Follow
Aturan Direvisi, Permohonan PLTS Atap Bakal Lebih Singkat
Merdeka.com - Kementerian ESDM tengah merevisi Peraturan Menteri ESDM Nomor 49 tahun 2018 yang mengatur tentang penggunaan sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap.
Direktur Aneka Energi Baru dan Terbarukan Kementerian ESDM, Chrisnawan Anditya mengatakan, terdapat beberapa poin penting yang menjadi bagian dari revisi Permen ini, salah satunya ketentuan ekspor listrik.
"Jadi didorong ketentuan ekspor listrik ini lebih besar dari 65 persen. Saat ini masih 65 persen," ujar Chrisnawan dalam webinar Bali Menuju Energi Bersih, Rabu (9/6).
-
Bagaimana masa kerja PPS dapat diperpanjang? Namun, jika terjadi situasi seperti pemungutan dan perhitungan suara ulang, Pemilu susulan atau Pemilu lanjutan dan Pemilihan susulan atau Peemilihan lanjutan, maka masa kerja PPS diperpanjang sesuai kebutuhan.
-
Mengapa masa kerja PPS Pilkada 2024 bisa diperpanjang? Namun, jika terjadi situasi khusus seperti pemungutan dan penghitungan suara ulang, Pemilu susulan atau Pemilu lanjutan, dan Pemilihan susulan atau Pemilihan lanjutan, maka masa kerja PPS bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.
-
Kenapa Kementerian ATR ingin terus melanjutkan program PTSL? “Oleh sebab itu, PTSL terus kita lanjutkan dan percepat sampai dengan 2024 nanti, program PTSL yang bisa kita realisasikan 126 juta bidang yang terdaftar dan kemudian sertipikatnya diharapkan mendekati dari jumlah itu,“ ujarnya.
-
Kapan batas waktu pindah TPS diperpanjang? Meski 15 Januari 2024 menjadi batas akhir untuk mengurus kepindahan TPS, namun beberapa orang dengan kriteria tertentu masih diberi kesempatan hingga 7 Februari 2024.
-
Bagaimana cara memperpanjang STNK 5 tahunan di Samsat? Berikut adalah langkah-langkah dan syarat-syarat yang harus Anda penuhi untuk memperpanjang STNK mobil Anda melalui kantor Samsat: Syarat Perpanjang STNK 5 Tahunan: STNK asli dan fotokopiBPKB asli dan fotokopiKTP asli pemilik kendaraan sesuai dengan STNK dan BPKB, beserta fotokopiFormulir permohonan perpanjangan STNK yang telah diisi (diperoleh dari kantor Samsat)Surat Keterangan Buka Blokir, jika STNK dalam status terblokirSurat Kuasa, jika perpanjangan STNK diurus oleh orang lain dengan identitas berbeda dari STNK dan BPKB.
-
PLN tingkatkan kualitas layanan pelanggan? Dalam tiga tahun terakhir PLN terus menjalankan transformasi berbasis digital secara end to end mulai dari energi primer, pembangkitan, transmisi, distribusi, sistem keuangan, sistem pengadaan hingga pelayanan pelanggan.
Poin penting revisi lainnya mencakup perpanjangan peniadaan kelebihan akumulasi selisih tagihan, mewajibkan mekanisme pelayanan dengan menggunakan aplikasi hingga jangka waktu permohonan PLTS atap direncanakan akan lebih singkat.
"Perluasan juga tidak hanya pelanggan PLN saja tetapi pelanggan di wilayah usaha non PLN," ujarnya.
Namun demikian, Chrisnawan tidak menyebutkan kapan revisi Permen ini akan segera selesai. Adapun, wacana revisi Permen 49 tahun 2018 ini sudah mencuat sejak tahun 2019 lalu.
"Saat ini dari Kementerian ESDM sedang melakukan finalisasi terkait revisi Permen 49 tahun 2018 ini," kata Chrisnawan.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Penerbitan PMK 78/2024 mencabut tiga PMK yang sebelumnya mengatur tentang bea meterai, yakni PMK 133/2021, PMK 134/2021, dan PMK 151/2021.
Baca Selengkapnya
Nantinya, akan tercantum kategori khusus kendaraan yang bisa membeli Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite.
Baca Selengkapnya
Program ini akan memberikan dampak positif bagi negara dengan mengurangi konsumsi batu bara sebesar 2,98 juta ton per tahun.
Baca Selengkapnya
Proses pembahasan revisi Perpres 191 kembali dilakukan pada Juni 2024 mendatang.
Baca Selengkapnya
PPN DTP diberikan atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) maksimal Rp2 miliar yang merupakan bagian dari harga jual paling banyak Rp5 miliar.
Baca Selengkapnya
Kemudahan PT PLN dalam memberikan izin penggunaan PLTS Atap memberikan angin segar dalam transisi energi bersih untuk mendukung keberlanjutan lingkungan.
Baca Selengkapnya
Bahlil menyebut, saat ini pemerintah masih melakukan pembahasan revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014
Baca Selengkapnya
Pemerintah akan memperketat penjualan solar bersubsidi.
Baca Selengkapnya
Aturan baru mengenai tarif efektif PPh 21 ini berlaku mulai 1 Januari 2024.
Baca Selengkapnya
Pemerintah sedang menyusun aturan tentang masyarakat yang berhak mengakses BBM bersubsidi.
Baca Selengkapnya
Aturan baru nantinya akan memuat kategori kendaraan apa saja yang boleh menggunakan Pertalite dan Solar.
Baca Selengkapnya
Terdapat kriteria tambahan untuk wajib pajak yang mempunyai hunian dengan NJOP di bawah Rp2 miliar.
Baca Selengkapnya