Follow
Badan Pemeriksa Keuangan ingin rekrut langsung pegawai
Merdeka.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berkeinginan untuk merekrut pegawai secara mandiri. Ini seperti dilakukan oleh lembaga negara independen lainnya, seperti Bank Indonesia.
"Dulu saya ikut membuat Undang-Undang BPK, tapi sistem kepegawaian kami masih merujuk ke pemerintah, ini sudah bertentangan dengan prinsip kemandirian BPK sesuai dengan Undang-Undang itu," ujar Ketua BPK Harry Azhar Aziz, Jakarta, Senin (15/12).
Dia meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengkaji pemisahan rekrutmen pegawai BPK. Menurutnya, sistem rekruitmen pegawai di BPK seharusnya menyerupai bank sentral.
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
-
Siapa yang mengkritik rencana BPN? Direktur Pengembangan Big Data INDEF Eko Listiyanto menilai masalah yang sering terjadi di dalam pemerintahan yakni pembentukan lembaga baru.
-
Kenapa PKB dibentuk? Pembentukan partai ini diusulkan oleh kaum nahdliyin di berbagai daerah. Pasalnya, banyak warga NU yang ingin agar dibentuknya sebuah badan atau partai politik yang mewadahi aspirasi mereka di seluru pelosok Nusantara.
-
Bagaimana PPK menjalankan tugasnya? Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh PPK meliputi persiapan logistik, rekrutmen saksi, pengadaan tempat pemungutan suara, penyusunan DPT, pelaksanaan kampanye, penyaluran logistik pemilu, pelaksanaan pemungutan suara, perhitungan suara, hingga pelaporan hasil pemilu ke KPU/KIP setempat.
-
Siapa yang membentuk BPS-KNP? Pembentukan lembaga penyelenggara pemilu sudah dimulai pada 1946 ketika Presiden Soekarno membentuk Badan Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat (BPS-KNP), dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1946 tentang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Indonesia Pusat (UU No. 12/1946).
-
Apa tujuan aturan baru tata cara kerja PNS? Penyesuaian tata cara kerja ini bertujuan meningkatkan produktivitas ASN dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap fleksibilitas kerja dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.
"Disana itu (Bank Indonesia) mulai sistem kepegawaian, perekrutan, penggajian, mereka punya sistem standar khusus yang mereka buat sendiri, kita juga harusnya seperti itu," kata dia.
Sementara itu, Sekretaris Jendral BPK Hendar Ristriawan mengatakan, pihaknya membutuhkan tambahan 500 auditor setiap tahun. Namun, tambahan sebesar itu belum pernah disetujui pemerintah.
"Kami setiap tahun ajukan tambahan 500 auditor tapi yang di setujui paling setengahnya. Malah pernah disetujui cuma 100 auditor," kata Hendar. (mdk/yud)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Banyak figur yang lebih layak dipilih sebagai anggota ketimbang calon dari politisi.
Baca Selengkapnya
WTP ini kelima kalinya diterima KPK. BPK tak menemukan permasalahan signifikan yang berdampak kepada kewajaran penyajian LK KPK.
Baca Selengkapnya
PPPK tak perlu berhenti bekerja saat mendaftar CPNS, dengan ketentuan sudah bekerja satu tahun.
Baca Selengkapnya
BPK juga menemukan permasalahan pengendalian kehadiran peserta kelas pelatihan daring kurang memadai.
Baca Selengkapnya
Boyamin menegaskan kasus suap yang menyeret auditor maupun anggota BPK menunjukkan adanya integritas yang buruk.
Baca Selengkapnya
Kejagung memastikan tidak memiliki hubungan buruk dengan BPK RI.
Baca Selengkapnya
BPK menemukan kelemahan dalam penggunaan langsung penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang tanpa melalui mekanisme anggaran.
Baca Selengkapnya
Anas bilang saat ini pihaknya tengah menyelesaikan proses pendaftaran untuk fresh graduate pada seleksi CPNS sambil menyelesaikan pendataan yang ada.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi menetapkan sembilan anggota Pansel Capim KPK.
Baca Selengkapnya
Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun 2024 tidak hanya mencakup kebutuhan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tetapi juga PPPK.
Baca Selengkapnya
Utamanya bagi PNS yang sudah berumur karena merasa sudah nyaman dengan kondisi sekarang.
Baca Selengkapnya
Dewan Pakar BPIP Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Darmansjah Djumala, mengaku prihatin dengan kondisi Indonesia akhir-akhir ini.
Baca Selengkapnya