Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Aturan Disahkan Jokowi, Pemerintah Suntik Modal LPEI Rp 2,5 Triliun

Aturan Disahkan Jokowi, Pemerintah Suntik Modal LPEI Rp 2,5 Triliun Pelabuhan. ©2013 Merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Penambahan modal ini dilakukan untuk mendukung program ekspor nasional melalui pembiayaan ekspor nasional termasuk penugasan khusus.

Penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2019.

"Nilai penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud sebesar Rp 2,5 triliun, yang terdiri atas Rp 1,5 triliun digunakan untuk meningkatkan kapasitas usaha dan Rp 1 triliun digunakan untuk melaksanakan penugasan Khusus Pemerintah kepada LPEI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi Pasal 2 ayat (2) PP ini.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 26 Juni 2019, oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly.

Sebelumnya, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank berupaya terus meningkatkan penyaluran pembiayaan ekspor. Tahun 2019, LPEI menargetkan penyaluran pembiayaan sebesar Rp111 triliun.

Direktur Eksekutif LPEI, Shintya Roesly mengatakan, target ini hanya tumbuh sebesar 2 persen, padahal realisasi pembiayaan 2018 tumbuh 7,8 persen menjadi Rp109,15 triliun. Meski demikian, penetapan target ini masih wajar seiring dengan langkah konsolidasi juga internalisasi mandat yang tengah dilakukan LPEI.

"Kita memang by design, kita sekarang sedang internalisasi mandat dan konsolidasi internal, memang tahun ini target Rp111 triliun. Sesuatu yang manageble saat yang sama kota mengatur bisnis," kata Shintya di Jakarta, Jumat (10/5).

Ke depan, LPEI ingin memfasilitasi aktifitas rantai suplai (supply chain). Menurutnya, ini merupakan hal baru sehingga LPEI akan mengubah strategi dan budaya agar fasilitas tersebut bisa berjalan lancar.

"Karena simply dari berpikir duit berpikir outstanding, cari margin, sekarang bagaimana kita berpikir meng-create economic dan sosial impact bagi masyarakat, di-create dari ekspor," imbuhnya. (mdk/idr)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Kasih Dana Fantastis untuk PT Wijaya Karya
Jokowi Kasih Dana Fantastis untuk PT Wijaya Karya

Penambahan pernyataan modal ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas usaha

Baca Selengkapnya
Tambah Anggaran Bansos Pupuk, Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Blokir Uang Belanja K/L hingga Rp50 Triliun
Tambah Anggaran Bansos Pupuk, Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Blokir Uang Belanja K/L hingga Rp50 Triliun

Penambahan anggaran ini diperlukan seiring meningkatnya jumlah petani calon penerima pupuk subsidi.

Baca Selengkapnya
Aturan Baru Sedang Disiapkan: Beli Rumah Rp2 Miliar Bebas Pajak Mulai Bulan Depan
Aturan Baru Sedang Disiapkan: Beli Rumah Rp2 Miliar Bebas Pajak Mulai Bulan Depan

Selain itu, pemerintah juga mendorong Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2024.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Minta Suntikan Modal buat Lembaga Pembiayaan Ekspor Rp10 Triliun
Sri Mulyani Minta Suntikan Modal buat Lembaga Pembiayaan Ekspor Rp10 Triliun

Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) sudah membaik.

Baca Selengkapnya
Alasan Pemerintah Soal Aturan Beli Rumah Bebas Pajak Diperpanjang
Alasan Pemerintah Soal Aturan Beli Rumah Bebas Pajak Diperpanjang

Kuota rumah subsidi skema FLPP di 2025 akan menyesuaikan dengan program presiden Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Ajukan Penyertaan Modal Negara untuk 4 BUMN Senilai Rp6,1 Triliun
Sri Mulyani Ajukan Penyertaan Modal Negara untuk 4 BUMN Senilai Rp6,1 Triliun

Untuk Badan Bank Tanah dimohonkan Rp1 triliun ini akan digunakan untuk pemenuhan modal bank tanah sesuai dengan amanat pasal 43 ayat 1 PP 64 tahun 2021.

Baca Selengkapnya
Perluasan Basis Pajak Berlanjut, Pemerintah Incar Pendapatan Pajak Rp2.490 Triliun di 2025
Perluasan Basis Pajak Berlanjut, Pemerintah Incar Pendapatan Pajak Rp2.490 Triliun di 2025

"Pendapatan negara pada tahun 2025 dirancang sebesar Rp2.996,9 triliun," Kata Presiden Joko Widodo.

Baca Selengkapnya
Tim Transisi Prabowo-Gibran Pastikan Tarif PPN Naik Jadi 12 Persen di 2025
Tim Transisi Prabowo-Gibran Pastikan Tarif PPN Naik Jadi 12 Persen di 2025

Dasco juga mengonfirmasikan jika setoran pajak tahun 2025 telah menghitung kenaikan PPN sebesar 12 persen.

Baca Selengkapnya
DPR Sahkan UU APBN 2025, Target Pendapatan dari Pajak Rp2.490 Triliun
DPR Sahkan UU APBN 2025, Target Pendapatan dari Pajak Rp2.490 Triliun

Pengesahan ini menjadi landasan Prabowo Subianto menjalankan pemerintahannya di tahun pertama.

Baca Selengkapnya
Debat Panas, Sri Mulyani Minta LPEI Dapat Tambahan PMN Rp10 Triliun, DPR Minta Dibubarkan
Debat Panas, Sri Mulyani Minta LPEI Dapat Tambahan PMN Rp10 Triliun, DPR Minta Dibubarkan

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mengusulkan jika LPEI ini segera dibubarkan. Menyusul, tidak adanya perbaikan kinerja.

Baca Selengkapnya
Data Kemenkeu: 22.449 Rumah Manfaatkan Program Insentif PPN DTP
Data Kemenkeu: 22.449 Rumah Manfaatkan Program Insentif PPN DTP

Kebijakan insentif PPN DTP untuk rumah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2024 yang merupakan perpanjangan dari kebijakan sebelumnya.

Baca Selengkapnya
Belanja Pemerintah Per Agustus 2024 Tembus Rp1.368 Triliun
Belanja Pemerintah Per Agustus 2024 Tembus Rp1.368 Triliun

Realisasi belanja ini dalam bentuk distribusi jaminan sosial, hingga bantuan sosial.

Baca Selengkapnya