Babak baru pengembangan Masela, dari PHK hingga DPR sentil Jokowi

Merdeka.com - Polemik Blok Masela, Maluku hingga saat ini belum selesai. Bahkan, pemerintah pun terpecah belah dengan adanya dua opsi rencana pengembangan atau Plan of Development (POD) yaitu skema darat dan laut.

Perbedaan pendapat antara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli dan Menteri ESDM Sudirman Said bisa membuat industri migas Tanah Air bergejolak. Perpecahan dalam Kabinet Kerja pun membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) marah.

Menko Rizal mengatakan pemerintah telah memilih skema darat atau onshore dalam pengembangan blok gas terbesar di Indonesia. Alasannya, pemanfaatan ladang gas abadi Masela tidak sekadar sebagai penghasil devisa, tetapi juga harus menjadi motor percepatan pembangunan ekonomi Maluku dan Indonesia Timur.

"Inilah yang menjelaskan mengapa Presiden menginginkan pembangunan kilang Masela di darat. Beliau sangat memperhatikan manfaatnya dan 'multiplier effect'-nya yang jauh lebih besar daripada jika kilang dibangun di laut. Dengan pembangunan kilang di darat, akan lahir industri pupuk dan petrokimia. Kita bisa mengembangkan Kota Balikpapan baru di Selaru yang berjarak 90 kilometer dari Blok Masela," ujar dia.

Namun, pernyataan tersebut ditentang Menteri ESDM Sudirman Said. Sudirman menegaskan pemerintah sama sekali belum memutuskan rencana pengembangan Blok Masela.

Presiden Joko Widodo pun mengatakan keputusan rencana pengembangan Blok Masela akan diputuskan pada 2018. Atas dasar itulah, Sudirman Said menyindir adanya gangguan dari kolega dalam setiap penentuan kebijakannya. Hal ini, kata dia, menghambat pekerjaan yang ingin dikebut dalam ranka mencapai ketahanan energi nasional.

Gangguan yang dimaksud adalah pernyataan Menko Rizal yang seolah-olah menetapkan keputusan pemerintah soal pengembangan Blok Masela, Maluku menggunakan skema darat atau onshore.

"Coba, listrik dikomentari dihambat. Kemudian dana ketahanan energi dikomentari dihambat. Bangun infrastruktur dihambat. Freeport sudah mau dibereskan dihambat. Sekarang Blok Masela. Kok malah kolega yang menghambat," kata Sudirman.

Menurut dia, gangguan berasal dari kolega lebih berat ketimbang mafia. "Karena kalau yang ganggu itu mafia, yang ganggu betul-betul penjahat menghadapinya enak. Tapi kalau kolega, masak kami mau berbalas pantun," tegas dia.

Polemik ini membuat operator Blok Masela yakni Inpex dan Shell pusing. DPR pun ikut sentil Jokowi yang tak juga memutuskan rencana pengembangan blok dengan cadangan gas mencapai 10,5 triliun kaki kubik (TCF). Ini cerita baru dalam rencana pengembangan Blok Masela:

Ancam PHK

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengungkapkan operator Blok Masela, Maluku yakni Inpex Indonesia dan Shell Corporation bakal memangkas jumlah pekerjanya di Indonesia. Inpex sendiri telah melaporkan bakal melakukan pengurangan pegawai hingga 40 persen.

Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi mengatakan pengurangan pegawai tersebut lantaran pemerintah belum memutuskan rencana pengembangan atau Plan og Development (POD) blok gas terbesar di Indonesia tersebut. Dia mengaku khawatir keputusan tersebut akan mengakibatkan pemutusan hubungan kerja besar-besaran.

"SKK Migas dapat info dari Inpex bahwa karena sampai dengan Kamis, 10 Maret 2016 belum ada keputusan terhadap revisi POD Blok Masela yang sudah diajukan Inpex awal September tahun lalu, maka Inpex putuskan melakukan downsizing personnel sampai 40 persen dari total personel di Indonesia," ujar Amien di Jakarta, Rabu (16/3). 

Untuk Shell sendiri, kata dia, perusahaan asal Belanda ini telah meminta ahli migasnya di Belanda, Malaysia dan Indonesia yang bekerja di Blok Masela untuk mencari pekerjaan baru dalam proyek perusahaan lainnya. Amien menegaskan operator Blok Masela sangat berharap pemerintah memutuskan persetujuan revisi rencana pengembangan tersebut.

Akan tetapi, apabila keputusan diberikan saat ini dan skema yang diputuskan melalui laut atau offshore, maka jadwal putusan investasi final (Final Investment Decision/FID) proyek Blok Masela senilai USD 14 miliar akan mundur dua tahun dari rencana awal yakni pada 2020.

"Kalau skema darat atau onshore maka mundurnya akan lebih lama," tegas dia.

SKK Migas menyayangkan di situasi ekonomi yang tengah menggenjot investasi besar-besaran ini bakal mundur. Apalagi, pada 2019, Indonesia kembali menggelar pesta demokrasi yaitu pemilihan presiden yang akan membuat pengambilan keputusan revisi ini sulit dilakukan.

"Kami sayangkan rakyat Maluku akan tertunda menerima manfaat dari proyek ini minimal 2 tahun," pungkas dia.

DPR sentil Menko Rizal

Wakil Ketua Komisi VII DPR-RI Fadel Muhammad mendukung pembangunan kilang gas alam cair terapung di Blok Masela. Alasannya, kontraktor telah melakukan kajian skema pengembangan tersebut selama empat tahun.

"Kami mempertimbangkan penelitian yang dilakukan investor, kan mereka yang punya uang," ujar politikus Partai Golkar tersebut di Jakarta, Kamis (17/3).

Atas dasar itu, dia meminta Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli untuk berhenti memersoalkan opsi pembangunan kilang apung yang dinilai terlalu mahal dan tak banyak manfaat.

Menurut Fadel, berdasarkan penjelasan Menteri ESDM Sudirman Said, penilaian Rizal Ramli tersebut tak memiliki basis argumentasi kuat.

"Saudara Rizal Ramli meributkan hal yang tidak ada dasarnya. Menurut Sudirman Said saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VII, apa yang disampaikan Rizal Ramli tidak ada basis penelitian yang kuat."

Dia berharap polemik terjadi di internal pemerintah terkait pengembangan Blok Masela segera selesai. Menurutnya, Rizal Ramli tak perlu lagi memaksakan opsi tandangan berupa pembangunan kilang darat.

"Jangan ada konflik baru dan kilang onshore itu tidak menguntungkan buat bangsa kita," ucapnya.

"Terus saja tuh kiri kanan ngomong soal kilang darat dan kilang terapung, padahal Sudirman Said sudah terbuka mengatakan kepada kami kalau si Rizal Ramli ini tidak berdasarkan studi yang kuat."

DPR minta keputusan dipercepat

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Amien Sunaryadi mengatakan pihaknya menerima surat dari Inpex Corporation pada 11 Maret 2016. Dalam surat tersebut, Inpex berencana untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebesar 40 persen pegawainya yang bekerja di Blok Masela, Maluku.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) Fadel Muhamad mengatakan ancaman tersebut merupakan bukti bahwa pemerintah harus cepat mengambil sikap.

"Itu yang saya katakan tadi, menyayangkan sikap pemerintah yang seperti begini. Kami dari DPR mendesak agar mereka cepat. Belum lagi Chevron yang sekarang terkatung-katung, belum lagi kasus gas di Natuna. Itu segera saja diputuskan, dibikin list paling 8 item. beranikan diri mengambil itu," ujar Fadel di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (17/3).

Untuk itu, kata dia, pemerintah diminta untuk tegas mengambil sikap terkait skema yang akan dipilih untuk Blok Masela. Jika terus dibiarkan, Fadel khawatir hal ini akan membuat kepercayaan investor semakin surut.

"Ini kan keadaan sangat mendesak. terus takut sini takut sana. takut sama siapa? ya takut sama bayang-bayang sendiri," pungkas dia.

Inpex PHK karyawan

Hingga saat ini, pemerintah belum memutuskan skema pengembangan Blok Masela, Maluku. Hal ini membuat operator yakni Inpex Corporation dan Royal Dutch Shell bakal melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sebanyak 40 persen dari total pekerja di blok tersebut.

Inpex Corporation mengatakan tetap berkomitmen untuk melanjutkan investasi dan pengembangan di lapangan gas Abadi, Masela. Namun, perusahaan migas asal Jepang ini memberi sinyal untuk melakukan penyesuaian ketenagakerjaan.

"Inpex dan Shell akan selalu melakukan penyesuaian ketenagakerjaan sesuai dengan kebutuhan proyek," ujar Senior Communication Manager Inpex Corporation Usman Slamet di Jakarta, Kamis (17/3).

Usman menegaskan, Inpex dan Shell akan bergerak cepat untuk mengejar produksi gas di lapangan tersebut sesuai dengan rencana pengembangan yaitu 2018. Untuk itu, kata dia, apabila revisi pengembangan dapat diputuskan maka, operator langsung melakukan pekerjaan selanjutnya.

"Yaitu masuk ke tahap Front End Engineering Design (FEED)," kata dia.

Sebelumnya, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengungkapkan operator Blok Masela, Maluku yakni Inpex Indonesia dan Shell Corporation bakal memangkas jumlah pekerjanya di Indonesia. Inpex sendiri telah melaporkan bakal melakukan pengurangan pegawai hingga 40 persen.

Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi mengatakan pengurangan pegawai tersebut lantaran pemerintah belum memutuskan rencana pengembangan atau Plan og Development (POD) blok gas terbesar di Indonesia tersebut. Dia mengaku khawatir keputusan tersebut akan mengakibatkan pemutusan hubungan kerja besar-besaran.

"SKK Migas dapat info dari Inpex bahwa karena sampai dengan Kamis, 10 Maret 2016 belum ada keputusan terhadap revisi POD Blok Masela yang sudah diajukan Inpex awal September tahun lalu, maka Inpex putuskan melakukan downsizing personnel sampai 40 persen dari total personel di Indonesia," ujar Amien.

DPR sentil Jokowi

Wakil Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) Fadel Muhammad mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus menghargai keinginan Shell dan Inpex Corporation selaku investor untuk membangun kilang terapung di Blok Masela. Alasannya, Indonesia bakal kehilangan kepercayaan dari investor.

"Saya jelaskan singkat, sekarang saya mau bikin industri, saya punya uang, saya bikin penelitian tiga tahun, setelah itu saya bilang ingin bikin industri pengolahan rumput laut itu di laut, bisa aja, jangan saya bikin di darat saja lebih murah. tapi mereka minta di laut. Saya bisa saja bilang, orang saya mau bikin di darat kok, orang saya yang punya uang. saya tahu di mana multiplier effectnya. Ini harus dihargai keinginan investor, seperti ini belum pernah terjadi zaman Presiden Soeharto dan SBY," ujar Fadel saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (17/3).

Lebih lanjut, kata dia, pemerintah harus lebih cepat mengambil sikap. Sebab, banyak persoalan di sektor energi yang masih belum terselesaikan, seperti Freeport, Chevron serta soal pembangunan Smelter.

"Setelah kami teliti di komisi VII itu tidak perlu diperdebatkan, bikin saja di Gresik, karena di Papua belum siap. Yang penting nilai tambah di Indonesia. Jadi harus ada keberanian politik seperti ini. Kalau seperti ini saya kasihan negeri ini, kasihan Presiden," pungkas dia.