Swasta keberatan aturan izin kelola pelabuhan, takut tak balik modal

Merdeka.com - Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) mengaku keberatan pada regulasi pemerintah terkait perjanjian konsesi pelabuhan. Sebab, di dalam aturan tersebut menyebut pengusaha berkewajiban menyerahkan seluruh aset ke negara pasca masa izin konsesi habis.

Menurut Ketua ABUPI, Aulia Febrial, banyak pengusaha keberatan lahan pelabuhan Terminal Khusus (Tersus) dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) yang akan dialihkan jadi pelabuhan umum harus diberikan ke negara. Sementara dari sisi pendapatan kapal yang masuk selama masa konsesi dikhawatirkan tak menutup modal.

"Masalahnya kan swasta masih berat di penyerahan aset. Memang sebenarnya domain negara yang harus siapkan lahan, tapi karena keterbatasan negara akhirnya BUP yang siapkan (lahan)," ujarnya di Jakarta, Senin (14/3).

Meski demikian, Aulia menilai kekhawatiran pengusaha, merupakan hal wajar, mengingat investasi membangun pelabuhan dan pengadaan tanah butuh modal besar. Hal ini berbeda dengan jalan tol atau infrastruktur lain di mana pengadaan tanah merupakan tanggung jawab pemerintah.

"Kita bantu pemerintah bangun infrastruktur, pakai duit sendiri. Bangun pelabuhan umum bank belum ada yang mau biayai karena bisnis ini masih baru. Nantinya hak konsesi 40-60 tahun harus dihitung sangat hati-hati. Kalau di tengah jalan ternyata rugi bagaimana," jelas dia.

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Ekonomi Kawasan dan Kemitraan Kementerian Perhubungan Agus Edy Susilo menambahkan, sesuai regulasi, jika Tersus dan TUKS swasta ingin dialihkan menjadi pelabuhan umum, maka pengusaha harus rela asetnya diserahkan ke negara.

Apabila pendapatannya di kemudian hari seret sehingga sehingga pengembalian modal lama, bahkan rugi, hal tersebut merupakan resiko bisnis yang harus ditanggung pengusaha.

"Kita kasih batas waktu sampai Juni niat BUP beralih. Makanya sebelum memutuskan hitung benar-benar pembayaran konsesi yang harus dibayar ke negara berapa, hitung market-nya. Sama-sama suka, jangan sampai konsesi 75 tahun di tahun ke-20 mandek," tutur Agus.

Sebelumnya, pendaftaran bagi perusahaan swasta yang ingin mengelola pelabuhan umum dibuka hingga Juni 2016 nanti. Ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015.

Regulasi tersebut merupakan pengganti dari Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 yang menutup peluang swasta untuk mengelola pelabuhan. Swasta hanya boleh mengelola terminal pelabuhan.

Yakni, terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri sehingga jumlah dan jenis kapal yang bersandar sangat terbatas.

Sementara pelabuhan dikelola negara dan perusahaan pelat merah.