Aturan uang elektronik dikeluarkan untuk batasi biaya top up

Merdeka.com - Aturan Bank Indonesia (BI) tentang uang elektronik disebut sebagai bentuk batasan agar penerbit tidak mengenakan biaya berlebihan kepada pengguna. Implementasi Peraturan Anggota Dewan Gubernur No 19/10/PADG/2017 tanggal 20 September 2017, tentang Gerbang Pembayaran Nasional/National Payment Gateway (PADG GPN) diatur membantu mengurangi biaya transaksi yang dikenakan kepada masyarakat serta meningkatkan efisiensi.

"Sebelumnya range biaya sangat bervariasi. Ada yang Rp 1.000, Rp 1.500, Rp 2.500, bahkan sampai Rp 6.500. Biaya tersebut tentu akan membebani masyarakat dan tidak efisien. Dengan ketentuan PADG GPN, telah ditetapkan batas atas untuk keseragaman," ungkap Deputi Gubernur BI Sugeng di Jakarta, Kamis (15/3).

Selain itu, PADG GPN ini memungkinkan top up uang elektronik untuk masih bisa gratis apabila isi ulang maksimal Rp 200.000 melalui kanal penerbit kartu (top up on us). Sementara apabila nominal pengisian melebihi Rp 200.000, dikenakan biaya maksimal Rp 750. Sementara itu, pengisian ulang top up off us dapat dikenakan biaya maksimal sebesar Rp 1.500.

BI sendiri saat ini telah memasuki tahap finalisasi revisi Peraturan BI tentang uang elektronik yang akan menjadi payung besar aturan mengenai skema harga yang terinci dalam PADG GPN.

"Aturan top up uang elektronik dibuat dengan mempertimbangkan aspek yang telah kami sebutkan sebelumnya, yaitu efisiensi, perlindungan konsumen, dan persaingan usaha yang sehat."

Biaya top up ini nantinya akan digunakan untuk membangun sarana dan prasarana yang dapat meningkatkan kenyamanan konsumen dalam melakukan transaksi uang elektronik. "Selanjutnya, penerbit juga memiliki tanggung jawab untuk memperluas sarana dan prasarana top up, sehingga masyarakat semakin mudah melakukan top up di berbagai lokasi dan bermacam-macam kanal."

Sugeng menambahkan, kenyamanan masyarakat ini akan berdampak pada meningkatnya jumlah transaksi non-tunai yang sejalan dengan program Gerakan Nasional Nontunai (GNNT) milik pemerintah. "Dengan semakin mudahnya menemukan lokasi top up dan melakukan top up, diharapkan menimbulkan implikasi yang positif kepada masyarakat, yaitu semakin nyaman bertransaksi nontunai dan terus meningkatkan transaksi nontunai yang efisien dan aman serta sejalan dengan semangat GNNT," jelas Sugeng.

Pengamat perbankan Paul Sutaryono menyambut baik revisi aturan oleh BI. Menurutnya, setiap aturan harus memprioritaskan kepentingan dan perlindungan konsumen. BI katanya juga perlu mengedukasi masyarakat mengenai berbagai aturan baru di uang elektronik nanti, termasuk mengenai pentingnya pengenaan biaya top-up agar dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

"Edukasi dan sosialisasi harus dilakukan antara lain melalui koran, TV, media sosial, dan talk show," ujar Paul.