Follow
Badan pangan nasional harus setingkat kementerian
Merdeka.com - Undang-Undang No.18/2012 tentang Pangan mengamanatkan pemerintah untuk membentuk lembaga khusus stabilisasi harga dan pembentukan tata niaga pangan. Atas dasar itu, badan pangan nasional nantinya harus setara Kementerian atau di bawah kendali presiden.
Hal tersebut diungkapkan Pengamat Politik Pangan Andi Sinulingga dalam diskusi mingguan "Pangan Kita" digelar merdeka.com, RRI, IJTI, IKN dan DPD-RI, Jakarta, Senin (15/6).
"Badan ketahanan pangan ini harus dibawah presiden. Jangan lagi seperti Bulog yang tidak punya otoritas tapi diberikan beban yang sangat besar."
-
Siapa yang terkena sanksi dari Bulog? Manajer Humas dan Kelembagaan Tomi Wijaya menegaskan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam video oknum yang mempermainkan beras di gudang sudah diberikan sanksi. Oknum buruh yang merupakan tenaga harian lepas di gudang Banjar Kemantren 2 dalam video tersebut sudah tidak dipekerjakan lagi dan Kepala Gudang Banjar Kemantren 2 sudah diberikan Surat Peringatan (SP) dan dimutasi.
-
Kenapa Bulog tidak serap gabah dan jagung petani? 'Ini kan lagi panen raya padi dan jagung, kenapa Bulog tidak bisa serap gabah dan jagung petani. Harga di petani jatuh tinggal Rp 4.000 per kilogram. Padahal Bulog sangat diharapkan menyerap optimal pada masa panen raya ini agar harga gabah tidak anjlok,' demikian dikatakan Yadi Sofyan di Jakarta, Jumat (26/4).
-
Siapa yang menugaskan BULOG impor beras? 'Di tengah situasi yang sangat sulit mendapatkan beras impor, BULOG sudah berhasil mendapatkan kontrak sebesar 1 juta ton dari kuota tambahan penugasan importasi beras dari pemerintah di akhir tahun 2023 sebanyak 1,5 juta ton', ujar Tomi.
-
Apa yang disalurkan Bulog? Pemerintah melalui Perum BULOG kembali menyalurkan Bantuan Pangan Beras ke Keluarga Penerima Manfaat setelah sebelumnya sempat dihentikan sementara pada masa tenang Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai upaya untuk menghindari adanya politisasi terhadap program pemerintah ini.
-
Kenapa Bulog memberikan bantuan pangan? Selain untuk meredam kenaikan harga, beras Bantuan Pangan ini juga dapat memberikan akses kepada keluarga penerima manfaat terhadap beras sehingga mengurangi pengeluaran rumah tangga atas kebutuhan pangannya.
-
Apa tugas Bulog saat ini? 'Sudah mulai habis. Jadi kita akan memasuki musim paceklik, tapi Alhamdulillah stok Bulog saat ini cukup tersedia. Saat ini stok Bulog ada sekitar 1,8 juta ton dan itu mencukupi samapi dengan bulan Desember nanti.'
Menurut Andi, lembaga tersebut harus diisi oleh kementerian terlibat dalam pengadaan pangan. Seperti, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).
"Jangan lagi di bawah Kementerian Koordinator Perekeonomia, biar fokus ke persoalan ekonomi makro. Ekonomi mikro itu tidak bisa main-main." (mdk/yud)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Dalam paparannya Bayu menjelaskan tentang permasalahan bidang pangan di Indonesia saat ini.
Baca Selengkapnya
Usulan tersebut rencananya bakal diajukan melalui Peraturan Presiden (Perpres) terkait pengelolaan pertanian yang akan dilakukan pada tahun depan.
Baca Selengkapnya
Pemerintah berencana mengubah struktur Perum Bulog menjadi lembaga non-komersial.
Baca Selengkapnya
Saat ini, Kementan tengah fokus pada pemenuhan pangan dalam negeri untuk menekan kebijakan impor. Dua di antara komoditas jagung dan padi.
Baca Selengkapnya
Zulhas mengaku pening melihat bentroknya kewenangan aturan antara pusat dan daerah.
Baca Selengkapnya
Prabowo menyebut, permasalahan pangan di Indonesia dimulai ketika IMF 'melemahkan' peran Bulog.
Baca Selengkapnya
Opsi itu digaungkan Bapanas merespons data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut 30% total pangan terbuang.
Baca Selengkapnya
Penyerapan produk lokal oleh BUMN ini sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).
Baca Selengkapnya
Bayu menjelaskan bahwa SPHP merupakan program pemerintah melalui Badan Pangan Nasional yang dilaksanakan oleh Bulog dalam rangka menjaga stabilitas harga beras.
Baca Selengkapnya
I Nyoman Parta menegaskan tidak ingin proyek dari Bulog, namun hanya ingin kebutuhan pangan masyarakat Bali terpenuhi
Baca Selengkapnya
Hal ini dilakukan untuk menciptakan ekosistem yang lebih terintegrasi dari hulu ke hilir.
Baca Selengkapnya
Kemandirian pangan tak hanya menyangkut soal swasembada beras, tapi juga komoditas lain.
Baca Selengkapnya