Follow
Aturan OJK soal fintech diluncurkan bulan depan, ini bocoran isinya
Merdeka.com - Otoritas Jasa Keuangan (OKJ) menyebut bahwa peraturan terkait industri keuangan digital, termasuk perusahaan penyedia jasa keuangan berbsasis teknologi (Financial Technology/Fintech) akan segera selesai.
Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Nurhaida mengatakan, setelah peraturan tentang industri keuangan digital rampung, ditargetkan pada Agustus 2018 sudah bisa diluncurkan kemudian diterapkan.
"Terkait industri keuangan digital, itu sudah capai hampir final. kita berharap akhir bulan ini," kata Nurhaida, dalam sebuah diskusi fintech, di kawasan Kuningan, Jakarta, Selasa (7/8).
-
Apa yang dipastikan OJK mengenai sektor jasa keuangan? Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan kinerja sektor jasa keuangan sangat baik di tengah kondisi global yang penuh tantangan.
-
Bagaimana OJK ingin tingkatkan governansi di Sektor Jasa Keuangan? 'Penerapan manajemen risiko di Sektor Jasa Keuangan perlu bertransformasi dari compliance- driven menjadi terintegrasi pada proses bisnis sehingga dapat meningkatkan kinerja, mendorong inovasi, dan mendukung pencapaian tujuan organisasi sehingga tercipta ekosistem keuangan yang bersih dan sehat,' kata Sophia.
-
OJK sebut kondisi apa di sektor jasa keuangan? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 25 Oktober 2023 menilai sektor jasa keuangan nasional terjaga stabil didukung permodalan yang kuat, kondisi likuiditas yang memadai, dan profil risiko yang terjaga sehingga meningkatkan optimisme bahwa sektor jasa keuangan mampu memitigasi risiko meningkatnya ketidakpastian global baik dari higher for longer suku bunga global maupun peningkatan tensi geopolitik.
-
Kenapa OJK dorong penguatan governansi di sektor jasa keuangan? 'Tujuan dari kegiatan ini untuk menyosialisasikan dan mengedukasi pada civitas academica dan stakeholder mengenai upaya peningkatan governansi dan integritas di lingkungan OJK maupun sektor jasa keuangan. Penerapan tata kelola yang baik merupakan salah satu fondasi dalam pelaksanaan sebuah bisnis. Implementasi konsep three lines model dapat mendukung terciptanya tata kelola yang baik serta ekosistem keuangan yang sehat dan berintegritas,' kata Ketua Dewan Audit OJK Sophia Wattimena dalam paparannya pada Kuliah Umum di Politeknik Negeri Batam, Kepulauan Riau, Selasa (29/8).
-
Mengapa OJK menerbitkan SE OJK Nomor 19 tahun 2023? Agusman juga menjelaskan bahwa OJK juga telah menerbitkan SE OJK Nomor 19 tahun 2023 mengenai penyelenggaraan fintech lending yang antara lain mengatur mengenai manfaat ekonomi atau tingkat bunga yang ditunggu oleh masyarakat luas.
-
Kapan industri fintech akan menghadapi dampak dari ketiadaan aturan yang jelas? Ia mendesak percepatan pengesahan aturan turunan dan pembentukan lembaga PDP karena telah melewati batas waktunya. Menurutnya, industri fintech akan menghadapi dampak serius dari ketiadaan aturan yang jelas dan lembaga yang mengawasi pelaksanaan PDP.'Bisnis fintech sangat bergantung pada reputasi dan kepercayaan pengguna, oleh karena itu pemerintah perlu mempercepat proses finalisasi RPP PDP dan segera membentuk lembaga PDP . Lembaga PDP perlu menjadi badan independen dan berada langsung di bawah Presiden guna menjaga otoritas dan ketegasan dalam penegakan kepatuhan PDP,' ungkapnya.
Isi peraturan tersebut di antaranya mengharuskan industri keuangan digital melakukan transparansi dalam melakukan kegiatannya, sehingga masyarakat tidak dirugikan oleh industri keuangan digital termasuk fintech.
"Intinya mengatur tentang ke-usahaan fintech yang pada dasarnya berupa platform ya untuk kemudian mereka punya keharusan untuk mengatur, memastikan bahwa semua nasabah di lander dan brower mempunyai ketegasan informasi terhadap transparansi jadi lebih ke arah market conduct," paparnya.
Nurhaida menambahkan, lembaganya juga akan membuat sistem pengawasan berbasis teknologi informasi, untuk mengawasi kegiatan industri keuangan digital sehingga kegiatannya berjalan dengan benar.
"Terkait pengawasan perbankan akan ada pengawasan berbasis teknologi, itu nanti dikembangkan sistem informasi yang nanti pengawasannya itu berbasis teknologi nanti banyak data yang kita capture disitu, dan kita bikin analisis supaya data yang ada bisa digunkan dengan analisis yang ada pengawasan lebih baik dan sempurna," tandasnya.
Reporter: Pebrianto Eko Wicaksono
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Berikut catatan penting bagi pemerintah dari komunitas tekfin agar industri semakin berkembang.
Baca Selengkapnya
Untuk nilai transaksi aset kripto juga mengalami pertumbuhan dari Rp42,34 triliun per Juli 2024 menjadi Rp48 triliun pada Agustus 2024.
Baca Selengkapnya
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).
Baca Selengkapnya
Kendati sudah ada sinyal untuk spin-off, BTN Syariah belum berencana untuk langsung bergabung dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) melalui skema merger.
Baca Selengkapnya
OJK juga tengah menyusun cyber security guideline yang akan diterapkan di sektor IAKD, termasuk untuk aset kripto.
Baca Selengkapnya
Industri IAKD memiliki kontribusi penting pada pembangunan nasional.
Baca Selengkapnya
Dengan menggandeng banyak pihak di dunia keuangan digital, diharapkan bisa meningkatkan literasi keuangan digital masyarakat.
Baca Selengkapnya
Setidaknya ada 7 pilar untuk memajukan industri kripto di Tanah Air.
Baca Selengkapnya
OJK buka peluang aset kripto bisa jadi agunan untuk pinjaman ke bank.
Baca Selengkapnya
Ini sebagai upaya OJK memperkuat upaya pelindungan konsumen di sektor jasa keuangan.
Baca Selengkapnya
Peluncuran roadmap ini merupakan upaya OJK untuk mewujudkan industri fintech peer to peer (P2P) lending.
Baca Selengkapnya
Selain sosmed dan tagihan listrik, sistem innovative credit scoring (ICS) juga akan memasukkan unsur kepatuhan konsumen dalam membayar tagihan di e-commerce.
Baca Selengkapnya