Awal Mula Krisis Ekonomi 1998, Tak Diduga Hingga Pinjam Utang ke IMF

Merdeka.com - Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tanri Abeng menceritakan awal mula krisis ekonomi terjadi di Indonesia pada 1998. Awalnya krisis tersebut sama sekali tidak diprediksi sebab menteri keuangan Indonesia saat itu menjamin kondisi fundamental ekonomi makro dalam posisi baik.

Tanda krisis kemudian dengan sangat cepat melanda Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan menurunnya nilai mata uang Garuda terhadap Dolar Amerika Serikat dari posisi Rp2.400 per USD hingga mencapai puncak tertinggi sebesar Rp17.000 per USD pada pertengahan 1998.

"Krisis ekonomi dengan diawali depresiasi mata uang Thailand pada 1997. Kemudian Juli 1997 menteri keuangan kita mengatakan jangan khawatir dengan krisis, fundamental ekonomi kita kuat tapi apa yang terjadi bahwa pada Desember Rupiah kita sudah terdepresiasi dari Rp2.400 ke Rp4.800 bahkan separuh nilainya," ujarnya dalam Video Conference, Jakarta, Senin (18/5).

Perubahan ekonomi yang cukup cepat kemudian membuat Indonesia harus mempertahankan agar roda perekonomian bisa tetap berjalan. Salah satunya, dengan meminjam utang kepada Dana Monter Internasional atau International Monetary Fund (IMF).

"Pak Harto sebagai Presiden, bahwa ini kita sudah dalam keadaan krisis lalu mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mengatasi krisis itu. Yang dilakukan pada 10 Januari 1998 itu IMF jatah lalu menandatangani kesepakatan dengan Pak Harto. Waktu itu ada stanby loan USD 43 juta kalau tidak salah persisnya," kata Tanri.

Tidak hanya meminjam utang kepada IMF, Indonesia juga berbenah memperkokoh ekonomi dengan membentuk Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan yang diisi oleh 5 menteri dan penasehat Presiden. Tugas dewan tersebut salah satunya mencari solusi agar BUMN dapat berperan menekan potensi pembengkakan utang Indonesia.

"Pak Harto juga membentuk dewan krisis yang namanya dewan pemantapan ketahanan ekonomi dan keuangan. Diisi oleh 5 menteri ekonomi dan ditambah penasehat Presiden. Apa yang dikatakan Pak Harto saat itu, dia mengatakan jangan khawatir dengan utang kita punya banyak BUMN tapi beliau tidak menjelaskan apa korelasi antara utang dan BUMN," jelasnya.

Kementerian BUMN Dibentuk

Setelah melakukan sejumlah pertimbangan, pemerintah saat itu kemudian membentuk kementerian BUMN yang tugas utamanya mampu menarik sebanyak-banyaknya modal masuk ke Indonesia. Sebelum dibentuk menjadi kementerian, BUMN dikelola oleh 17 kementerian lalu sempat dialihkan kepada Kementerian Keuangan.

"Jadi ditarik dari 17 Kementerian kepada menteri keuangan tapi karena sesuai pembicaraan saya sesungguhnya harus dikelola tersendiri sebagai holding company sehingga tidak lagi berpola birokrasi sehingga apa yang terjadi adalah bulan maret setelah pengumuman kabinet pembangunan 7 dibentuklah Kementerian BUMN itu," jelas Tanri.

Tanri melanjutkan, keputusan yang dibuat saat itu kemudian menyelamatkan Indonesia dari kebangkrutan. Meskipun dari total 159 perusahaan BUMN tak semuanya langsung memberikan kontribusi besar. Bahkan 100 di antaranya terseok-seok tidak beroperasi akibat gempuran produksi yang terus menurun.

"Saya ditunjuk sebagai Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara. Begitu lah proses yang terjadi yang menurut Saya, keputusan Pak Harto melihat ini krisis harus ada langkah-langkah dengan diawali membentuk Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan," tandasnya.