Badan Anggaran DPR Setuju Anggaran 4 Menko Sebesar Rp1,262 Triliun
Merdeka.com - Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui pagu indikatif anggaran empat menteri koordinator Pemerintahan Jokowi-JK di 2020. Dari total anggaran yang diusulkan empat menteri tersebut secara keseluruhan mencapai sebesar Rp 1,262 triliun.
Dalam rapat Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) Kementerian Koordinator (Kemenko) dalam APBN Tahun 2020, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Puan Maharani mengusulkan anggaran Kemenko PMK sebesar Rp 226 miliar.
Menko Puan mengatakan dari jumlah anggaran tersebut nantinya akan dibagi ke dalam dua program yakni melalui dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lain sebesar Rp 119 miliar dan program koordinasi pengembangan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan senilai Rp 106 miliar.
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
-
Apa saja yang diusulkan ke Kemenpan-RB? Anas menyebut proses pengumuman sempat tertunda karena beberapa kementerian dan lembaga belum menyampaikan formasi yang diperlukan.
-
Kenapa DPR setuju tambah anggaran Kemensos? Dukungan wakil rakyat tidak lepas dari berbagai upaya nyata pengentasan kemiskinan dan masalah sosial lainnya melalui program unggulan dan respon cepat.
-
Mengapa KKP mengajukan anggaran tambahan? Jika disetujui, anggaran KKP pada tahun depan mencapai Rp 7,62 triliun, meningkat dari anggaran sebelumnya sebesar Rp 6,9 triliun.
-
Bagaimana anggaran tambahan KKP akan digunakan? Rinciannya, Rp200 miliar untuk penambahan biaya operasional kapal pengawas selama 60 hari sehingga total hari layar menjadi 100 hari yang dikelola Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan (DJPSDKP).
-
Siapa yang ajukan tambahan anggaran Kemensos? Komisi VIII DPR menyetujui usulan tambahan anggaran tahun 2024 yang diajukan Kementerian Sosial.
"Seperti tahun-tahun sebelumnya di empat kemenko, kami yang paling sedikit dikeluarkan dari Banggar. Itu angkanya panjang sekali tapi nilainya dikit sekali," ungkap Puan di Ruang Sidang Rapat Baggar, Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (25/6).
Kemudian Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengusulkan pagu indikatif anggaran Kemenko Perekonomian pada 2020 sebesar Rp 409,35 miliar. Angka tersebut turun sebesar Rp 4,8 miliar dari pagu anggaran yang diajukan pada tahun 2019.
"Penurunan anggaran tidak berarti menurunkan kinerja Kemenko Perekonomian," kata Menko Darmin
Sementara Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM, Wiranto mengusulkan anggaran 2020 sebesar Rp 282,76 miliar. Angka ini naik tipis dibandingkan pagu anggaran 2019 yang sebesar Rp 281,47 miliar
Terakhir, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengusulkan anggaran untuk di lingkungan kementeriannya sebesar Rp 344,54 miliar. "Kebijakan anggaran Kemenko Maritim 2020 untuk kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian," ujar Luhut.
Adapun total anggaran yang diusulkan oleh keempat menko adalah Rp 1,262 triliun. Ketua Banggar DPR RI Kahar Muzakir pun menyetujui usulan anggaran masing-masing kemenko untuk tahun 2020.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dengan pagu anggaran ini Sri Mulyani membaginya menjadi kepada 5 pos penggunaan.
Baca SelengkapnyaUsai melakukan rapat, pimpinan rapat mendoakan agar Basuki atau biasa disapa pak Bas kembali menjabat sebagai menteri
Baca SelengkapnyaPermintaan tambahan anggaran dari anak buah Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini dinilai akan membebani anggaran pendapatan belanja negara (APBN).
Baca SelengkapnyaTambahan anggaran tersebut merupakan dampak kebijakan kenaikan gaji PNS 8 persen di tahun depan.
Baca SelengkapnyaAnggaran sebesar Rp2 triliun digunakan realisasi klaster non infrastruktur yaitu untuk perencanaan, koordinasi, penyiapan pemindahan, promosi, publikasi dll.
Baca SelengkapnyaTambahan anggaran itu akan dipakai untuk melakukan penguatan manajemen, fasilitas pendukung, membangun command center, hingga belanja pegawai.
Baca SelengkapnyaSaid sempat bercanda jika semua setuju rapat anggaran selesai, padahal para Menko belum memaparkan
Baca SelengkapnyaAnggota DPR menyuarakan setuju terkait RUU Kementerian Negara, RUU TNI dan RUU Polri.
Baca SelengkapnyaMenurut AHY, jumlah tersebut masih lebih kecil dibanding usulan tambahan anggaran dari Menko lain.
Baca SelengkapnyaSebelum menyepakati besaran APBD DKI Jakarta 2025, para pimpinan komisi menyampaikan rekomendasi dan usulan hasil dari konsultasi dengan tiap komisi.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, Menteri HAM Natalius Pigai meminta penambahan anggaran untuk kementeriannya.
Baca SelengkapnyaTambahan anggaran tersebut digunakan untuk mencapai target setoran dividen yang diminta pemerintah sebesar Rp90 triliun di 2025.
Baca Selengkapnya