Awasi bank berdampak sistemik, OJK janji kompak dengan BI
Merdeka.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berharap bisa meningkatkan koordinasi dengan Bank Indonesia (BI) dalam pelaksanaan fungsi pengawasan makroprudensial dan mikroprudensial. Khususnya dalam menghindari munculnya bank yang bisa berdampak sistemik terhadap perekonomian, seperti kasus Century beberapa tahun lalu.
"Ini menjadi fokus bersama untuk lembaga bersifat sistemik ini dan akan jadi banyak perhatian bersama," ujar Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D Hadad di Gedung BI, Jakarta, Selasa (31/12).
Di tempat yang sama, Deputi Gubernur Senior BI Halim Alamsyah mengatakan, pihaknya bersama OJK akan berkoordinasi untuk merumuskan pengawasan yang lebih mendalam terkait bank berdampak sistemik ini.
-
Siapa yang ingatkan OJK? Menanggapi hal ini, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin ingatkan OJK untuk tetap berhati-hati.
-
Bagaimana OJK sampaikan pesan antikorupsi? Untuk menarik minat dan antusiasme pengunjung, OJK mengemas kegiatan pada booth dengan permainan, publikasi berupa papan penghargaan dan informasi seputar program penguatan integritas OJK.
-
Kenapa OJK serius cegah korupsi? 'Kami sungguh sangat serius dalam upaya mencegah korupsi dan kami juga menerapkan SMAP yaitu sistem manajemen anti penyuapan yang berbasis ISO dan diharapkan semua Industri Jasa Keuangan secara mandatory juga bisa berpartisipasi supaya Industri Jasa Keuangan bisa tumbuh sehat dan berintegritas,' kata Sophia.
-
Apa yang dipastikan OJK mengenai sektor jasa keuangan? Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan kinerja sektor jasa keuangan sangat baik di tengah kondisi global yang penuh tantangan.
-
Siapa yang sampaikan pesan OJK? 'Kami sungguh sangat serius dalam upaya mencegah korupsi dan kami juga menerapkan SMAP yaitu sistem manajemen anti penyuapan yang berbasis ISO dan diharapkan semua Industri Jasa Keuangan secara mandatory juga bisa berpartisipasi supaya Industri Jasa Keuangan bisa tumbuh sehat dan berintegritas,' kata Sophia.
-
Apa yang OJK lakukan untuk cegah korupsi? Penegakan integritas dan budaya antikorupsi ini juga menjadi role model bagi industri jasa keuangan dalam penerapan tata kelola yang baik melalui dukungan terhadap segala upaya pencegahan korupsi.
"Ini risikonya jauh lebih besar. Pengawasannya akan lebih kompleks dan akan berbeda dengan yang pernah diawasi BI. Nanti keputusan untuk pengawasan bank sistemik diambil di Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK)," ungkap Halim.
Kendati demikian industri perbankan Indonesia saat ini dinilai masih sehat. Rasio kecukupan modal di perbankan di atas 80 persen dimana rasio pendanaan terhadap pembiayaan atau Loan to Deposit Ratio (LDR) mencapai 80 persen - 89 persen dan rasio kredit macet dinilai masih aman di bawah 1 persen.
Di sisi lain, pertemuan antara OJK dan BI hari ini untuk mempertajam pembagian wewenang antara kedua lembaga. Seperti diketahui, fungsi pengawasan bank sentral mulai 2014 beralih ke OJK.
Sedangkan sehari-hari dua institusi ini akan kerap bersinggungan, baik dalam ranah makro maupun mikroprudensial. Muliaman menilai, kunci supaya wewenang tak tumpang tindih, maka petinggi masing-masing wajib menjalin komunikasi.
"Ini membutuhkan komunikasi dan koordinasi dengan cepat dan efektif," ucapnya. (mdk/ard)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kondisi tersebut menunjukan rentannya keamanan data institusi publik yang dikelola negara.
Baca SelengkapnyaOJK menegaskan komitmennya dalam meningkatkan budaya antikorupsi demi menjaga integritas dan kredibilitas sebagai otoritas di sektor jasa keuangan.
Baca SelengkapnyaOJK memiliki 4 langkah untuk menghindari fraud atau kecurangan di internal lembaga.
Baca SelengkapnyaOJK perlu mengambil peran sebagai enabler dan menjadi salah satu pilar utama agar sektor jasa keuangan tetap stabil.
Baca SelengkapnyaKetua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menjelaskan sejumlah kebijakan yang diambil guna menjaga sistem keuangan nasional.
Baca Selengkapnyastrategi ini juga bertujuan untuk mendeteksi dan melakukan investigasi serta memperbaiki sistem.
Baca SelengkapnyaOJK meminta bank menganalisa transaksi nasabah yang terindikasi melakukan transaksi judi online.
Baca SelengkapnyaForum tersebut juga dihadiri oleh Kepala Biro Ekonomi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Syakyakirti.
Baca SelengkapnyaOJK berhasil menjaga stabilitas sektor jasa keuangan terjaga dan pasar keuangan menguat di tengah sentimen positif.
Baca SelengkapnyaOJK juga meminta perbankan menutup rekening yang berada dalam satu customer identification file (CIF) yang sama.
Baca SelengkapnyaPemblokiran rekening saja tidak cukup membantu pemberantasan judi online.
Baca SelengkapnyaOJK Terbitkan POJK No 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan BPRS.
Baca Selengkapnya