Aturan Perpajakan Sudah Selesai, LPI Akan Segera Beroperasi
Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut pengaturan pungutan pajak untuk investor Lembaga Pengelola Investasi (LPI) sudah selesai dirampungkan. Dengan demikian, dalam waktu dekat LPI sudah bisa beroprasional.
"Kemarin baru selesai perpajakannya. Jadi seluruh regulasi untuk UU Cipta Kerja mengenai pengelolaannya, format bentuk, plus perpajakan sudah selesai," kata dia dalam video converence di Jakarta, Jumat (5/2).
Dengan sudah diselesaikannya aturan tersebut, maka diharapkan pemerintah bisa tetap komitmen untuk investasi sebesar USD 5 miliar. Sedangkan terkait dengan imbreng saham dari beberapa saham BUMN juga selanjutnya bisa dilakukan.
-
Apa kebijakan Airlangga Hartarto terkait investasi? “Selama ini Pemerintah Indonesia telah mendorong reformasi struktural melalui UU Cipta Kerja, yang telah menciptakan iklim investasi yang kondusif sekaligus mendorong pemerataan pembangunan,“ tanggap Menko Airlangga.
-
Bagaimana cara Airlangga Hartarto mendorong investasi? “Pemerintah Indonesia terbuka atas kerja sama investasi dalam berbagai area ekonomi,“ ungkap Menko Airlangga.
-
Apa yang dilakukan pemerintah untuk meyakinkan investor? Presiden, lanjut Nurul, telah mengangkat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sebagai Plt Kepala Otorita IKN dan Wakil Menteri ATR Raja Juli Antoni sebagai Plt Wakil Kepala Otorita IKN. Menurutnya, hal itu bukti bahwa IKN tetap berlanjut.
-
Mengapa Airlangga Hartarto mendorong investasi asing? Pemerintah Indonesia juga tengah giat mendorong investasi asing untuk masuk ke Indonesia guna mencapai target investasi senilai Rp 1.400 triliun di tahun 2023.
-
Bagaimana Kemenko Perekonomian ingin meningkatkan kemudahan mobilitas investor? Dalam kerja sama ini, kedekatan geografis antara Kawasan Batam Bintan Karimun (BBK) dan Singapura menjadi motor penggerak kemudahan tersebut.
-
Apa tugas Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
"Kita ketahui pak presiden telah menunjuk dewas dan sudah melantik lima anggota dewas (dewan pengawas) dan tentunya tinggal pembentukan direktur dalam waktu singkat dan mulai melakukan bekerja dan mengejar dari pada komitmen baik master fund dan thematic fund," jelas dia.
Seperti diketahui, Pemerintah Jokowi masih menimbang nama-nama yang akan mengisi kursi direksi Lembaga Pengelola Investasi (LPI). Setidaknya dalam satu pekan ini nama-nama tersebut akan diumumkan ke publik.
"Jadi, saya harap pekan ini atau di pekan depan kita bisa mengumumkan siapa BODnya yang akan urus investasi di Indonesia. Kita percaya, mereka bisa mendapatkan yang terbaik untuk menjalankan organisasi ini," ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dam Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, pada Mandiri Investment Forum, Rabu (3/2).
Dia mengatakan, dengan adanya LPI ini maka ke depan Indonesia akan banyak mendapatkan peluang investasi. Masuknya investor ke Indonesia ini dibuat agar bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan membantu sendi sendi ekonomi bergerak.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) sudah membaik.
Baca SelengkapnyaSelain itu, pemerintah juga mendorong Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2024.
Baca SelengkapnyaIni syarat izin tambang Vale Indonesia diterbitkan Kementerian Investasi.
Baca SelengkapnyaPemerintah terus menggalakkan penambahan wilayah kerja minyak dan gas bumi atau WK migas baru.
Baca SelengkapnyaMemasuki tahun politik 2024, banyak investor yang mempertanyakan peluang berinvestasi di Indonesia.
Baca SelengkapnyaMenurut Jokowi, Prabowo selaku presiden terpilih menyetujui percepatan pembangunan IKN, termasuk anggarannya.
Baca SelengkapnyaPengenaan PPN impor atau pajak impor mobil listrik utuh, atau completely built up (CBU) 0 persen masih menunggu arahan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Baca SelengkapnyaPercepatan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah Indonesia diperlukan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi.
Baca SelengkapnyaDasco juga mengonfirmasikan jika setoran pajak tahun 2025 telah menghitung kenaikan PPN sebesar 12 persen.
Baca Selengkapnya