Babak belur Lion Air usai telantarkan ribuan penumpang

Merdeka.com - Lion Air telah menelantarkan ribuan penumpang sejak Rabu (18/2) lalu. Angkasa Pura II, sebagai otoritas bandara, menilai kasus keterlambatan penerbangan atau delay milik Lion Air ini menjadi yang terparah sepanjang sejarah penerbangan.

Pihak Lion Air menjelaskan penyebab keterlambatan penerbangan karena adanya tiga pesawat yang terkena Foreign Object Damage (satu di Semarang dan dua di Jakarta) pada hari Rabu (18/2).

"Ada tiga pesawat kami yang kena Foreign Object Damage pada Rabu pagi dan hal ini menyebabkan rentetan jadwal penerbangan Lion menjadi terganggu Terlebih lagi rusaknya tiga pesawat tersebut tepat pada saat musim puncak libur tahun baru imlek," ujar Head of Corporate Secretary Lion Group Captain Dwiyanto Ambarhidayat, Jumat (20/2).

Manajemen Lion Air berkilah disebut tidak bertanggung jawab. Mereka mengaku tidak berdiam diri dan terus berusaha agar masalah ini bisa cepat diselesaikan dan penumpang bisa terbang secepatnya.

Pendiri Lion Air, Rusdi Kirana menjelaskan keterlambatan yang kerap terjadi pada maskapainya sangatlah wajar. Sebab, maskapai ini memiliki tingkat frekuensi penerbangan yang tinggi.

"Kita punya penerbangan satu hari ada 700 kali, memang take off terlambat tidak bisa terhindar, pasti ada delay," ujarnya di Lion Air Tower, Jakarta, Sabtu (17/5).

Meski begitu diakuinya setiap keterlambatan sudah diperkirakan sebelumnya untuk alasan dan menjaga keselamatan penerbangan yang menjadi tujuan utama perusahaan.

Kejadian delay ini tentu bukan tanpa konsekuensi. Apa saja kerugian Lion Air usai telantarkan ribuan penumpangnya?

Berikut merdeka.com mencoba merangkumnya untuk pembaca.

Rugi miliaran Rupiah

Tak hanya penumpang, pihak Lion Air pun mengaku merugi atas penundaan jadwal penerbangan tersebut.Direktur umum Lion Air, Edward Sirait mengatakan soal kerugian pihak Lion Air telah merugi dalam jumlah yang cukup besar. Namun, meski demikian dia menyatakan pihaknya tidak akan mempermasalahkan hal itu."Enggak ada masalah, kalau kerugian puluhan M (miliar) itu yang harus kita tanggung. Itu risiko bisnis," kata Edward dalam jumpa pers di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, Jumat (20/2).

Terkena denda akibat buruknya pelayanan

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menegaskan, Kementerian Perhubungan tidak bisa memberikan sanksi tegas berupa pencabutan izin atau pembekuan rute jika terkait buruknya pelayanan terhadap penumpang. Hukuman dari Kemenhub untuk buruknya pelayanan maskapai hanya sebatas denda saja."Kita tidak bisa mengenakan sanksi kan sudah ada standar pelayanan yang harus diikuti, kalau itu melanggar kita temukan ya kita kenakan sanksi, kenakan denda dsb. Surat peringatan. Jadi kebanyakan lebih kepada denda kalau kayak pelayanan, hospitality," ucapnya.

Terancam tak dapat izin rute baru

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan akhirnya angkat suara setelah dikritik soal keterlambatan delapan penerbangan maskapai Lion Air. Meski tidak menjelaskan soal penyebab keterlambatan penerbangan, Jonan mengaku akan bersikap tegas pada Lion Air.Sebagai hukuman, Lion Air tidak bisa membuka rute penerbangan baru selama belum memberikan penjelasan kepada Kementerian Perhubungan."Tidak akan berikan izin rute baru Lion Air sampai Lion jelaskan prosedur," singkat Jonan di Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (20/2).

Minat calon penumpang turun

Kasus keterlambatan 'berjamaah' maskapai penerbangan Lion Air membuat pembelian tiketnya menurun. Banyak penumpang takut kasus serupa menimpa dirinya dan memilih beralih menggunakan pesawat lain.Direktur Operational Chresna Group Tour & Travel Hendri Harjo mengaku sudah tiga hari semenjak kasus delay tersebut banyak pelanggannya membeli tiket penerbangan lain. Namun demikian, pihaknya tetap membuka layanan tiket maskapai milik anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) Rusdi Kirana itu."Penjualan tiket Lion Air turun. Tapi kita tetap membuka layanan pembelian tiket untuk Lion Air," kata Hendri kepada merdeka.com, Jakarta, Minggu (22/2).

Memperburuk citra Lion Air sebagai maskapai raja delay

Anggota Komisi V DPR, Nizar Zahro meminta Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mencabut izin maskapai Lion Air. Hal itu akibat Lion Air kerap delay sehingga merugikan masyarakat. Bahkan, kali ini Lion Air delay sampai tiga hari sejak Rabu (18/2) lalu."Saya atas nama anggota Komisi V meminta Kemenhub untuk memberikan teguran ke Lion Air dan kalau memang sesuai Undang Undang dicabut saja izinnya karena Lion ini maskapai raja delay," kata Nizar Zahro dalam pesan singkat kepada wartawan, Jumat (20/2).Menurut politikus Gerindra ini, Komisi V akan meminta Kementerian Perhubungan melakukan audit terhadap maskapai Lion Air. Mereka tidak takut meskipun Lion Air dimiliki oleh anggota Dewan Pertimbangan Presiden Rusdi Kirana."Saya akan minta Kemenhub melakukan audit kepada semua aturan yang melanggar Undang Undang walaupun pemiliknya adalah anggota Wantimpres ( Rusdi Kirana)," terang dia.

Terancam gagal bayar utang pembelian pesawat

Imaji maskapai delay yang melekat pada Lion Air, menurut pengamat penerbangan Alvin Lie, menjadi lampu kuning yang musti disikapi serius oleh manajemen perusahaan. Pasalnya, hal tersebut akan menurunkan minat konsumen bepergian menggunakan Lion Air dan pada akhirnya akan mengganggu kinerja keuangan perusahaan.Apalagi, lanjutnya, Lion Air tengah melakukan rencana ekspansi besar ditandai dengan jor-joran membeli armada pesawat. "Jelas mengganggu rencana ambisius ini," tuturnya.Momok bagi ambisi Lion Air tak hanya itu, penurunan nilai tukar Rupiah saat ini juga merongrong maskapai milik anggota watimpres Rusdi Kirana ini. Lion Air diprediksi bakal semakin kesulitan melakukan pembayaran pembelian pesawat."Apalagi 90 persen penghasilan Lion Air berbentuk Rupiah. Sementara pembayaran menggunakan Dolar," ucapnya.