Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Aturan pemerintah buat realisasi investasi sektor Mamin melambat

Aturan pemerintah buat realisasi investasi sektor Mamin melambat Razia makanan dan minuman di supermarket Malang. ©2015 merdeka.com/darmadi sasongko

Merdeka.com - Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI), Adhi Lukman menyentil kebijakan pemerintah Jokowi-JK yang membuat realisasi investasi di sektor makanan dan minuman (Mamin) melemah. Data BKPM menyebut, minat investasi terhadap industri makanan dan minuman per Januari 2016 mencapai Rp 180 triliun. Namun, realisasinya baru tercapai sebesar Rp 40 triliun.

"Misalnya regulasi sumber daya air. Itu kan baru selesai November. Kemudian ketidakpastian upah, oleh karena itu GAPMMI, Apindo dan Kadin bertekad untuk melakukan perubahan-perubahan regulasi ini," ujar Lukman saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (16/2).

Lukman menyebut, sudah banyak investor yang menyatakan keinginannya atau minat untuk investasi pasca adanya perubahan regulasi PP Pengupahan. "Kemudian sumber daya air sudah ada kepastian. Itu menjadi daya tarik," ucapnya.

Oleh karena itu, Lukman percaya realisasi investasi di sektor makanan dan minuman hanya tertunda dan butuh waktu agar bisa masuk.

"Kalau investasi di Mamin bisa direalisasikan itu bagus sekali, meningkat banyak. Kami harapkan di 2016 bisa direalisasi," tuturnya.

"Tahun 2014 itu kan Rp 53 triliun, 2015 itu Rp 40 triliunan. Nah 2016 kita harap bisa Rp 50-60 triliun," pungkasnya. (mdk/idr)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
VIDEO: Bahlil Lapor Jokowi & Prabowo Masalah Regulasi EBT
VIDEO: Bahlil Lapor Jokowi & Prabowo Masalah Regulasi EBT "Sampai Ayam Tumbuh Gigi, Susah ini!"

Padahal, Bahlil mengungkapkan Indonesia memiliki cadangan energi terbarukan terbesar.

Baca Selengkapnya
Beda Pendapat dengan Luhut, Menteri ESDM: Investasi Migas Mandek Bukan karena Regulasi
Beda Pendapat dengan Luhut, Menteri ESDM: Investasi Migas Mandek Bukan karena Regulasi

Terjadi kondisi yang menimbulkan persaingan antara daerah.

Baca Selengkapnya
Respons Bos Freeport Usai Disentil Bahlil karena Lamban Urus Izin Tambang
Respons Bos Freeport Usai Disentil Bahlil karena Lamban Urus Izin Tambang

Beberapa waktu lalu, Bahlil Lahadalia sempat menyentil proses pemenuhan syarat oleh Freeport Indonesia terkait perpanjangan IUPK.

Baca Selengkapnya
Cabut 2.051 IUP, Bahlil Bongkar Trik 'Nakal' Pengusaha Tambang
Cabut 2.051 IUP, Bahlil Bongkar Trik 'Nakal' Pengusaha Tambang

Menteri Bahlil cabut 2.051 Izin Usaha Tambang (IUP) dan bongkar trik nakal pengusaha tambang.

Baca Selengkapnya
Sekjen AMAN:Political Will Pemerintah Terhadap Hukum Adat Sangat Rendah
Sekjen AMAN:Political Will Pemerintah Terhadap Hukum Adat Sangat Rendah

MK telah memberikan koreksi terhadap Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Baca Selengkapnya
Luhut: Pemerintah Hanya Larang Ekspor Nikel Mentah
Luhut: Pemerintah Hanya Larang Ekspor Nikel Mentah

Hal ini dilakukan dalam rangka hilirisasi hasil bumi.

Baca Selengkapnya
Prabowo Minta Sri Mulyani Tahan Anggaran untuk Proyek Baru
Prabowo Minta Sri Mulyani Tahan Anggaran untuk Proyek Baru

Penyetopan anggaran ini juga berlaku untuk pembangunan bendungan baru.

Baca Selengkapnya
Tak Lagi Dilanjut, Nasib Investasi Mangkrak Senilai Rp100 Triliun Diputihkan
Tak Lagi Dilanjut, Nasib Investasi Mangkrak Senilai Rp100 Triliun Diputihkan

Di masa kepemimpinannya sebagai Menteri Investasi, Bahlil mengklaim telah melanjutkan investasi mangkrak senilai Rp600 triliun.

Baca Selengkapnya
Kementerian ESDM Ternyata Masih Cari Mekanisme yang Pas untuk Pembatasan Konsumsi BBM Subsidi
Kementerian ESDM Ternyata Masih Cari Mekanisme yang Pas untuk Pembatasan Konsumsi BBM Subsidi

Pendalaman mekanisme pembatasan tersebut dilakukan supaya pada saat proses penyaluran BBM bersubsidi benar-benar terdistribusi kepada masyarakat yang berhak.

Baca Selengkapnya
Investasi Migas di Indonesia Mandek 30 Tahun Terakhir
Investasi Migas di Indonesia Mandek 30 Tahun Terakhir

Luhut menerjunkan tim gugus tugas Kemenko Marves untuk mengidentifikasi masalah ketahanan energi.

Baca Selengkapnya
Mau Wujudkan Indonesia Emas 2045, Undang-Undang Harus Lebih Sederhana
Mau Wujudkan Indonesia Emas 2045, Undang-Undang Harus Lebih Sederhana

Di tengah ketidakpastian ini, kebijakan di Indonesia harus lebih cepat.

Baca Selengkapnya
Jokowi Keluhkan Perizinan Investasi Masih Berbelit-belit: Ini yang Harus Dibenahi
Jokowi Keluhkan Perizinan Investasi Masih Berbelit-belit: Ini yang Harus Dibenahi

Proses pengerjaan suatu proyek energi hijau baru bisa dimulai di tahun keenam.

Baca Selengkapnya