tersisih," ujar Enny di Tjikini Lima, Jakarta, Senin (13/8).

Selain memunculkan persaingan, roadmap atau peta jalan aturan ini juga menghilangkan keunikan rokok kretek. Sebab dalam aturan ini pemerintah menggabungkan antara Sigaret Putih Mesin (SPM) dan Sigaret Kretek Mesin (SKM).

"Kretek diberlakukan sama dengan rokok putih. Sehingga ini yang menimbulkan banyak pertanyaan kalau memang pemerintah ini menganggap kretek bisa berpotensi, menjadi produk ungulan ekspor, mestinya tidak disamakan dengan rokok putih, karena rokok putih ini berbeda memang. Kretek jelas menggunakan rasa dari cengkeh, kalau putih di sisi bahan berbeda dan pakai tembakau impor," jelas Enny.

Untuk itu, Enny mengusulkan beberapa alternatif kebijakan yang tepat agar IHT dalam negeri masih dapat bertahan dan berkontribusi bagi pembangunan ekonomi nasional. Pertama, pemerintah harus membuat konsep dasar dari persaingan usaha yang sehat secara mendalam agar tidak terjebak pada pendekatan modal saja.

"Karena jika menggunakan pendekatan modal, tidak ada bedanya dengan konsep pajak. Padahal dalam cukai yang menjadi objek adalah pengendalian produksi barang, bukan sekadar besar kecilnya modal perusahaan," jelas Enny.

Selanjutnya, Enny menyarankan, dalam menetapkan roadmap penyederhanaan struktur tarif dan strata cukai hingga 2021, pemerintah perlu mempertimbangan kesiapan pelaku IHT, khususnya golongan kecil dan menengah, agar dapat bertahan dan menciptakan persaingan usaha yang sehat.

"Perlu dibuat roadmap setingkat Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur penyederhanaan tarif CHT (Cukai Hasil Tembakau), melibatkan kementerian teknis terkait seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan dan Perdagangan agar kebijakan dapat memperhatikan aspek industri, pendapatan negara, dan ekonomi secara keseluruhan," jelasnya.