Audit 2015, Kemenhub klaim selamatkan uang negara Rp 1,12 triliun
Merdeka.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Triwulan IV tahun 2015 kepada Badan Pengawas Keuangan (BPK), di mana selama triwulan IV Kemenhub menemukan sebanyak 789 temuan. Sedangkan hasil pemeriksaan sepanjang 2015 mencapai 2.577 temuan.
Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Chris Kuntadi mengatakan Kemenhub telah menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi, baik dari Itjen maupun BPK dan mampu menyelamatkan kerugian negara sebesar Rp 1,12 triliun selama 2015.
"Dari temuan ini kan ada rekomendasinya. Ada yang mengembalikan uang, motong harga, dikenakan denda, dan sebagainya. Sampai saat ini kami sudah menarik kerugian negara Rp 1,12 triliun selama 2015 dan sudah masuk kas negara," imbuh di gedung BPK, Jakarta, Kamis (14/4).
-
Apa yang dilakukan oleh Pejabat Kemenhub? 'Kami menerima laporan kasus dugaan penistaan agama terlapornya saudara AK di laporan polisi tersebut,' kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (17/5).
-
Apa yang akan dievaluasi Kemenhub? Tujuannya, agar kejadian serupa tidak terjadi kembali. Nantinya, tim investigasi internal akan mengevaluasi kasus kekerasan di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta dan bagaimana kaitannya dengan pola pengasuhan.
-
Kenapa Kemenhub bentuk tim investigasi? Kementerian Perhubungan membentuk tim investigasi internal, usai penganiayaan yang dilakukan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta.
-
Apa fokus penelitian Kemenhub dan KNKT? Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) bersama dengan Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mengatakan bahwa masyarakat diimbau untuk tidak terlalu khawatir terkait masalah rangka enhanced Smart Architecture Frame (eSAF) sepeda motor Honda.'Diharapkan masyarakat tidak perlu khawatir karena saat ini sedang dalam proses perbaikan tentu untuk mengutamakan kendaraan bermotor yang berkeselamatan ke depannya. Hasil Penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti telah ditindaklanjuti,' kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Hendro Sugiatno.
-
Bagaimana Kemenhub meningkatkan kualitas transportasi darat? Dengan tujuan menjadikan jalur darat sebagai akses utama bagi masyarakat, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan layanan dan mengatasi berbagai tantangan, seperti kemacetan lalu lintas dan polusi. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan sistem transportasi yang lebih baik untuk masa depan.
-
Di mana Pejabat Kemenhub bertugas? Sementara itu Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah membebastugaskan sementara Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara (OBU) Wilayah X Merauke, Papua Selatan.
Chris menambahkan hasil temuan pada 2015 menurun dari 2014 yang mencapai 4.130 temuan. Hal ini disebabkan meluasnya peranan Inspektorat Jenderal Kemenhub yang tidak hanya bertindak sebagai auditor tapi juga sebagai pendampingan.
"Misalnya ada Surat Edaran Menteri Perhubungan no.50 tahun 2015 bahwa paket pengadaan yang nilainya di atas Rp 10 miliar harus di review oleh Itjen sebelum dilelangkan. 3 bulan kami sudah review dan motong harga dan ketika kita potong maka tawarannya akan lebih rendah lagi. Artinya ada efisiensi penghematan," kata Chris.
Selain temuan dari Itjen, Kemenhub juga mendapatkan hasil temuan dari BPK sebanyak 639 rekomendasi dengan nilai Rp 497 miliar pada 2015. Hingga saat ini, lanjut Chris, Kemenhub sudah menindaklanjuti sebanyak 520 temuan atau 81,38 persen dengan nilai Rp 360 miliar.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Angka ini hasil koreksi dari perkiraan kerugian sebelumnya, yakni Rp271 triliun.
Baca SelengkapnyaRupanya ini merupakan tindak lanjut dari pernyataan Menkeu Sri Mulyani adanya skandal emas di Bea Cukai.
Baca SelengkapnyaAdapun soal hitungan kerugian keuangan negara dari kasus korupsi komoditas timah sejauh ini masih dalam perhitungan
Baca SelengkapnyaKejagung terus mengusut kasus korupsi tata niaga timah wilayah IUP PT Timah Tbk di tahun 2015-2022.
Baca SelengkapnyaBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyampaikan hasil audit, dari Rp271 triliun menjadi Rp300,003 triliun.
Baca SelengkapnyaKementerian ATR/BPN menggandeng banyak pihak sebagai upaya pencegahan kejahatan pertanahan.
Baca SelengkapnyaSalah satunya dengan mendalami urgensi panggilan pemeriksaan terhadap para pendiri Sriwijaya Air, perihal tersangka Hendry Lie.
Baca SelengkapnyaKerugian negara akibat korupsi timah ditaksir mencapai Rp300 Triliun
Baca SelengkapnyaSejauh ini nilai kerugian negara akibat korupsi tersebut senilai Rp271 triliun.
Baca SelengkapnyaOpini WTP tersebut diberikan langsung oleh Pimpinan I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana
Baca SelengkapnyaMahfud menyampaikan, transaksi emas dalam kasus ini terjadi dalam periode 2017 sampai 2019
Baca SelengkapnyaModus penyelundupan seperti ketidaksesuaian dokumen, ekspor-impor ilegal hingga penyalahgunaan free trade zone di zona perdagangan bebas.
Baca Selengkapnya