Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Aturan rokok kemasan polos di Australia pukul daya saing Indonesia

Aturan rokok kemasan polos di Australia pukul daya saing Indonesia Rokok tanpa merek. CNN©2015

Merdeka.com - Asosiasi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) mendukung penuh langkah pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan yang menggugat Australia ke World Trade Organization (WTO) tepat. Gugatan ini terkait aturan di Australia yang mewajibkan rokok kemasan polos tanpa merek dan logo.

Kepala Media Centre AMTI, Hananto Wibisono mengungkapkan pihaknya menentang dengan keras kebijakan kemasan polos yang telah diterapkan di Australia karena kebijakan ini akan mengurangi dan bahkan menghilangkan daya saing produk-produk rokok Indonesia, utamanya kretek.

"Untuk itu, AMTI sangat mendukung langkah tegas Pemerintah Indonesia yang telah mengadukan kebijakan ini kepada organisasi perdagangan dunia, WTO," ujar Hananto saat dihubungi merdeka.com, Minggu (28/6).

Orang lain juga bertanya?

Dalam sidang gugatan pemerintah terhadap Australia, menurut Hananto tidak ada hubungan antara penghilangan merek dagang dengan masalah kesehatan. "Untuk itu, penerapan kemasan polos produk rokok tidak relevan," ucapnya.

Hananto juga menilai, aturan rokok kemasan polos tidak akan mengurangi jumlah perokok itu sendiri. "Kebijakan kemasan polos dilakukan tanpa bukti ilmiah yang dapat membuktikan bahwa kebijakan tersebut dapat mengurangi jumlah perokok. Selain itu, kemasan polos juga mengesampingkan nilai hak intelektual properti (merek produk) para produsen rokok," tuturnya.

Bahkan, lanjut Hananto, kebijakan kemasan polos sebenarnya hanya akan semakin mendorong perkembangan industri rokok ilegal atau palsu, seperti yang telah terjadi di Australia dimana angka rokok ilegalnya meningkat. "Pada akhirnya, pertumbuhan industri ilegal akan merugikan semua pihak, yaitu, mematikan industri legal, merugikan negara dalam hal pendapatan cukai, serta merugikan konsumen yang membeli produk illegal atau palsu," tandasnya.

Sebelumnya, Indonesia menggugat Australia ke WTO atas kebijakan kemasan polos produk yang diberlakukan Australia. Tak hanya Indonesia, Honduras, Republik Dominika dan Kuba merupakan tiga negara anggota WTO yang turut menggugat Australia.

Direktur Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional (KPI) Kementerian Perdagangan (Kemendag) Bachrul Chairi mengatakan penggunaan kemasan polos produk rokok telah mencederai hak anggota WTO di bawah perjanjian Trade Related of Intellectual Property Rights (TRIPS).

"Kebijakan Australia menerapkan kemasan polos produk rokok mendapat perhatian sebagian besar anggota WTO karena isu ini bersifat sensitif dan mempunyai implikasi luas terhadap perdagangan dunia, terlebih dapat berpotensi menghambat ekspor rokok Indonesia yang akan berdampak kepada kehidupan petani tembakau dan industri rokok nasional," ujar Bachrul. (mdk/idr)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Benarkah Penyeragaman Kemasan Rokok Langgar HAKI? Begini Penjelasannya
Benarkah Penyeragaman Kemasan Rokok Langgar HAKI? Begini Penjelasannya

Merek dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, dan susunan warna untuk membedakan antara satu merek dengan merek lainnya.

Baca Selengkapnya
Apindo Tolak Kebijakan Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek: Picu Banjir Rokok Ilegal hingga PHK Massal
Apindo Tolak Kebijakan Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek: Picu Banjir Rokok Ilegal hingga PHK Massal

Penerapan aturan mengenai kemasan polos atau tanpa merek berpotensi untuk menurunkan industri rokok dalam negeri.

Baca Selengkapnya
Hati-Hati, Penerapan Kebijakan Rokok Kemasan Polos Berpotensi Timbulkan Sengketa di WTO
Hati-Hati, Penerapan Kebijakan Rokok Kemasan Polos Berpotensi Timbulkan Sengketa di WTO

Kebijakan kemasan polos ini juga dinilai dapat menciptakan kekhawatiran akan inkonsistensi dalam pandangan Indonesia.

Baca Selengkapnya
Ramai-Ramai Tolak PP Kesehatan & RPMK Tembakau dan Rokok Elektronik
Ramai-Ramai Tolak PP Kesehatan & RPMK Tembakau dan Rokok Elektronik

Menkes Budi Gunadi Sadikin tengah membuat Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang produk tembakau dan rokok elektronik.

Baca Selengkapnya
Daftar Negara Terapkan Rokok Kemasan Polos, Ada Israel dan Prancis
Daftar Negara Terapkan Rokok Kemasan Polos, Ada Israel dan Prancis

Draft aturan tersebut dinilai bertujuan menyeragamkan kemasan produk tembakau dan rokok elektronik, serta melarang pencantuman logo ataupun merek produk.

Baca Selengkapnya
Waspada Ancaman PHK di Balik Wacana Aturan Rokok Kemasan Polos di Indonesia
Waspada Ancaman PHK di Balik Wacana Aturan Rokok Kemasan Polos di Indonesia

Fabianus menyatakan bahwa PP 28/2024 maupun RPMK memiliki potensi besar untuk mempengaruhi keberlangsungan industri media luar griya.

Baca Selengkapnya
Aturan Rokok Kemasan Polos Disebut Ancam Mata Pencaharian 2,5 Juta Petani Tembakau, Benarkah?
Aturan Rokok Kemasan Polos Disebut Ancam Mata Pencaharian 2,5 Juta Petani Tembakau, Benarkah?

APTI menilai ketentuan tentang kemasan rokok polos tanpa merek dalam RPMK akan merugikan industri tembakau.

Baca Selengkapnya
Wacana Aturan Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek, Begini Sikap HKTI Beri Harapan pada Prabowo
Wacana Aturan Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek, Begini Sikap HKTI Beri Harapan pada Prabowo

Kebijakan ini dinilai tidak hanya berdampak pada industri hasil tembakau.

Baca Selengkapnya
Apindo Khawatir Wacana Aturan Rokok Kemasan Polos Bikin Konsumen Beralih ke Produk Lebih Murah
Apindo Khawatir Wacana Aturan Rokok Kemasan Polos Bikin Konsumen Beralih ke Produk Lebih Murah

Sutrisno Iwantono menilai bahwa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 maupun aturan turunannya, yakni RPMK berpotensi merugikan berbagai pihak.

Baca Selengkapnya
Petani Minta Pemerintah Kaji Ulang Aturan soal Tembakau, Ajak Industri Hulu Hingga Hilir
Petani Minta Pemerintah Kaji Ulang Aturan soal Tembakau, Ajak Industri Hulu Hingga Hilir

Sekjen DPN Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), Kusnasi Mudi menyayangkan PP 28/2024 disahkan dan ditandatangani oleh berbagai Kementerian yang tidak terl

Baca Selengkapnya
Aturan Produk Tembakau Dikhawatirkan Berdampak ke Maraknya Rokok Ilegal
Aturan Produk Tembakau Dikhawatirkan Berdampak ke Maraknya Rokok Ilegal

Petani tembakau meminta Kemenkes agar aturan produk tembakau di RPP Kesehatan untuk diatur terpisah.

Baca Selengkapnya
Asosiasi Vape Usul Aturan Rokok Elektronik Terpisah dari RPP Kesehatan, Kenapa?
Asosiasi Vape Usul Aturan Rokok Elektronik Terpisah dari RPP Kesehatan, Kenapa?

Industri hasil tembakau merupakan industri yang sangat luas, sehingga perlu diatur dengan lebih komprehensif.

Baca Selengkapnya