Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Aturan Perpajakan Sudah Selesai, LPI Akan Segera Beroperasi

Aturan Perpajakan Sudah Selesai, LPI Akan Segera Beroperasi Airlangga Hartarto. ©2020 Zaki/Humas Ekon

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut pengaturan pungutan pajak untuk investor Lembaga Pengelola Investasi (LPI) sudah selesai dirampungkan. Dengan demikian, dalam waktu dekat LPI sudah bisa beroprasional.

"Kemarin baru selesai perpajakannya. Jadi seluruh regulasi untuk UU Cipta Kerja mengenai pengelolaannya, format bentuk, plus perpajakan sudah selesai," kata dia dalam video converence di Jakarta, Jumat (5/2).

Dengan sudah diselesaikannya aturan tersebut, maka diharapkan pemerintah bisa tetap komitmen untuk investasi sebesar USD 5 miliar. Sedangkan terkait dengan imbreng saham dari beberapa saham BUMN juga selanjutnya bisa dilakukan.

"Kita ketahui pak presiden telah menunjuk dewas dan sudah melantik lima anggota dewas (dewan pengawas) dan tentunya tinggal pembentukan direktur dalam waktu singkat dan mulai melakukan bekerja dan mengejar dari pada komitmen baik master fund dan thematic fund," jelas dia.

Seperti diketahui, Pemerintah Jokowi masih menimbang nama-nama yang akan mengisi kursi direksi Lembaga Pengelola Investasi (LPI). Setidaknya dalam satu pekan ini nama-nama tersebut akan diumumkan ke publik.

"Jadi, saya harap pekan ini atau di pekan depan kita bisa mengumumkan siapa BODnya yang akan urus investasi di Indonesia. Kita percaya, mereka bisa mendapatkan yang terbaik untuk menjalankan organisasi ini," ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dam Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, pada Mandiri Investment Forum, Rabu (3/2).

Dia mengatakan, dengan adanya LPI ini maka ke depan Indonesia akan banyak mendapatkan peluang investasi. Masuknya investor ke Indonesia ini dibuat agar bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan membantu sendi sendi ekonomi bergerak.

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Sri Mulyani Minta Suntikan Modal buat Lembaga Pembiayaan Ekspor Rp10 Triliun
Sri Mulyani Minta Suntikan Modal buat Lembaga Pembiayaan Ekspor Rp10 Triliun

Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) sudah membaik.

Baca Selengkapnya
Aturan Baru Sedang Disiapkan: Beli Rumah Rp2 Miliar Bebas Pajak Mulai Bulan Depan
Aturan Baru Sedang Disiapkan: Beli Rumah Rp2 Miliar Bebas Pajak Mulai Bulan Depan

Selain itu, pemerintah juga mendorong Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2024.

Baca Selengkapnya
Penuhi Syarat Ini, Izin Tambang Vale Akhirnya Diterbitkan
Penuhi Syarat Ini, Izin Tambang Vale Akhirnya Diterbitkan

Ini syarat izin tambang Vale Indonesia diterbitkan Kementerian Investasi.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Janjikan Insentif Pajak untuk Investor Blok Migas Baru
Pemerintah Janjikan Insentif Pajak untuk Investor Blok Migas Baru

Pemerintah terus menggalakkan penambahan wilayah kerja minyak dan gas bumi atau WK migas baru.

Baca Selengkapnya
Kemenko Perekonomian: Pengusaha Tahan Investasi Sampai Ada Presiden Terpilih
Kemenko Perekonomian: Pengusaha Tahan Investasi Sampai Ada Presiden Terpilih

Memasuki tahun politik 2024, banyak investor yang mempertanyakan peluang berinvestasi di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Jokowi Minta Investor Tak Ragu Investasi di IKN: Prabowo Setuju Percepatan Pembangunan
Jokowi Minta Investor Tak Ragu Investasi di IKN: Prabowo Setuju Percepatan Pembangunan

Menurut Jokowi, Prabowo selaku presiden terpilih menyetujui percepatan pembangunan IKN, termasuk anggarannya.

Baca Selengkapnya
Pengenaan Bebas Pajak Impor Mobil Listrik Utuh Masih Tunggu Arahan Sri Mulyani
Pengenaan Bebas Pajak Impor Mobil Listrik Utuh Masih Tunggu Arahan Sri Mulyani

Pengenaan PPN impor atau pajak impor mobil listrik utuh, atau completely built up (CBU) 0 persen masih menunggu arahan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Pastikan Pembangunan Infrastruktur Tak akan Kendor Meski Ada Tahun Politik
Sri Mulyani Pastikan Pembangunan Infrastruktur Tak akan Kendor Meski Ada Tahun Politik

Percepatan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah Indonesia diperlukan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi.

Baca Selengkapnya
Tim Transisi Prabowo-Gibran Pastikan Tarif PPN Naik Jadi 12 Persen di 2025
Tim Transisi Prabowo-Gibran Pastikan Tarif PPN Naik Jadi 12 Persen di 2025

Dasco juga mengonfirmasikan jika setoran pajak tahun 2025 telah menghitung kenaikan PPN sebesar 12 persen.

Baca Selengkapnya