Follow
Awal tahun, Kemensos temukan 1,7 juta orang tak berhak dapat KIS
Merdeka.com - Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional, TB. Rahmat, mengatakan pada 2016 ini pihaknya telah menyalurkan 86,4 juta Kartu Indonesia Sehat (KIS). Namun, dari jumlah tersebut, ditemukan ada sekitar 1.754.000 jiwa yang sudah tidak berhak lagi menerima.
Menurutnya, data tersebut didapat dari Kemensos. "Ada 1,7 juta yang tidak masuk lagi sebagai penerima iuran," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, Kamis (7/1).
Staf ahli Bidang Dampak Sosial Kementerian Sosial, Raden Harry Hikmat, menjelaskan jika berdasarkan hasil verifikasi dan validasi Kemensos sebanyak 1,7 juta jiwa yang tidak lagi berhak menerima bantuan iuran disebabkan meninggal, data ganda, dan sudah dikategorikan mampu.
-
Siapa yang mendapat manfaat JKN-KIS? Wanita yang sedang mengisahkan pengalamannya itu adalah Daeng Nurlia. Pada Rabu, 23 Mei 2018, ia berbagi penggalan hidupnya di Istana Negara, karena diundang langsung oleh Presiden Joko Widodo. Nurlia, yang berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan, hadir sebagai salah satu penerima manfaat Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
-
Siapa yang disosialisasikan jaminan sosialnya? Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyosialisasikan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada para pekerja migran Indonesia (PMI) di Makau.
-
Siapa yang dapat fasilitas BPJS? Yang menarik, fasilitas BPJS Ketenagakerjaan ini digunakan untuk membantu warga setempat yang bekerja di sektor non formal seperti pertanian dan pedagang.
-
Siapa yang terdampak kesenjangan? Dampaknya dapat dirasakan oleh individu dan kelompok yang kurang beruntung, seperti penurunan kualitas hidup, ketidakadilan, perasaan terpinggirkan, dan kesulitan untuk meraih kesempatan yang sama dengan kelompok yang lebih beruntung.
-
Siapa saja yang mendapat manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan? 'Keinginan pemerintah itu ingin semua masyarakat informal masuk ke BPJS Ketenagakerjaan, khususnya tulang punggung keluarga. Jadi ketika terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, keluarganya bisa bebas cemas, tidak ragu dan tidak khawatir karena sudah terjamin.'
-
Siapa saja yang berhak menerima KJP Plus? KJP Plus diberikan pada khusus warga DKI Jakarta dalam rangka memberikan akses wajib belajar 12 tahun kepada peserta didik usia sekolah 6 - 21 tahun yang berasal dari keluarga tidak mampu.
Rinciannya sebanyak 615.665 orang statusnya. Lalu, 159.648 orang status ganda. "Sementara yang mampu 979.096 orang sehingga yang bersangkutan harus disesuaikan statusnya dari PBI menjadi peserta mandiri," jelasnya.
Selanjutnya, Harry mengatakan pihaknya akan mencari pengganti peserta PBI yang layak menerima bantuan iuran. "Dari hasil verifikasi dan validasi kita mencari upaya siapa yang belum menjadi PBI," kata dia.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Bagi Warga Jakarta bisa cek status penerimaan bansos melalui link ini
Baca Selengkapnya
Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta menemukan, sebanyak 1.143.639 orang tak layak menerima bantuan sosial.
Baca Selengkapnya
Langkah ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka di tengah tekanan ekonomi yang terus meningkat.
Baca Selengkapnya
Langkah ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka di tengah tekanan ekonomi yang terus meningkat.
Baca Selengkapnya
Temuan tersebut merupakan hasil pemadanan yang dilakukan terhadap penerima KJMU tahap 2 tahun 2023.
Baca Selengkapnya
Penerima KJP adalah warga DKI yang memang benar-benar dari golongan tidak mampu
Baca Selengkapnya
BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan santunan kepada ahli waris petugas KPPS meninggal dunia, cacat, ataupun luka-luka.
Baca Selengkapnya
Penyaluran BLT Mitigasi Pangan tersebut tetap akan disalurkan sekaligus Rp600.000 seperti skema awal.
Baca Selengkapnya
Adapun proses verifikasi ini sebagai bagian dari langkah selektif Pemprov DKI Jakarta.
Baca Selengkapnya
Pemerintah akan menyalurkan bantuan sosial sebesar Rp750.000 pada bulan November 2024 melalui program PKH, BPNT, dan PIP.
Baca Selengkapnya
KPPS yang terdaftar kepesertaannya sehari sebelum pencoblosan Pemilu 2024 juga mendapatkan santunan
Baca Selengkapnya
Fraksi PDI Perjuangan telah banyak menerima pengaduan masyarakat terkait pengurangan bantuan sosial pendidikan
Baca Selengkapnya